Sun02182018

Last update04:03:16 AM GMT

alt

Africa

40.000 Warga Sudan Selatan Terancam Kelaparan

alt

Khartoum, (Pelitapos). Sedikitnya 40.000 warga negara Sudan Selatan terancam mati-kelaparan akibat meningkatnya kondisi rawan pangan di negara yang baru lahir tersebut, kata badan PBB.


"Sudan Selatan menghadapi tingkat kerawanan pangan yang tak pernah terjadi sebelumnya, saat 2,8 juta orang hampir 25 persen penduduk negeri itu masih sangat memerlukan bantuan makanan.

Dan tak kurang dari 40.000 orang berada di ambang bencana," demikian antara lain isi pernyataan yang dikeluarkan bersama oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Dana Anak PBB (UNICEF) dan Program Pangan Dunia (WFP), Rabu (10/2).

Ketiga badan PBB tersebut menyatakan udara kering, yang kini mulai muncul, dapat menambah parah kesulitan rakyat yang sudah menghadapi tingkat kelaparan sangat parah.

Semua lemabga itu mendesak dipercepatnya penerapan kesepatan perdamaian yang ditandatangani tahun lalu, dan akses tanpa batas ke daerah konflik untuk mengirim pasokan yang sangat diperlukan ke daerah yang paling terpengaruh.

"Ini bukan hanya daerah yang terpengaruh secara langsung oleh konflik dan menghadapi kondisi rawan pangan --sebanyak 200.000 orang di Negara Bagian Bahr El Ghazal Utara dan Warrap juga telah menyaksikan akses mereka makanan memburuk, akibat berbagai faktor seperti kenaikan harga dan gangguan pasar yang berkaitan dengan konflik," kata Serge Tissot, Penjabat Wakil FAO di Sudan Selatan.

"Penerapan kesepakatan perdamaian yang layak sangat penting dalam peningkatan kondisi pangan."

Sementara itu Jonathan Veitch, Wakil UNICEF di Sudah Selatan, memperingatkan di dalam satu pernyataan mengenai berlanjutnya kondisi keamanan yang memburuk dan kurangnya akses ke bantuan kemanusiaan buat orang yang memerlukan, demikian laporan Xinhua  pada Rabu (10/2) pagi.

"Banyak keluarga telah melakukan apa saja yang dapat mereka kerjakan tapi mereka sekarang kehabisan pilihan," katanya.

Badan bantuan di Sudan Selatan menghadapi kesulitan dalam pekerjaan mereka, terutama setelah Parlemen belum lama ini mensahkan undang-undang yang membatasi pekerjaan organisasi non-pemerintah dan mengurangi jumlah pekerja bantuan asing.

Sudan Selatan telah menghadapi kondisi kemanusiaan yang berat akibat perang saudara, yang meletus pada 2013. Banyak organisasi bantuan internasional sebelumnya telah membekukan kegiatan mereka akibat kerusuhan dan pembatasan pemerintah atas kelompok bantuan. (Ant/Xinhua-OANA/AN)

 

alt

alt

alt