Mon12112017

Last update04:29:21 AM GMT

alt

NASIONAL

Jokowi Lantik 5 Menteri dan Seskab. Rano Karno Gubernur Banten

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Kerja, Rabu (12/8/2015). Mereka dilantik setelah pelantikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten di Istana Negara, Jakarta.

Keenam menteri yang dilantik itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang ia jabat sebelumnya.

Ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo.

Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Sementara Sofjan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.

Adapun mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian. Kemudian, Pramono Anung, politisi PDI-P, dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto.

 

Proses pelantikan diawali pembacaan surat keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan menteri.

Penetapan keenam menteri baru itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang pergantian beberapa menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Keppres Nomor 80/P Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Dua aturan ini berisi pemberhentian atas Tedjo Edhi Purdijatno sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan; Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian; Andrinof Chaniago sebagai Kepala Bappenas; Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman; Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan; dan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Aturan itu juga berisi pengangkatan terhadap enam menteri baru yang dilantik hari ini.(K)

 

Survei Terbaru: Ekonomi Rakyat Makin Susah,Pak Jokowi !

altRadar Medan— Joko Widodo (Jokowi) boleh unggul dalam hal popularitas juga kepuasan rakyat terhadap hasil kerjanya. Tetapi, masih banyak rakyat yang merasa kehidupan ekonomi semakin susah.

 

Kesimpulan itu tergambar dari hasil surveri terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia pimpinan pengamat politik muda, Burhanuddin Muhtadi.

Merilis hasil survei lembaganya, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin (11/10/2017), Burhan menyatakan, 43 persen responden merasa berat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara hanya ada 18 persen responden yang merasa kebutuhan pokoknya semakin ringan dibanding tahun lalu.

“Di isu-isu ini masih lebih banyak yang menilai tidak ada perubahan atau bahkan semakin negatif,” kata Burhan.

Survei ini dilakukan medio 17-24 September 2014, menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Margin of error sekitar 2,9 persen.

Dari hasil survei ini menunjukkan ada deretan rapor merah di antara rapor biru pemerintahan Jokowi-JK yang hampir 3 tahun ini.

Selain hidup yang semakin sulit, hal lain yang mengecewakan, 50 persen responden menilai pengangguran saat ini semakin meningkat. Hanya 20 persen yang menjawab pengangguran semakin berkurang.

Soal pekerjaan begitu juga; mengecewakan. 54 responden merasa mencari pekerjaan semakin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah. Kemudian, 42 persen responden menilai orang miskin semakin banyak. Hanya 24 persen yang menjawab semakin berkurang.

Burhan menyarakan, pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih keras lagi, terutama di sektor ekonomi. “Masalah paling mendesak berkaitan dengan ekonomi,” kata Burhan.

Terlepas dari sisi jeleknya, secara keseluruhan 68,3 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK. Yang menyatakan kurang puas 27,23 persen, yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.

Meski tingkat kepuasan rakyat cukup tinggi, namun tingkat kepuasan ini stagnan jika dibandingkan dengan survei yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, pemerintah Jokowi-JK bukan tanpa puji. Jokowi mendapat respon positif terkait urusan biaya kesehatan. 41 persen responden merasakan semakin ringan. Hanya 26 responden yang merasa kebutuhan berobat semakin berat.

Di sektor pendidikan, pemerintah unggul tipis. 38 persen responden merasa semakin ringan untuk bisa menempuh pendidikan. Namun, ada 29 persen yang menyatakan semakin berat.

Sementara, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK sebesar 27,23 persen. Adapun responden yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.

Kepuasan masyarakat ini sejalan dengan keyakinan bahwa Jokowi-JK bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik pada tahun mendatang. 72,6 persen responden yakin Jokowi-JK akan memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Hanya 22,6 persen yang menjawab tidak yakin.

Burhan merinci, kepuasan dan keyakinan masyarakat ini didasari oleh sejumlah hal. Misalnya, membangun jalan umum (72 persen), membuat layanan kesehatan terjangkau (65 persen), membangun sarana transportasi umum (60 persen) dan membangun jalan tol luar Jawa (56 persen).

Namun, kepuasan masyarakat minim di sejumlah bidang, seperti membuat harga kebutuhan pokok terjangkau (34 persen), mengurangi jumlah orang miskin (32 persen), menyediakan lapangan kerja (30 persen), dan mengurangi pengangguran (27 persen).

Di tempat terpisah, Jokowi seperti tak khawatir dengan data-data survei di atas. Berpidato di pembukaan pameran dagang skala internasional, Trade Expo Indonesia (TEI) 2017, BSD Tangerang, kemarin, Jokowi menggambar bahwa ekonomi sedang baik-baiknya. Berdasarkan data BPS, total ekspor Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2017 mencapai 108 miliar dolar AS atau tumbuh 17,58 persen di banding periode yang sama tahun lalu.

Menurut Jokowi, peningkatan ekspor yang cukup tinggi akan berdampak terhadap penambahan devisa negara dan meningkatnya daya saing. “Jika ekspor dan investasi dijaga, maka pertumbuhan ekonomi akan berkualitas,” tegas Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sedang berada di Belgia juga meyakinkan ke public bahwa ekonomi di dalam negeri tak perlu dikhawatirkan.

JK menyatakan, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan stabil. Hal ini didorong oleh permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, dan perdagangan internasional yang cenderung membaik.

Dia mengungkapkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen. Selain itu, tingkat inflasi juga cukup terjaga di bawah 4 persen.

“Indonesia mencatat inflasi 3,02 persen pada 2016, atau lebih rendah 3,35 persen pada 2015,” ujar dia dalam sambutan pada Indonesia-Belgium High Level Roundtable Discussion di Federation of Enterprises in Belgium (FEB) seperti dikutip dari keterangan tertulis, kemarin.

Menurut JK, Indonesia berhasil membukukan surplus perdagangan Rp 7,7 triliun pada 2015 dan ini pertama kalinya setelah tiga tahun mengalami defisit.

“Sebagian besar berasal dari pemulihan harga komoditas. Nilai tukar rupiah terus berlanjut di 2016. Indeks Harga Saham Gabungan menjadi indeks saham berkinerja terbaik kedua setelahnya Thailand di Asia Tenggara pada 2016,” jelas dia.

JK mengungkapkan, investor global juga merespon positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Hal ini terlihat dari total arus masuk investasi ke Indonesia pada 2016 mencapai Rp 612,8 triliun, meningkat sebesar 12,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2015.

“Foreign Direct Investment (FDI) mencapai hampir Rp 400 triliun atau meningkat 8,4 persen. Total realisasi investasi pada 2016 yaitu Rp 612,8 triliun, melampaui target nasional di 2016 sebesar 3 persen,” tandas dia.

Politisi PDIP Puti Guntur Soekarno yang hadir sebagai penanggap survey lembaganya Burhan itu, menyambut baik. Ia menilai, hasil ini merupakan kebanggaan bagi PDIP atau pun partai pendukung pemerintahan lainnya. “Kita bisa melihat ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis saja. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat,” ucap Puti.

Namun, politisi Partai Gerindra Nizar Zahro menyebut kepuasan masyarakat dalam survei ini hanya persepsi semata. Kenyataannya, masih banyak janji Jokowi-JK yang belum terwujud. “Misalnya dulu Pak Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Namun itu belum terwujud,” kata dia.

Peneliti di Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menanggap wajar Jokowi mendapatkan stigma membuat ekonomi rakyat menjadi semakin sulit. Menurutnya, pola masyarakat saat ini sedang beralih dari penikmat subsidi menjadi tidak menikmati subsidi. Ketegasan Jokowi memangkas subsidi seperti listrik, gas, air minum, BBM, dan kebutuhan dasar lainnya, membuat pengeluaran rakyat semakin tingi.

“Akibatnya, spending masyarakat untuk alokasi belanja kebutuhan barang sekunder dikurangi. Pemerintah harus cepat mengatasi, tinggal bagaimana mengurangi dampak-dampak tersebut, sekarang sudah merembet kemana-mana sektor riil terganggu high cost terjadi,” ujar Heri kepada Rakyat Merdeka.

Heri menilai, penurunan daya beli masyarakat ini merupakan dampak dari pencabutan subsidi pemerintah terhadap barang yang harganya bisa di atur pemerintah. Misalnya, listrik, gas, air minum, dan lainnya. Nah, ketika subsidi dicabut, masyarakat terkaget-kaget. Yang biasanya masyarakat dimanjakan oleh subsidi ratusan triliun itu tiba-tiba berkurang drastis.

Heri mengatakan, indikator penurunan daya beli masyarakat tidak hanya dilihat dari melambatnya pertumbuhan retail. Indikasi lainnya adalah melambatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) mencapai 2,5 persen.

“Daya beli melambat ini kan ternyata terbukti, bukan cuma di retailnya aja bisa dibilang turun, terus ada yang bilang pindah ke online. Tapi kan kalau kita kroscek ke hulunya ternyata juga turun,” terangnya. (rmol

Ribuan Nelayan Demo Penambangan Pasir untuk Reklamasi

alt

SERANG (Pelitapos) -- Praktik penambangan pasir laut untuk proyek reklamasi Jakarta di Teluk Banten masih berjalan hingga hari ini. Padahal, pada April lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah mengeluarkan moratorium penambangan pasir.

Read more:

MUI Secara Resmi Mengemukakan Pernyataan Ahok Dikatagorikan Telah Menodai/Menghina Al-Quran Dan Penghinaan Terhadap Umat Islam

altBismillahirrahmanirrahim



Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, _”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”_ yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

Read more:

Menkopolhukam: Paspampres yang Bawa Narkoba Jangan Cuma Dipecat, Diproses juga

altJakarta (Pelita Pos)- Seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kedapatan membawa narkoba di Bandara Kualanamu, Medan, Sumut. Tindakan tegas pun diminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan"Kalau bilang mau dipecat, saya kira betul. Tapi jangan hanya pecat saja, hukum penjara juga," kata Luhut di kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).


Luhut mengatakan, satuan Paspampres sudah memiliki hukum tersendiri. Namun, ia mengingatkan, jika oknum tersebut hanya sebagai pemakai dan bukan pengedar, maka harus direhabilitasi.

"Kalau dia hanya pemakai, harus direhabilitasi. Jadi dibedakan pengedar dengan pemakai," sambungnya.

Seperti diketahui, prajurit satu (Pratu) Frestian Ardha Pranata (FAP) Tamtama Pengawal Bermotor di Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan, Paspampres, tertangkap di Bandara Kualanamu, Sumut, Senin pagi (11/1/2). Dia kedapatan membawa 0,35 gram sabu dan 1/2 butir pil ekstasi saat melewati security door bandara menuju ruang tunggu keberangkatan penerbangan GA 181 tujuan Medan-Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, Komandan Paspampres Mayjen TNI Andika Perkasa mendorong agar oknum Paspampres itu segera diproses secara hukum.(detikcom/c)

 

SKPD Tak Punya Nyali..Rp200 Miliar Anggaran Pembangunan Sergai Parkir di Bank

altSumut (Pelitapos)Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wakajatisu)  Baginda Polin Lumban Gaol SH MH mengimbau pemerintah daerah tidak ragu-ragu dan tidak perlu takut untuk menggunakan anggaran pembangunan yang ada.



"Kejaksaan lewat Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan (TP4) akan mendampingi setiap kepala daerah yang akan melaksanakan program pembangunan di setiap tingkatan baik pusat, daerah tingkat I dan daerah tingkat II," ungkapnya pada sosialisasi pendidikan hukum bagi SKPD, pegawai inspektorat, pendidikan, tenaga pendidikan di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai), Senin (8/8) di Aula Sultan Serdang komplek Kantor Bupati Sergai.

TP4 ini, lanjutnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No 152 tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015  dilatarbelakangi adanya kekhawatiran pejabat daerah karena banyak yang tersandung masalah hukum terutama dalam melaksanakan proyek pemerintah sehingga berakibat rendahnya penyerapan anggaran. "Jadikan TP4 ini sebagai wadah untuk berkonsultasi dalam melaksanakan kegiatan proyek sebelum hingga selesai dikerjakan," ujarnya.  

Sementara, Aspidsus Kejatisu Dr Asep M Mulaya dalam paparannya berjudul 'Diskresi dalam perspektif hukum administrasi dan tindak pidana korupsi' mengungkapkan, ada fenomena rendahnya penyerapan anggaran, padahal dana yang 'parkir' di daerah cukup banyak. Dari data yang ada, jelasnya, di tingkat nasional terdapat Rp 240 triliun dana yang terparkir di bank pemerintah dan swasta yang belum dimanfaatkan. Di Pemprovsu terdapat Rp 10,45 triliun dan di Sergai ada sekitar Rp 200 miliar. "Inilah akibat rasa ketakutannya pejabat menggunakan anggaran pembangunan," ujarnya.

Sosialisasi yang turut dihadiri Wabup Darma Wijaya, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Kadis Pendidikan Sergai Drs Joni Walker Manik, Sekretaris Diknas Drs Janter Siregar MM, Kajari Sergai Erwin Panjaitan SH, Kasi Intel III Kejatisu Marcos Simaremare, Kasi Penyidikan Pidsus Ikwan Ginting dibuka secara resmi oleh Bupati Sergai Ir H Soekirman ditandai dengan penyerahan cendera mata dan buku oleh Bupati Sergai kepada Wakajatisu dan Aspidsus.  
Pada kesempatan itu, Bupati Soekirman menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakajatisu guna memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi seluruh ASN di daerah ini. TP4D diharapkan dapat menjadi mitra dan bersinergi yang baik dengan pemerintah daerah dalam memperlancar realisasi dan serapan anggaran pemerintah. Sebab, ujarnya, serapan anggaran sangat menentukan perkembangan pembangunan di satu daerah. (r)

RUU Contempt Of Court : Bila Tak Akurat Dalam Penulisan, Pers Dibui 10 Tahun

 
 
altJakarta (Pelita Pos)- Rencana Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) memenjarakan para pengkritik pengadilan menuai tekanan. Tidak hanya pengkritik, media yang mempublikasikannya juga bisa didenda dan wartawannya dikirim ke penjara.Ancaman ini tertuang dalam RUU Contempt of Court (CoC)/Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan.

Read more:

 

alt

alt

alt