Mon12112017

Last update04:29:21 AM GMT

alt

Jokowi Geram, Jalan Kota Medan Hancur-hancuran..Jabatan Kadis PU Segera Dievaluasi

 

 

 

altMedan (Pelitapos)- Presiden Joko Widodo geram dengan buruknya jalanan di Kota Medan. Jokowi mengingatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk segera membenahi.



Jokowi mengatakan, dirinya sengaja mengecek langsung jalanan di Kota Medan. Pasalnya dia banyak mendapat masukan buruknya jalanan di pusat kota Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

"Saya mendapat keluhan banyak sekali. Mengenai jalan rusak itu. Oleh sebab itu pagi-pagi saya lihat beberapa lokasi," kata Jokowi saat ditemui di kawasan Huta Ginjang, Desa Dolok Martumbur, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sabtu (14/10).

Jokowi pun memerintahkan Dzulmi Eldin untuk segera membenahi jalanan di Kota Medan. Jangan sampai dia duluan yang mengerjakan.

"Ya segera dikerjakan. Kalau nggak segera dikerjakan, duluan saya kerjakan nanti," tegas Jokowi.

"Benar itu. Jangan (tidak dikerjakan-red). Tugasnya wali kota untuk menyelesaikan," tambah Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi melihat-lihat kota dan melintas di jalananan becek dan berlubang Kota Medan pagi  kemaren. Presiden Jokowi meninggalkan hotel tempat menginap di Jalan Diponegoro, Medan, pukul 07.50 WIB pagi. Jokowi menumpangi mobil jenis jip warna hitam.

Dari Jalan Diponegoro, Jokowi masuk ke Jalan S Parman. Kecepatan rata-rata 30 Km/jam.

Mobil yang membawa Jokowi kemudian melintas di Jalan Glugur-Gatot Subroto-Nibung Raya-Jalan Ibus Raya. Aspal jalanan ini tidak begitu mulus. Tidak terlihat juga pedestrian di kiri-kanan jalan yang laik untuk pejalan kaki.

Jokowi kemudian melintas di depan Pasar Petisah. Jalan di lokasi ini rusak berat, berlubang dan becek. Bahkan mobil jip yang ditumpangi Jokowi terlihat sedikit bermanuver mencari jalan yang mulus.

Jokowi kemudian melintas di Jalan Nibung Utama-Rasak Baru-kembali ke Gatot Subroto-Maulana Lubis-Imam Bonjol. Di jalan ini juga masih terdapat beberapa lubang.

Selanjutnya, Jokowi melintas di depan Kantor DPRD-Letjen Soeprapto-Brigjen Katamso-Jalan Mesjid Raya-Jalan Mahkamah. Di Jalan Mahkamah, median jalannya rusak dan becek. Banyak lubang dan sampah. Bahkan ada titik tempat pengumpulan sampah yang masuk ke badan jalan.

Mobil yang membawa Jokowi kemudian tembus ke Jalan Letjen Soeprapto-Jalan Imam Bonjol-masuk ke Pangakalan TNI AU Soewondo.

Sekira pukul 08.30 WIB, Jokowi tiba di landasan helikopter. Jokowi bertolak ke Sinabung. Tak ada komentar yang disampaikan Jokowi terkait jalan-jalan pagi yang dilakukannya ini. 

akan Panggil Kadis PU
Menanggapi adanya teguran langsung Presiden atas buruknya jalan di Medan, Sekretaris Fraksi P Demokrat DPRD Medan Ir Parlaungan Simangunsong mengatakan, teguran itu sangat memalukan. Atas teguran ini dia meminta Komisi D harus segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kadis PU Bina Marga. Karena ada yang salah di lingkungan Dinas PU Bina Marga, pasalnya anggaran itu ada yakni Rp 1,103 triliun lebih untuk infrastruktur tapi kenapa tidak tuntas.

"Ini sangat aneh, anggaran sudah ada, kok tinggal membelanjakan tidak bisa, kita menambah anggaran di P-APBD agar persoalan jalan itu tuntas. Kalau masalah jalan tidak beres, apalagi yang akan kami berikan kepada Dinas PU pada APBD 2018, sedangkan yang 2017 saja tidak beres. Yang disorot masyarakat adalah Dewan, bukan Pemko, karena kami yang mensahkan anggarannya," ucap Parlaungan kesal.

Kondisi itu, kata Parlaungan menunjukkan Eldin tidak tegas kepada bawahannya, karena masalah teknis ada pada Kadis, bukan wali kota. Dia khawatir ada permasalahan dengan rekanan, padahal Kadis PU Khairul Syahnan pada pembahasan P-APBD mengatakan, semua sudah teken kontrak dengan rekanan. "Kalau sudah teken kontrak, kok belum juga dikerjakan? Apakah rekanan yang menang tender adalah perusahaan "odong-odong"? Kalau tidak beres black list aja, segera alihkan ke pemenang urutan kedua, jangan membuat malu wali kota," tegasnya.

Dalam RDP nanti harus dipertanyakan kepada Kadis apakah benar-benar sudah dilakukan kontrak dengan rekanan. Kalau terbukti belum melakukan kontrak, maka Kahirul Syahnan dianggap telah melakukan kesalahan besar maka dia perlu dicopot. Parlaungan mengakui, banyak perusahaan yang dipinjamkan kepada pihak yang tidak kompeten sehingga Dinas PU ragu untuk memulai pengerjaan.

Sementara, Ketua Fraksi Persatuan Nasional Andi Lumban Gaol mengatakan, wali kota jangan lagi berdalih setelah ditegur presiden. Anggaplah teguran itu sebagai pemacu untuk terus membangun Kota Medan agar menjadi lebih baik. Karena, setelah dikritik Presiden, wali kota mengatakan bahwa di Medan ada jalan provinsi dan jalan nasional. Jawaban seperti itu kata Andi bukan jawaban seorang pemimpin yang profesional dan legowo terhadap kelemahannya.

Menurut politisi PKPI ini, kondisi jalan Kota Medan yang rusak parah adalah fakta, presiden tidak mengada-ada. Apalagi yang dilihat presiden masih inti kota, belum lagi jalan yang rusak parah di daerah pinggiran dan masyarakat juga tidak membantah kondisi itu. "Makanya wali kota perlu introspeksi diri, jangan membantah bila dikritik, karena memang benar kondisi jalan kota sudah sangat parah, kami berharap wali kota bisa menanggapinya secara positif," terangnya.

Menurut Andi, persoalan proyek pembangunan di Medan sudah seperti lingkaran setan, dari tahap pelelangan saja sudah "rusak". Artinya, mulai tahap pelelangan sampai pengerjaan sudah banyak permasalahan, banyak persenan yang harus dikeluarkan rekanan sehingga mengurangi mutu sebuah proyek. "Kami berharap Pak Eldin lebih tegas lagi memimpin, teguran presiden harus ditanggapi positif untuk lebih baik lagi memimpin dinas-dinasnya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak lain," tuturnya.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Jumadi SPd (I) mengatakan, teguran Presiden Jokowi itu sebaiknya dianggap dorongan supaya Eldin lebih semangat untuk mempercepat pembangunan. Dia melihat pembangunan infrastruktur masih dalam pengerjaan, tidak bisa langsung dibilang gagal. Masih ada waktu tiga bulan lagi. Apalagi anggarannya Rp1,103 triliun itu sudah lebih dari cukup untuk anggaran infrastruktur.

"Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tidak bisa langsung dibilang gagal, karena jalan nasional dan jalan provinsi juga banyak yang belum bagus. Saya rasa tidak ada masalah, kita tunggu saja sampai akhir tahun, toh Dinas PU sekarang masih bekerja kok, kecuali ada penurunan alokasi barulah ada masalah," ungkap Anggota Komisi D ini.

Meski demikian, Jumadi meminta Dinas PU agar membangun infrastruktur yang berkualitas agar jangan cepat rusak. Dia menyayangkan ketika meminta Dinas PU agar bersama-sama DPRD Medan mencek hasil pembangunan yang sudah dikerjakan, tapi tidak pernah disanggupi Dinas PU. "Dinas PU hanya berjanji-janji saja, tapi tidak pernah mengajak, karena perlu kita lihat kualitas pengerjaan, semua harus transparan, jangan pengerjaan masih amburadul tapi langsung di acc saja oleh dinas," paparnya. (detikcom/A10/f/h)

Mendikbud Serahkan 1200 Kartu Indonesia Pintar kepada Pelajar SMP di Kota Medan

Medan (PP)

               Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr.Muhadjir Effendy MAP bersama Wakil Gubernur Sumut Brigjen TNI (Purn) Hj.Nur Hajizah Marpaung dan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S Msi yang diwakili Kadis Pendidikan Kota Medan Drs Hasan Basri

Read more:

Plh Wali Kota gelar Jamuan Makan Malam Bersama Paskibraka Kota Medan

Medan (PP)

                Segenap masyarakat Kota Medan sangat bangga memiliki generasi muda yang siap bersaing nantinya. Sebab, segala nilai yang ditanam selama menjalankan latihan dan melaksanakan tugas dapat terus diterapkan . Selanjuntya jadilah agen-agen dalam menumbuhsuburkan rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air di lingkungan masing-masing.

Read more:

Sudah Lama Menduda,Perkosa Istri Tetangga

altSeorang ibu empat anak bernisial AM, 34, menjadi korban perkosaan saat asyik menunggu durian jatuh di kebun miliknya di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal, Selasa (22/12).DI (45), tersangka pemerkosaan warga Padang Binjai Kecamatan Tetap tersebut berhasil diringkus tak lama setelah dilaporkan korban.

Read more:

/BPJS-Kesehatan-Diharamkan,-Denda-Keterlambatan-Harus-Dihilangkan

JAKARTA - Pasca-keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan BPJS Kesejatan tak sesuai syariah, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Roberth Rouw meminta pemerintah segera merevisi aturan tentang denda keterlambatan pembayaran iuran di program perlindungan sosial itu. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) memang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses mendapatkan fasilitas kesehatan. Roberth menyatakan, UUD 1945 telah mengamatkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap orang. Karenanya setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. "Aturan yang mengatur mengenai sanksi atau denda keterlambatan pembayaran iuran yang justru membebankan masyarakat yang menjadi peserta BPJS harus segera direvisi. Itu tidak sejalan dengan amanat UUD 1945," kata Robert melalui siaran persnya, Kamis (30/7). Roberth juga menganggap aturan lain tentang BPJS Kesehatan seperti Perpres No 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang mengatur iuran kepesertaan jaminan kesehatan justru memberatkan warga negara. Sebab, di aturan itu ada denda atas keterlambatan pembayaran iuran. "Hal-hal inilah yang perlu kita tekankan untuk segera direvisi. Sebab negara tidak boleh mengambil keuntungan dengan membebankan rakyatnya sendiri. Sehingga kita bisa mendapatkan konsep ideal jaminan sosial yang sejalan dengan amanah UUD 1945," pungkas ketua DPP Partai Gerindra itu.(jp)