Thu05242018

Last update12:53:22 PM GMT

alt

Berkhasiat Sembuhkan Penyakit, Harga Buah Sirsak Melambung di Medan

alt

(Illustrasi)

Medan (Pelita Pos)- Buah sirsak atau disebut nangka seberang dalam beberapa pekan ini harganya berfluktuasi namun tetap mahal atau di atas Rp 20.000 per kg.
Melambungnya harga buah sirsak ini sejak khasiatnya disebut-sebut dapat menyembuhkan banyak penyakit termasuk daunnya. "Sejak dibilang khasiatnya inilah membuat harga buah sirsak terus meroket  mahal,” ujar Firman penjual berbagai  jus buah di Jalan Krakatau Medan, Minggu (29/3).

Ia mengatakan, buah sirsak selalu diuber konsumen pribadi maupun pedagang jus buah. Bahkan banyak yang memesan lebih dulu kepada pedagang buah sirsak. Ada kalanya buah masih mentah pun sudah dijual dan kondisi ini pun laris manis. "Jus buah sirsak selalu jadi sasaran orang. Dan laginya gak lengkap jual jus tanpa jus sirsak,” ujar Firman.

Memang, tambahnya, ukuran 1 kg buah ini kalau dijus banyak untung diraih. Namun dia enggan menyebutnya. “Pokoknya lumayan,” ujarnya sambil menyebutkan harga jual jus sirsak rata-rata Rp 8.000 per gelas besar.

Sementara itu pantauan SIB di pusat-pusat perbelanjaan mewah, umumnya harga jus sirsak bervariasi mulai Rp 15.000 hingga Rp 22.000 untuk ukuran gelas besar.

Beberapa pedagang di sejumlah pasar di Medan kepada SIB, Minggu (29/3) mengatakan, bisnis buah sirsak selalu diserbu konsumen, namun ketersediaan buahnya tidak banyak. Sudah sejak lama ini harganya mahal  sempat Rp 25.000 per kg. Dalam 3 hari ini turun menjadi Rp 20.000 per kg,” ujar Yuni pedagang buah di Pusat Pasar.

Buah sirsak untuk kota Medan banyak didatangkan dari Deliserdang, Binjai dan Langkat.

(A2/q/sib)

Kombes Pol Drs Andi Loedianto Kepala BNNP Sumut Yang Baru

alt

(Istimewa)

Medan (Pelita Pos)- Kombes Pol Drs Andi Loedianto dipercaya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut menggantikan Kombes Pol Rudy Tranggono SSt. Informasi diperoleh, sebelumnya Kombes Pol Drs Andi Loedianto bertugas di Direktur Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Jawa Timur.

Sementara, pejabat lama Kombes Pol Rudy Tranggono selanjutnya ditempatkan di Pusat Analisis Pemetaan Jaringan Direktorat Intelijen Deputi Pemberantasan BNN RI dalam rangka mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Dikonfirmasi melalui telepon seluler, Minggu (22/3), Kombes Pol Rudy Tranggono mengaku dirinya telah lulus ujian masuk dan akan mengikuti pendidikan Lemhanas PPRA 53. Disebutkan, jabatan Kepala BNNP Sumut selanjutnya dijabat Kombes Pol Drs Andi Loedianto.

"Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran Narkoba. Mudah-mudahan ke depannya, masyarakat dapat terus menyadari peran pentingnya dalam memberantas peredaran Narkoba di Sumut," harapnya.

Diwawancara terpisah, Plt Kabag Tata Usaha BNNP Sumut Karjono SP mengatakan, acara serah terima jabatan Kepala BNNP Sumut akan dilaksanakan di Mako BNNP Sumut Jalan Pancing Medan, Senin (23/3).

Disebutkan, ia beserta seluruh staf BNNP mengucapkan selamat sukses bagi Kombes Pol Rudy Tranggono, yang selama ini telah membawa kemajuan dalam pemberantasan dan pengungkapan peredaran Narkoba di Sumut.

(A19/f/sib)

Pangdam I/BB Pertahanan Negara Kuat Bila Didukung Ketahanan Pangan

alt

(Foto:Analisa/alpines marbun)

Pematangsiantar, (Pelita Pos).PUKUL GONG: Pangdam I/BB, Mayjen TNI Edy Rahmayadi memukul gong pertanda dicanangkannya Ketahanan Pangan di Nagori Bosar, Kecamatan Panombean Pane, Simalungun, Senin (9/3).Pangdam I/BB, Mayjen TNI Edy Rahmayadi mengatakan, pertahanan negara akan kuat bila didukung ketahanan pangan atau tersedianya keperluan pangan.

Hal itu dikemukakan Pangdam ketika mencanangkan Ketahanan Pangan Wilayah Koram O22/Pantai Timur serta jajaranya bekerjasama dengan Pemkab Simalungun di Nagori Bosar Kecamatan Panombean Pane Simalungun, Senin (9/3).

Pencanangan ketahanan pangan ditandai dengan pemukulan gong oleh Pangdam I/BB, Mayjen TNI.Edy Rahmayadi, Danrem 022/PT, Kol. Arm.Broto Guncahyo,Gubsu diwakili Kadis Pertanian Sumut M Roem.

Menurut Pangdam, Korem 022/PT sebagai Komando Kewilayahan memiliki tugas meningkatkan ketahanan pangan yang menjadi tanggungjawabnya guna meningkatkan ketahanan negara.

Untuk itu, diperlukan sinergitas dengan Pemkab setempat maupun masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan demi menuju ketahanan negara yang kokoh, lanjut Pangdam.

Pangdam mengakui, meskipun secara umum di Kabupaten Simalungun tidak pernah mengalami gejolak kerawanan pangan yang serius, tetapi kondisi ini tidak boleh diabaikan karena ketersediaan dan ketahanan pangan merupakan faktor fundamental yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas.

“Saya mengharapkan kepada Bupati Simalungun serta SKPD dan pemangku kepentingan, agar terus memantapkan komitmennya menyejahterakan masyarakat, khususnya melalui program ketahanan pangan.

Pangdam mengemukakan, Presiden telah menginstruksikan kepada KASAD untuk mendukung sepenuhnya pencapaian program pemerintah yang dikelola Kementerian Pertanian. Dengan demikian, perlu dilaksanakan upaya menerapkan pola tanam dan pemupukan yang tepat serta benih yang unggul.

“Saya harapkan, kepada oknum-oknum yang bertindak melakukan pengoplosan pupuk agar segera menjauhkan praktik itu demi menghindari kerugian bagi petani yang merupakan “pahlawan tanpa tanda jasa”, ujarnya.

Jika semua perangkat yang mendukung peningkatan produksi pangan, khususnya padi, Pangdam yakin produksi dapat dicapai tujuh ton gabah kering giling (GKG)/hektare.

Kepala Dinas Pertanian Sumatera Utara, M Roem mengatakan, Simalungun merupakan penghasil produksi beras nomor satu di Sumatera Utara yang menjadi kontributor beras di Sumut. Dari seluas 450.000 hektare pagu luas areal persawahan di Sumatera Utara, l0 persen di antaranya terdapat di Simalungun.

Bupati Simalungun, JR.Saragih mengatakan, tiga tahun belakangan ini Simalungun senantiasa surplus beras sekitar 6-8 persen. Karenanya, untuk pertanaman tahun ini diproyeksikan surplus sekitar l0 persen, karena didukung dengan pola dan tertib tanam, sistem irigasi yang mendukung dan pola pemupukan yang maksimal.

Pencanangan ketahanan pangan diakhiri dengan penanaman bibit oleh Pangdam I/BB,Bupati Simalungun, Danrem 022/PT serta masyarakat di petak persawahan.

(ans/ama)

Kinerja Kejari Medan Dipertanyakan

MEDAN,(PELITA POS)-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyoroti kinerja penegak hukum, khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan yang hingga kini belum mampu meringkus mantan Kepala Sektor PT PLN Pembangkit Belawan, Ermawan Arif Budiman yang merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 senilai Rp 23,9 Miliar.

Ermawan Arif, sudah menghilang dari kejaran tim eksekutor sekitar 5 bulan sejak ditetapkan untuk dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan, pada 6 Oktober 2014 lalu. Tepatnya, saat mengadili permohonan ditingkat banding.

Direktur LBH Medan, Surya Adinata mengatakan tidak tertangkapnya terpidana yang sudah merugikan negara ini sebagai bukti bahwa tidak ada ketegasan dari penegak hukum.

“Artinya, dalam pelarian Ermawan tidak ada ketegasan dari pihak penegak hukum. Hukum ini, Tumpul keatas, tajam kebawah, atau Ada permainan dalam kasus ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, sepertinya tidak ada usaha yang dilakukan untuk melakuka penangkapan Ermawan, ini membuktikan bahwa lemahnya hukum di tanah air ini dan membuktikan betapa mudahnya para koruptor mempermainkan hukum, bila dilihat dari contoh kasus ini.

“Untuk itu, kita berharap mencari terpidana. Sistimnya, yang saya perhatikan adalah diributkan dulu, baru dicari,” tuturnya.

Dalam pengalihan penahanan Ermawan Arif Budiman, Surya menyampaikan harus ada diminta pertanggungjawabannya. Baik dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan dan pihak PT.PLN, atas larinya terpidana yang merugikan uang negera di perusahaan plat merah tersebut.

“Siapa majelis hakim di PN Medan, harusnya diminta pertanggungjawabannya dan diperiksa oleh hakim pengawas yang memberikan pengalihan penahanan tersebut,” ucap pengamat hukum kota Medan ini.

Diketahui, mendapatkan penetapan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota dari PN Medan melalui Jonner Manik SH selaku ketua majelis hakim, Merry Purba SH dan Denny Iskandar SH selaku anggota majelis hakim. Pengalihan penahanan itu diberikan pada hari Selasa, 8 April 2014, lalu.

“Harus bertanggungjawab itu, begitu Kejari Medan segara menangkap dan melakukan eksekusi putusan tersebut,” ungkapnya dengan tegas.

Disamping itu, Kejaksaan harus meminta pertanggungjawaban dan memeriksa Nur Pamudji Dirut PT. PLN selaku penjamin Ermawan Arif Budiman yang memberikan jaminan pengalihan tahanan dengan memberikan uang jaminan senilai uang dikorupsi, yakni Rp 23,9 miliar.

“Harus ditelusuri uang itu, kalau berasal dari perusahaan plat merah itu. Sudah bisa dilakukan penyidikan. Karena, dua kali negara dirugikan oleh bersangkutan. Bila, uang pribadi harus ditelusuri uang tersebut juga dengan nilai besar. Jadi, harus jeli melihat uang jaminan itu,” tandasnya.

Seperti diberitakan, perintah penahanan Ermawan di Rutan Tanjung Gusta ditetapkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, 6 Oktober 2014, saat mengadili permohonan banding dalam perkara korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) Sektor Belawan yang merugikan negara Rp 23,9 miliar itu. Belakangan, majelis hakim juga memperberat hukuman Ermawan menjadi 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ermawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diatur dengan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Putusan majelis hakim PT Medan itu memperberat hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan. Di pengadilan tingkat pertama, Kamis (24/7), Ermawan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.

Di awal persidangan pada Pengadilan Tipikor Medan, Ermawan sempat ditahan di Rutan Tanjung Gusta. Namun dia dijadikan tahanan kota setelah ada jaminan dari Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji sebagai pribadi, General Manager (GM) PT PLN Sumut Bernadus Sudarmanta sebagai pribadi, penasihat hukum, dan istri Ermawan.

Selain itu, uang negara yang dikelola PT PLN (Persero) senilai Rp 23,9 miliar juga diserahkan ke panitera Pengadilan Tipikor Medan sebagai jaminan. Ermawan tetap menjadi tahanan kota hingga penetapan penahanan di Rutan diputuskan majelis hakim PT Medan. Dengan dasar putusan majelis hakim itu, jaksa pun sudah dua kali melayangkan surat panggilan, dan Ermawan masuk daftar DPO. Sedangkan, PLN sudah sampai membuat iklan untuk mengimbaunya agar patuh hukum.

(gus/ram/SP)

Bea Cukai Belawan Sita 15 Karton Miras Ilegal Dari Kapal Kargo Asal Batam

alt

(Illustrasi)

Belawan,(Pelita Pos)- Sebanyak lima belas karton atau seratusan botol minuman keras diduga berasal dari luar negeri disita petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan dari Kapal Motor (KM) Avatar yang bersandar di dermaga 201 Pelabuhan Ujung Baru Belawan.

Diduga minuman keras tersebut diselundupkan pihak tertentu dari luar negeri ke Indonesia melalui Pelabuhan Batam dan selanjutnya dibawa ke Sumatera Utara menggunakan kapal kargo untuk dijual kepada pihak tertentu di Medan.

Penyitaan tersebut dilakukan pihak Bea dan Cukai Belawan setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kecurigaan oknum tertentu memanfaatkan satu kapal kargo membawa minuman keras ilegal yang disebut-sebut berasal dari luar negeri.

Kasubsi Penindakan BC Belawan, Darwin yang dikonfirmasi wartawan, Jumat  (6/3) membenarkan pihaknya mengamankan 15 karton minuman keras diduga tanpa dokumen yang sah dari satu kapal kargo di Pelabuhan Belawan.

Hingga Jumat sore pihak BC Belawan masih melakukan penyelidikan siapa oknum pemilik atau pemasok minuman keras yang diduga ilegal tersebut.

(sibA9/q)