Sat09222018

Last update12:13:07 AM GMT

alt

Dunia Peradilan Runtuh "Ketua Wakil Ketua dan Hakim PN Medan Kena "OTT" KPK

altMEDAN (Pelita Pos) – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa (28/8/2018).  KPK mengamankan Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim Sontan Meraoke Sinaga, hakim ad hoc Tipikor Merry Purba, panitera Elpandi dan Oloan Sirait, serta dua orang lain dari pihak swasta.

 

Sebagai informasi, Wahyu Prasetyo Wibowo adalah ketua majelis hakim kasus Meiliana, terdakwa kasus penistaan agama di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Humas PN Medan Erintuah Damanik yang dikonfirmasi membenarkan penangkapan ini. Namun dia belum bisa memberikan keterangan terkait apa para terduga ditangkap.

“Saya no comment dulu, infonya terkait korupsi. OTT-nya pagi tadi, mereka menyegel meja hakim Sontan dan Merry,” kata Erintuah, Selasa (28/8/2018).

Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan yang dikonfirmasi wartawan membenarkan penangkapan para hakim dan panitera tersebut. “Ada delapan orang diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Basaria.

Juru bicara KPK Febri Diansyah juga mengatakan hal yang sama. Febri melalui pesan WhatsApp-nya mengatakan, para terduga diamankan karena telah terjadi transaksi terkait penanganan perkara tipikor di Medan. Pihaknya mengamankan barang bukti dollar Singapura. Saat ini, tim KPK sedang melakukan verifikasi sejumlah informasi dari masyarakat.

“Perkembangannya akan di-update kembali, termasuk berapa orang yang akan dibawa ke Jakarta,” jelasnya.

Informasi dihimpun, para terduga ditangkap terkait perkara korupsi penjualan tanah negara seluas 74 hektar yang merugikan negara hingga Rp 132 miliar dengan terdakwa Tamin Sukardi. Tamin baru dijatuhi vonis enam tahun penjara pada Senin (27/8/2018). Majelis hakim persidangannya adalah Wahyu Prasetyo Wibowo, Sontan Meraoke Sinaga, dan Merry Purba. Sedangkan Elpandi menjadi paniteranya.

Selain hukuman badan, pemilik Simalem Resort tersebut juga dikenakan uang pengganti sebesar Rp 132 miliar lebih. Tapi majelis hakim tidak memerintahkan jaksa penuntun umum untuk menyita barang bukti lahan seluas 74 hektar kepada negara. Melainkan dikembalikan kepada Mujianto sebagai pembeli lahan, dengan catatan dia harus melunasi sisa pembayarannya kepada Tamin sekitar Rp 105 miliar lebih. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada negara untuk disita.

Erintuah Damanik yang ditanyai soal ini hanya menjawab kalau dirinya masih berkonsentrasidengan dugaan penanganan kasus korupsi saja. Tim kuasa hukum Tamin Sukardi, Suhadi yang dimintai keterangannya mengaku belum mendapat informasi. “Saya baru tahu dari wartawan. Saya pada sidang putusan Pak Tamin kemarin tidak datang, makanya saya terkejut. Saya cari informasi dulu,ya..” kata Suhadi.

Setelah diamankan dari PN Medan, para terduga dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumut. Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian membenarkan hal ini. Video Pilihan KPK Periksa Tersangka Kasus E-KTP, Made Oka Masagung Dia bilang, KPK meminjam tempat di Kejati Sumut untuk melakukan pemeriksaan. Hasil koordinasi kedua belah pihak, penyampaian hasil pemeriksaan akan dilakukan oleh KPK. “Kita hanya memfasilitasi tempat saja untuk pemeriksaan,” ucap Sumanggar

Wali Kota Medan Bertemu Presiden bersama Wali Kota lainnya di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

MEDAN  (PP)- Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama Wali Kota lainnya di Indonesia yang  tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor,  Jawa Barat, Senin (23/7/2018).  Dalam pertemuan depan Presiden, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany  selaku  Ketua APEKSI menyampaikan sejumlah usulan, salah satunya agar pemerintah memberikan dana kelurahan seperti yang selama ini diberikan kepada pemerintah desa.

Selama ini pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk desa. Padahal persoalan perkotaan juga sangat kompleks seperti kemacetan, kriminalitas maupun yang lainnya untuk ditangani.  Untuk itulah  Airin mewakili Wali Kota yang tergabung dalam APEKSI berharap agar pemerintah juga memberikan dana kelurahan. “Kami berharap agar pemerintah membuat kebijakan agar bantuan keuangan juga diberikan kepada kelurahan,” kata Airin.

Di samping dana kelurahan, Airin mewakili seluruh Wali Kota juga menyampaikan persoalan pemeliharaan jalan. Diungkapkannya, wilayah kota banyak terdapat jalan nasional maupun jalan provinsi.  Yang disayangkan, ketika jalan nasional maupun provinsi rusak, penanganan maupun perbaikan yang dilakukan sering terlambat.

“Akibatnya kita (pemerintah kota) yang di komplain masyarakat, sebab mereka tahu jalan itu berada di wilayah kota. Sedangkan pemerintah kota tidak bisa melakukan pemeliharaan maupun perbaikan, sebab itu bukan aset kita,”  ungkapnya.

Wali Kota Medan sangat mengapresiasi pelantikan IKA MEP USU

MEDAN (PP) - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sangat mengapresiasi  pelantikan pengurus Ikatan Alumni Magister Ekonomi Universitas Sumatera Utara (IKA MEP USU) periode 2018-2022 di Medan Club, Rabu (18/7/2018) malam. Diharapkan, seluruh pengurus dan anggota IKA-MEP USU yang saat ini berlatarbelakang beragam profesi  dapat mendukung seluruh pembangunan yang dijalankan  Pemko Medan.

Apresiasi ini disampaikan langsung Wali Kota  diwakili Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan HM Husni SE MSi ketika menghadiri acara pelantikan tersebut. Ketua Prodi MEP USU Irsyad Lubis, Ketua Pengurus Pusat IKA USU diwakili Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ir Delfiandri Tanjung serta pengurus IKA MEP USU turut menghadiri pelantikan tersebut.

Menurut Wali Kota, membentuk ikatan alumni merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk dapat menjalin silaturahmi antar sesama alumni yang pernah belajar dalam satu almameter. Yang lebih penting lagi ikatan alumni juga dapat menjadi sarana untuk bersama-sama maju menjadi manusia yang lebih baik.

Atas dasar itulah tegas Wali Kota, semangat kebersamaan dan kekeluargaan harus terus menjadi landasan persatuan dalam wadah ikatan alumni, termasuk IKA MEP USU. Oleh karenanya melalui pelantikan ini, Wali Kota berpesan agar pengurus yang baru dilantik mampu membangun kembali  kekuatan sialturahmi serta membina kembali kekuatan  rasa toleransi untuk membangun masa depan yang lebih cerah lagi.

“Apalagi IKA MEP USU memiliki alumni dengan latar belakang berbagai profesi tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itulah melalui wadah ini, kita akan menghimpun seluruhnya. Kita yakin ini akan menjadi potensi yang besar untuk memajukan IKA MEP USU, termasuk dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kota Medan,” kata Husni.

Itu sebabnya bilang Husni  yang terpilih sebagai Ketua IKA MEP USU periode 2018-2022, usai pelantikan, dirinya bersama seluruh pengurus langsung menjalin komunikasi dengan para alumni yang tersebar di seantero nusantara. “kita ingin menjadikan IKA MEP USU sebagai wadah untuk memajukan, tidak hanya almameter tetapi juga tempat kami bekerja, termasuk memajukan Kota Medan yang kita cintai bersama,” ungkapnya.

Husni mengungkapkan, saat ini IKA MEP USU telah melahirkan 25 angkatan. Bersama pengurus yang lain, mantan Kadispenda Kota Medan itu secepatnya akan melakukan konsolidasi dan membuat data base sehingga seluruh alumni yang tersebar di nusantara dapat terdeteksi keberadaannya dan komunikasi maupun silaturahmi yang  selama ini terputus dapat tersambung kembali.

“Setelah ini terwujud, kita berupaya agar stabilitas alumni senantiasa terjaga dan silaturahmi terus terjalin dengan baik sehingga kita menjadi satu keluarga besar yang terhimpun dalam IKA MEP USU. Kita harapkan keberadaan IKA MEP USU, tidak hanya memberikan manfaat kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat. Dengan kebersamaan ytang kita bangun ini, Insha Allah kita dapat mewujudkannya,” paparnya.

Acara pelantikan berjalan dengan penih khidmat dan meriah, pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan sekaligus penyerahan bendera petaka oleh pengurus IKA MEP USU Pusat kepada Husni. Setelah itu dilanjutkan hiburan dengan menghadirkan Komunitas Cinta Polri dan NKRI (Koplak) Sumut. Kepiawaian Koplak Sumut bermusik dan bernyanyi membuat para pengurus IKA MEP USU ikut bernyanyi dan menari.

 

Walikota Medan Bantu Korban Bencana Angin Puting Beliung Kec. Medan Marelan,

MEDAN  (PP)- Wali Kota Medan  Drs  H T Dzulmi Eldin S MSi menyerahkan bantuan kepada 133 kepala keluarga yang menjadi korban  bencana angin puting beliung  di Kantor Camat Medan Marelan, Rabu (18/7/2018). Bantuan yang diberikan itu sebagai bentuk rasa prihatin sekaligun untuk membantu meringankan beban  atas musibah yang menimpa warga tersebut.

Warga yang menerima bantuan itu berasal dari tiga kelurahan  di Kecamatan Medan Marelan yakni Kelurahan Terjun, Rengas Pulau dan Tanah 600. Sekitar sepekan  yang lalu, rumah mereka, terutama bagian atap mengalami kerusakan setelah terjadi amuk  angin puting beliung disertai hujan deras.

Bantuan yang diberikan Wali Kota itu berasal dari Pemko Medan bekerjasama dengan Yayasan Surya Kebenaran International (YSKI). Adapun bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan, peralatan dapur, peralatan mandi, peralatan tidur dan bahan makanan. Diharapkan bantuan yang diberikan itu memberikan manfaat bagi warga yang ditimpa musibah tersebut.

Atas nama pribadi dan seluruh jajaran Pemko Medan, Wali Kota menyatakan rasa prihatin atas musibah tersebut. Untuk itu dia berharap kepada seluruh keluarga diberi kekuatan dan kesabaran menghadapinya. Wali Kota pun mendoakan agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

"Apa yang kami berikan hari ini sekedar meringankan duka yang  bapak dan ibu alami. Jangan dilihat  berapa besar dan jumlah bantuan yang kami berikan ini, tapi bantuan ini merupakan niat tulus ikhlas untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kami  yang mengalami musibah,” kata Wali Kota.

Selain itu, Walikota juga menyerahkan beras jempitan sebanyak dua ton. Beras jempitan ini merupakan beras yang dikumpulkan dari PNS Pemko Medan yang dikoordinir Dinas Ketahanan Pangan. “semoga sleuruh bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi warga,” ungkapnya.

Kemudian Wali Kota berpesan kepada jajaran kepala lingkungan dan kelurahan yang wilayahnya terkena angin puting beliung, diharapkan dapat menggalang kerjasama dan ikut membantu perbaikan rumah warga. “Prioritaskan perbaikan atap rumah sehingga bisa ditempati warga kembali,” pesannya.

Warga pun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan tersebut. “Saya mewakili warga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Bapak Wali Kota. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama bahan bangunan  yang bisa dipergunakan untuk memperbaiki rumah yang rusak,” ujar salah seorang warga.

Penyerahan bantuan yang diberikan Wali Kota turut dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Arjuna Sembiring, Kadis Ketahanan Pangan Muslim Harahap, Camat Medan Marelan  H T Chairuniza, Ketua YSKI Drg  Anita, Kabag Agama Adlan, Kabag Humas Ridho Nasution  serta tokoh muda Kota Medan  T Edriansyah Rendy SH.

 

 

Wali Kota Medan Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017

MEDAN (PP)- Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara di Kantor BPKPerwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (26/6/2018). LKPD yang diserahkan tersebut  merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

LKPD diserahkan Wali Kota kepada Ketua BPK Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni.  Setelah itu Wali Kota menandatangani berita acara penyerahan LKPD dan diikuti Ketua BPK Perwakilan Sumut. Selain Pemko Medan, ada dua pemerintah daerah lainnya yang ikut menyerahkan LKPD yakni Pemkab Padang Lawas dan Pemkab Mandailing Natal (Madina). Penyerahan LKPD kedua pewmerintah daerah itu diwakili masing-masing Sekda.

Didampingi Assiten Umum Ikhwan Habibi Daulay, Kepala Inspektorat  Farid Wajedi serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Ikhwan Ritonga, Wali Kota mengatakan,  pihaknya terus melakukan pembenahan sehingga LKPD yang diserahkan lebih baik lagi. “Semoga kita kita bisa mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian),” kata Wali Kota.

Dijelaskan Wali kota, penyerahan LKPD itu merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap kepala daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No.13/2006 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. Dikatakannya, penyerahan LKPD itu dilakukan guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan.

 

Setelah penyerahan LKPD dilakukan, jelasnya, pihak BPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan keuangan, baik input maupun output. Oleh karenanya mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh jajarannya yang telah mempersiapkan dan menyusun LKPD tersebut.

Selanjutnya, Wali Kota pun berharap agar pihak BPK terus memberikan bimbingan dan masukan sehingga sistem pengelolaan keuangan di Pemko Medan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel. “Untuk itu lah  kami sangat mengharapkan sekali agar pihak BPK terus melakukan pendampingan,” harapnya.

Usai menerima LKPD dari Pemko Medan, Pemkab Pandang Lawas dan Pemkab Madina, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan selama 20 hari. Guna mempercepat proses pemeriksaan, Ambar mengungkapkan akan menambah jumlah auditor sehingga pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Atas dasar itulah Ambar berpesar  ketika pemeriksaan lapangan dilakukan, para pejabat yang diperiksa dapat menyediakan waktu lebih sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. “Apabila ditemukan ada kekurangan dalam pemeriksaan, bisa segera diperbaiki. Jadi  luangkanlah waktu, jangan langsung meninggalkan kantor begitu jam kerja berakhir,” pesan Ambar.

Khusus untuk LKPD Pemko Medan, Ambar menjelaskan, tim auditor langsung melakukan entry data, Selasa (26/6). Dia menjadwalkan pemeriksaan akan selesai, Kamis (19/7). “Kami sangat mengharapkan dukungan ketika pemeriksaan lapangan dilakukan. Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD  diterima,” jelasnya.