Mon06252018

Last update01:54:12 AM GMT

alt

Acara di Hotel, Harus Lapor Inspektorat

alt

Batam,(Pelita Pos) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengendorkan kebijakannya bagi kegiatan pemerintah untuk melakukan acara di hotel. Kegiatan yang dilaksanakan di hotel pun harus memenuhi beberapa syarat, diantara harus melapor ke inspektorat setempat.

Aturan itu juga dituangkan dalam Permen dengan beberapa syarat, sehingga penggunaan hotel sebagai lokasi pertemuan benar-benar selektif.”Harus mengedepankan akuntabilitas mulai dari melapor ke inspektoratnya untuk memastikan kegiatan di hotel lebih murah dan ada outcome yang bermanfaat,”kata Yuddy, saat berkunjung ke Batam, selasa (12/5).

Beberapa syarat yang membolehkan rapat di hotel tersebut antara lain, rapat bukan lingkup internal lembaga, sosialisasi kebijakan nasional, kegiatan berskala internasional, wajib lapor inspektorat, laporan pertanggung jawab keuangan dan laporan hasil kegiatan.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha perhotelan dan aparat pemerintah mentaati pedoman surat edaran rapat di hotel dan pakta intergitas dengan tidak melakukan mark up dari penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

“Kami sudah sepakat. Kebijakan ini untuk menjaga integritas kepercayaan dari PHRI untuk tidak mau diajak mark up dan kongkalikong dengan oknum aparat pemerintah. Karena kami ingin mencegar kebocoran keuangan negara,”katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti mengatakan penentuan kriteria rapat di hotel berdasarkan peraturan itu dipastikan menggairahkan kembali sektor itu.”Alhamdulillah, bisa bernafas lagi. Karena dampak larangan rapat itu bukan hanya di pihak hotel saja, tapi ke semua sektor,” ujarnya.

(rel/mcb)

Walikota Batam: PLN Batam Harus Terbuka Tentang Kerugian Dialami

alt

Batam,(Pelita Pos) – Walikota Batam Ahmad Dahlan tidak mempermasalahkan bila memang bright PLN Batam menaikkan tarif listrik. Apalagi alasan yang dimilikinya karena faktor kerugian yang dialami. Namun demikian, anak perusahaan BUMN itu harus lebih terbuka terkait permasalahan yang dialami.

“Dia harus terbuka. Kalau misalnya dia rugi, ya rugi dimananya, berapa. Harus terbuka,”kata Ahmad Dahlan, ditemui di sela-sela kegiatan PKK di Politeknik Batam, Kamis (15/4),.
Ia menuturkan, dengan langkah seperti itu masyarakat dapat memahami. Bila benar-benar mengalami kerugian.
Sebelumnya, Pelayanan Listrik Nasional Batam berancang-ancang untuk menaikkan tarif listrik untuk menutupi biaya produksi yang semakin tinggi.
 
Direktur Utama Bright PLN Batam, Dadan Koerniadipoera di Batam, Selasa mengatakan kondisi anak perusahaan PLN Persero itu sedang dalam kesulitan, akibat kenaikan harga bahan bakar solar, gas dan batu bara serta menurunnya nilai tukar rupiah atas dolar AS.
 
“Jika tidak ada penyesuaian tarif dalam dua bulan ini, listrik Batam terancam mati total,” kata Dadan.
Jika tarif listrik tidak dinaikkan, maka perusahaan swasta yang hanya boleh beroperasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam itu tidak dapat membiayai produksi listrik.
Namun, hingga saat ini Bright PLN Batam tidak bisa menaikkan tarif listrik, karena terbentur UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam UU itu, belum diatur tata cara menaikkan tarif listrik.
(PP/mcb)

Walikota batam Harap Kran Impor Beras Dibuka

alt

Batam,(Pelita Pos) – Kementerian Perdagangan RI diharapkan dapat memberikan restu impor beras masuk ke wilayah Batam. Sebagai wilayah perbatasan, stok makanan pokok itu lebih mudah didapatkan dari negara tetangga dan murah bila dibandingkan pasokan dari dalam negeri, seperti Jawa maupun daerah Sumatera lainya.

Walikota Batam Ahmad Dahlan menyampaikan, saat ini pihaknya sudah menyampaikan keinginan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, agar impor beras dibolehkan. Sebab, selama ini kebutuhan pokok di Batam kebanyakan didatangkan dari luar. Apalagi melihat wilayah Batam tidak memiliki lahan sawah, sementara kebutuhan sangat tinggi.

“Kalau saya boleh menyarankan impor beras, maunya di legalkan. Daging, sayur. Kalau alasan, akan mematikan petani, kita tak punya lahan dan petani. Kalau impor kan lebih dekat,”kata Dahlan, Selasa (14/4).

Kebijakan ekonomi dan moneter, lanjut Dahlan ditangani oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, keinginan tersebut sudah disampaikan ke pihak kementerian maupun Gubernur Kepri HM Sani. Namun demikian, baru sebatas informal.

“Baru kita sampaikan ke pak gubernur dan pusat tapi belum formal,”tambahnya.

Sebelumnya, Badan Pengusahaan Batam memastikan selama 2015,  tidak ada izin impor beras. Bila ada, tentu pihak Kementerian Perdagangan memberikan tembusan izin kuota yang diperbolehkan diimpor langsung ke Batam.

Begitu juga pihak importir akan menyampaikan izin yang didapat dari kementerian ke BP Batam sebelum melakukan aktivitas impor.

“Untuk impor 2015, keterangan tersebut seharusnya paling lambat diterima Desember 2014. Ini sudah Maret, namun tidak ada izin tersebut,” kata Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan, akhir bulan lalu.

Acara di Hotel di Boleh kan Kembali

alt

Batam,(Pelita Pos)- Pemerintah Kota Batam mulai menganggarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di hotel-hotel pasca pencabutan kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan RI). Alokasinya akan dimasukkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Batam.

Menurut Walikota Batam Ahmad Dahlan, pihaknya baru akan memasukkan anggaran kegiatan hotel pada APBD P yang  disahkan perkiraan agustus mendatang.

“Kalau di anggaran murni di APBD gak ada rapat dihotel. Baru kita anggarkan di APBD-P. Sekarang belum boleh. Agustus kan baru diketok,”kata Dahlan, Selasa (14/4).

Ia mengakui kebijakan larangan kegiatan di hotel sangat berpengaruh pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam. Padahal, hotel-hotel di Batam tidak hanya digunakan kegiatan pemerintah setempat.
Diakui, pemerintah daerah lainya, lembaga maupun kementerian sangat banyak melakukan kegiatan di Batam.

“Ada dari Bali, Jawa, kementerian dan lainya. Bukan kita aja yang menggunakan. PAD kita juga menurun, sektor itu,”katanya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah mengizinkan kembali PNS untuk rapat di hotel melalui PermenPAN-RB No.6 tahun 2015.

Namun demikian, kata  Dahlan selama rapat bisa dilaksanakan di kantor dan ruang-ruang di Gedung Pemko memadai, maka harus diselenggarakan di kantor. Kecuali, rapat besar yang tidak memungkinkan diselenggarakan di lingkungan gedung Pemko.

Ia memastikan, akan menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan rapat PNS di hotel. Rapat dengan ketentuan apa saja yang boleh dilaksanakan di hotel dan mana yang tidak.

(PP13/rel)

Walikota Batam, Ahmad Dahlan Membuka Amplop soal Ujian Nasional

alt

(Istimewa/mcb)

Batam (Pelita Pos) - Walikota Batam, Ahmad Dahlan membuka amplop soal Ujian Nasional di ruang 1 SMK Negeri 5 Batam di Sagulung, Senin (13/4). Pada kesempatan tersebut, Dahlan berpesan agar anak-anak peserta ujian bisa mengerjakan soal dengan serius.

“Isi dengan serius. Mudah-mudahan semuanya lulus. Enjoy aja, nggak usah tegang, nggak usah nervous,” kata Dahlan.

Ia juga berpesan agar peserta ujian tidak mencontek ke temannya. Karena pemerintah sudah menyiapkan hingga lima paket soal. Dan tidak diketahui paket soal di lembarannya karena ditulis dalam bentuk kode garis (barcode).

“Soal antara satu sama lain beda. Ada lima paket. Nggak ada guna nyontek. Percaya diri saja. Pengawasnya pun bukan guru kalian,” pesan Dahlan.

Ia berharap tahun 2015 ini seluruh pelajar di Kota Batam dinyatakan lulus ujian nasional. Target kelulusan 100 persen ini optimis diraih melihat pencapaian tahun lalu setinggi 99,7 persen.

“InsyaAllah dapat. Karena yang diujikan kan yang dipelajari juga, bukan pelajaran dari bulan. Jadi kalau belajar pasti bisa,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan tahun ini ada dua kategori yakni lulus dan tamat. Untuk kelulusan, tahun ini tidak berdasarkan hasil Ujian Nasional saja. Tapi juga digabung dengan nilai ujian sekolah, serta raport siswa selama masa pembelajaran.

“Tahun ini yang menentukan kelulusan adalah sekolah. Dulu kan tok dari UN. Jadi nanti ada tiga sertifikat yang diterima siswa. Ada sertifikat hasil ujian nasional salah satunya,” terang Muslim.

Tahun 2015 ini, kata Muslim, sebanyak 6.836 siswa SMA sederajat mengikuti UN di Batam. Terdiri dari 3.828 pelajar SMA, 4.487 siswa SMK, dan 368 santri madrasah aliyah.

Sementara itu, Kepala SMKN 5 Batam, Agus Sahrir mengatakan sebanyak 221 siswa kelas XII yang mengikuti UN di SMKN 5. Mereka terbagi dalam 11 ruang ujian. Namun 2 siswa di antaranya terpaksa melaksanakan UN di Polsek Sekupang karena terindikasi anggota geng motor.

(Rel/mcb)