Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin diwakili Kepala BKDPSDM Kota Medan Lahum SH, MM membuka Diklat Penatausahaan Aset/ Barang Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Medan, Senin (27/11) di Hotel Grand Kanaya Medan.

        Walikota mengingatkan aparaturnya agar berhati-hati dalam pengelolaan aset dan barang milik daerah, karena sampai saat ini pengelolaan aset dan barang masih menjadi masalah yang serius di hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan.

       Untuk itu dirinya meminta aparaturnya untuk mengikuti diklat ini dengan serius agar indikator baik dari penatausahaan aset dan barang dapat terpenuhi.

       "Saya minta ini menjadi perhatian kita bersama, karena penatausahaan aset/ barang akan berpengaruh pada pelaporan keuangan pemda," kata Walikota.

      Ia juga mengajak aparaturnya untuk berkomitmen dan meningkatkan motivasi pegawai dan instansinya dalam mendukung upaya Pemko Medan untuk kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemko Medan.

       "Gunakan standar acuan dan prosedur berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang secara material menyimpang dari standar dan peraturan yang ada.

       Sementara itu, panitia penyelenggara, Kabid PSDM, Harun Sitompul menyebutkan, Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang agar mampu menatausahakan barang milik daerah dengan baik.

        Diklat ini sendiri diselenggarakan 27 November - 8 Desember mendatang, dimana akan diikuti 160 orang ASN yang menjadi pengurus barang pada instansi serta akan dibagi 2 gelombang. Sedangkan untuk narasumber berasal dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kantor Pengamanan Kekayaan dan lelang. (HS)

Medan (Pelitapos) Asisten Pemerintahan Umum Pemprovsu Hasiholan Silaen menegaskan,  sesuai SK BPN Pusat No. 42,43,44 tidak ada hak Gubsu mendistribusikan lahan eks HGU PTPN II itu kepada masyarakat  Sumut, sebelum Meneg BUMN  menghapus atau melepas aset tersebut dalam daftar kekayaan BUMN. "Jadi harus ada pelepasan dulu, baru ada proses berikutnya, dan itu sesuai dengan sesuai SK BPN Pusat No. 42,43,44," katanya kepada wartawan di  Kantor Gubsu, Selasa (9/8).

Menurut dia, sampai sejauh ini belum ada surat pelepasan yang diterima Pemprovsu dari Menteri terkait tentang lahan itu. " Jika lahan itu dilepaskan dari daftar BUMN, maka saat penyerahan lahan tersebut dilakukan kepada masyarakat, harus  melalui sebuah tim panitia juga. Tim Panitia itu  terdiri dari PTPN II dan  kabupaten/kota. Sedangkan Pemprovsu  dan instansi terkait lainnya hanya tim penyeleksi pembina saja. Jadi bagaimana bisa dibuat daftar nominatifnya, kalau lahan itu belum dilepaskan dari dalam daftar kekayaan BUMN," katanya.

Dia mengatakan, jika lahan itu sudah dilepas, lalu nama-nama warga  yang akan menerimanya  dicocokan kembali dengan  daftar nominatif penerima yang ada di Pemprovsu dan di PTPN II, serta kabupaten/kota.

Menurut dia, khusus  daftar normatif itu paling lengkap ada di pihak PTPN II. "Sebab daftar itu ada di Pemprovsu berdasarkan pemberian dari PTPN II saja, mereka yang tahu siapa yang menerima lahan itu nanti. Sedangkan Pemprovsu hanya menerima salinan dari PTPN II saja," katanya.

Makanya, lanjut dia, jika sudah fiks pelepasan lahan itu, Pemprovsu dan PTPN II serta instansi terkait lainnya akan mencocokan data-data warga yang diberikan PTPN II sebelumnya, bersama dengan kabupaten/kota. "Siapa saja yang berhak menerima lahan itu. Jadi itu saja dulu ya kawan," katanya.

Dia menjelaskan Pemprovsu sudah berjuang maksimal terkait areal eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873,06 hektare, yang terletak di Kabupaten Deliserdang, Langkat dan Binjai. Bahkan untuk memenuhi izin pelepasan aset tersebut, Gubsu atau Pemprovsu telah menyurati Meneg BUMN sebanyak 7 (tujuh) kali.  Yakni ; No. 593/0763/2003 tanggal 30 Januari 2003, No.593/2582/2003 tanggal 16 April 2003, No.593/6163/2003 tanggal 25 Juli 2003, No.593/6969/2004 tanggal 29 November 2004, No.593/11900/2010 tanggal 24 November 2010, No.593/968/2013/tanggal 11 Februar 2013, dan No.593/13598 tanggal 26 November 2014. Namun sayang, tanggapan atas surat-surat Gubsu itu belum ada sampai hari ini.

Selain sudah berupaya maksimal, katanya, dalam hal ini kewenangan Pemprovsu juga terbatas. Di mana tertuang berdasarkan UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 38/2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, di mana bidang pertanahan termasuk dalam rangka penanganan penyelesaian konflik pertanahan merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Dia kembali menegaskan kalau  pihaknya telah menyampaikan persoalan ini kepada Meneg BUMN, namun saat ini belum juga digubris. "Hal itu sesuai UU No. 19/2003 tanggal 19 Juli 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo Permen BUMN No. 02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Perpindahan Aktiva Tetap. Jadi sampai hari penghapusan itu yang belum ada," sebutnya.

Pihaknya juga menyadari, akibat dari tidak adanya perpindahan aktiva tetap tersebut, membuat masyarakat dan beberapa oknum dewan dalam hal ini terus-menerus menyalahkan Pemprovsu. "Artinya sampai hari ini kami masih mendesak Meneg BUMN mengeluarkan izin pelepasan itu," tegasnya.

Ditanya kenapa Pemprovsu tidak melakukan kajian secara akademik guna sebagai pegangan terkait persoalan itu, dia menyebutkan bahwa sesuai SK BPN Pusat No. 42,43,44/HGU/BPN 2002 dan No.10/HGU/BPN/2004, harus mendapat izin pelepasan dari menteri bersangkutan dalam hal ini Meneg BUMN.

Selain  menyurati Meneg BUMN, katanya, Gubsu juga telah menyurati Kepala BPN RI agar merevisi SK BPN Pusat No. 42,43,44/HGU/BPN 2002 dan No.10/HGU/BPN/2004, dengan menghilangkan kata-kata "setelah memperoleh izin pelepasan aset dari menteri yang berwenang", sesuai surat No.593/1977 tanggal 16 April 2007 dan No.593/1122 tanggal 22 Januari 2008.

Dia menambahkan, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan bila izin pelepasan aset diterbitkan Meneg BUMN antara lain ; Membentuk tim pendistribusian tanah eks HGU PTPN II; Mengkaji bila hal mana Meneg BUMN meminta pelepasan aset untuk penambahan modal perusahaan; Meminta data-data siapa yang berhak di atas tanah eks HGU tersebut melalui pemerintah kabupaten/kota (kepada desa/camat/bupati/wali kota); Menerbitkan SK Gubsu pendistribusian tanah eks HGU PTPN tersebut; Membuat rician peta pendistribusian per orang.