Sun10222017

Last update03:01:01 PM GMT

alt

Penyebab Infrastruktur Kopak Kapik.. Sebesar Rp.252 Milyar Tak Diserap..Dalam APBD 2015 Pemko Medan

alt

Medan (Pelitapos). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan tahun 2015 defisit sekitar Rp120 miliar. Realisasi pendapatan Rp 4,25 triliun, lebih kecil dari realisasi belanja yang mencapai Rp4,37 triliun. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 252 miliar.
Walikota Medan Dzulmi Eldin menyebutkan, realisasi pendapatan tahun 2015 sekira Rp 4,25 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,48 triliun dan pendapatan transfer Rp 2,76 triliun. Sedangkan total belanja merupakan akumulasi dari belanja operasional Rp 3,45 triliun, belanja modal Rp 916,88 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp 278,96 juta. "Realisasi belanja ini mencapai 80,01% dari target anggaran yang sudah ditetapkan," kata Eldin dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertnggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Medan tahun 2015 di gedung DPRD Medan, Senin (22/8).

Eldin mengakui masih banyak kekurangan yang bersifat administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pihaknya terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap pendapatan."Sedangkan dari sisi belanja, kita berharap terus meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan," tukasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Setdako Medan Irwan Ritonga saat dikonfirmasi mengenai selisih pendapatan dengan belanja, mengakui adanya defisit anggaran dalam APBD 2015. Dijelaskannya, dalam struktur APBD ada item di antaranya pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan. "Guna menutupi anggaran belanja itu, maka kita ambil dari SiLPA tahun anggaran 2014," katanya usai paripurna.

Irwan menyebut ada sekitar Rp200 miliar lebih SiLPA pada APBD 2014. Jumlah tersebut disesuaikan dengan defisit pada alokasi pendapatan dan belanja di APBD 2015. Menurutnya, SiLPA tidak bisa masuk dalam pos pendapatan. SiLPA digunakan dengan mekanisme defisit belanja. "Kalau nggak dibuat begitu (defisit) bagaimana kita mau menutupi alokasi belanjanya," katanya.

Sertifikasi Guru 2015 jadi SiLPA
Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Walikota Dzulmi Eldin juga memaparkan SiLPA tahun anggaran 2015 sebesar Rp 252,57 miliar. SiLPA pada umumnya ada di pos anggaran kesejahteraan masyarakat.

Dirincikannya, saldo dana fasilitas kesehatan dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp 24,74 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,84 miliar, dana tunjangan profesi guru sebesar Rp 159,96 miliar, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dr Pirngadi Medan sebesar Rp 23,76 miliar dan saldo anggaran lebih (SAL) yang akan dikelola untuk mendukung kebutuhan pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp 40,27 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan Irsal Fikri mengatakan akan mempelajari LPj Walikota Medan secara terperinci. Namun, secara umum Lpj yang disampaikan Walikota Medan belum memenuhi harapan pembangunan Medan, terutama dana kesehataan dan dana pendidikan. "Patutlah selama ini selalu kita mendengar uang sertifikasi belum cair, rupanya uangnya mengendap. Kenapa dana tunjangan profesi guru ini tidak tersalurkan," kata Sekretaris Fraksi PPP ini.

Anggota Komisi B ini mengatakan, Walikota Medan perlu menjelaskan alasan tidak tersalurkannya dana sertifikasi. Sebab, selama ini keluhan dari para guru kerap terdengar karena tunjangan sertifikasi guru yang belum disalurkan. "Apakah karena kurang lengkap administrasi? atau ada masalah lain sehingga ini tidak terealisasi," katanya.

Pihaknya, dia mengatakan, juga akan mempertanyakan dana-dana untuk pelayanan kesehatan yang tidak tersalurkan dan menjadi SiLPA. "Ini tidak terealisasi. Sayang kan. Sudah disiapkan tapi tak digunakan. Kemampuan kepala SKPD-nya pun harus dipertanyakan kalau begini," katanya. 

 

 

alt

alt

alt