Sun02182018

Last update04:03:16 AM GMT

alt

WARTA KOTA

BIRO KEUANGAN ; Berdasarkan Audit BPK Tak Ada Kerugian Negara Terhadap Hibah Bansos Sumut

 

Komikus_menggambarkan_Koruptor_Seperti_IniMEDAN Pelita Pos- Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Pemprov Sumut Haris Rangkuti mengatakan, pihaknya tidak memiliki data penerima bansos yang belum menyerahkan LPj. Data itu katanya ada di bagian lain.

Read more:

Ery Nuradi Otomatis Akan Menjadi Orang Nomor Satu Sumut

JAKARTA - Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi secara otomatis akan mengendalikan pemerintahan di Sumut, setelah Gubernur Gatot Pujo Nugroho ditahan KPK, sebagai tersangka kasus suap hakim PTUN Medan, Senin (3/8) malam.

Ketua DPD Nasdem Sumut itu naik posisi sebagai Pelaksana Tugas (plt) gubernur Sumut, tanpa harus menunggu Gatot diberhentikan sementara tatkala statusnya nanti menjadi terdakwa.

Dengan demikian, Erry akan memimpin Sumut hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap atas kasus yang dihadapi Gatot.

Aturan itu secara tegas tercantum di pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemda.

Pasal 65 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 itu menyatakan, "Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)."

Selanjutnya di pasal 65 ayat (4) dinyatakan, "Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah."

Kemarin malam, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, langsung merespon penahanan Gatot. Dia pastikan, pihaknya akan secepatnya menerbitkan SK penunjukan Tengku Erry sebagai Plt Gubernur, tanpa perlu menunggu pemberitahuan dari KPK.

"Nanti secepatnya langsung tunjuk wagub sebagai plt gubernur," kata Tjahjo menjawab pertanyaan (JP)

Read more:

KASDAM I/BB : LOMBA ADZAN UNTUK MENGGALI BAKAT PARA PRAJURIT, PNS TNI DAN POLRI

alt

Medan,Pelita Pos- Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri Pimpin Acara Pembukaan Dan Penutupan Lomba Adzan Bagi Prajurit Dan PNS TNI Dan Polri Dalam Rangka HUT Ke-65 Kodam I/BB Sekaligus Menyambut Ramadhan 1436 H Di Masjid As Syakirin Jalan Komplek Gaperta Medan, Senin (15/6). Dalam sambutannya Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang dibacakan Kasdam I/BB 

 

Diperiksa KPK Gatot Minta Dukungan Politisi PPP

 

alt

Medan (Pelitapos). Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho memastikan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Juli 2015 di Jakarta. Sebelumnya, dengan berbagai alasan Gubernur Gatot mangkir saat dipanggil KPK pada 13 dan 14 Juli.


Politisi PKS itu dipanggil KPK sebagai saksi untuk kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Read more:

Pengukuhan Ibu-Ibu Kerukunan Lintas Agama Ditandai Penepung tawaran Pangdam I/BB dan Kapoldasu

Medan,Pelita Pos-Pengukuhan ibu-ibu Kerukunan Lintas Agama ditandai dengan penepungtawaran sejumlah pejabat penting di Sumut di lantai 9 Hotel Arya Duta Jalan Maulana Lubis Medan, Kamis (5/6).

Ketua Ibu-ibu kerukunan Lintas Agama, Hj Zunaidar Ristanto dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo dan istri, Pangdam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi dan istri, Danlantamal I Laksamana Pertama Yudo Margono, Pangkosek Hanudnas III Kol (Pnb) Arief Mustofa yang merupakan penasehat organisasi yang mengutamakan kerukunan, persatuan dan keharmonisan hidup bersama tersebut.

Read more:

Gubernur Gatot di Periksa KPK Setelah Lebaran

 

alt

Jakarta,Pelita Pos-Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, terkait kasus dugaan penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara. Pemeriksaan itu diagendakan berlangsung pada 22 Juli 2015.

 

 

Read more:

Proses Hukum PNS Pengguna Ijazah Palsu

alt

(Istimewa)

Medan,(Pelita Pos) - Rupa-rupanya keberadaan ijazah palsu bukan hal baru dalam dunia pendidikan. Setidaknya itu yang ditemukan oleh Litbang Sumut Pos dalam riset terbatas pada dua hari belakangan.

''Kenapa baru sekarang?'' Itu salah satu keheranan yang disampaikan seseorang secara terbuka. Banyak berasumsi, pangkal dari persoalan ijazah palsu ini adalah praktik komersialisasi pendidikan, yang hanya berorientasi pada uang.

Ijazah palsu bisa muncul kerena ada pasar yang mencarinya. Orang-orang tak segan merogoh koceknya demi sertifikat imitasi tersebut. Selembar kertas ini diburu pihak-pihak yang tak mau susah dan mencari gampangnya saja.

Ijazah oplosan itu bisa buat orang punya kedudukan dan status. Kecurigaan paling besar ada pada lingkup PNS karena ijazah ini menjadi salah satu syarat promosi kepangkatan dan golongan. Banyak yang tak mau pakai proses lama, yang cepat saja. Orang-orang itu biasanya yang berani melanggar aturan.

Boleh disederhanakan, kasus ijazah palsu merupakan tahap akhir dari proses pendidikan yang palsu. Selembar ijazah cuma ujungnya saja. Sebelumnya pasti ada ujian palsu, kartu hasil studi (KHS) palsu, nilai palsu, dan skripsi palsu. Jual beli nilai dan skripsi juga jamak menjadi rahasia umum. Makanya kalau niat membersihkan proses pendidikan, pemerintah harus menyisir pangkalnya jangan hanya ujungnya saja.

Pemalsuan ijazah jelas pelanggaran berat. Tindakan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 67 Undang-Undang No 20 tahun 2003 yang menyatakan perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Bagi penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Karena sudah memasuki ranah PNS, keabsahan ijazah yang digunakan PNS diragukan hingga menteri terkait memberikan instruksi agar ijazah seluruh PNS di Indonesia ini dicek ulang. Terkait hal tersebut ada beberapa tanggapan dari masyarakat yang berhasil dihimpun tim Litbang Sumut Pos. Mayoritas masyarakat Medan, yaitu sebesar 55 persen setuju apabila diadakan cek ulang terhadap ijazah seluruh PNS di Indonesia.

Bukan hanya ijazah PNS yang perlu dicek ulang, ijazah penyelenggara negara seperti anggota DPRD, gubernur, bupati, walikota dan penyelenggara negara lainnya juga harus dicek ulang. Setidaknya ada 4 persen masyarakat yang beranggapan seperti itu.

Sebanyak 7 persen masyarakat beranggapan selain pengguna ijazah palsu, lembaga yang menerbitkan ijazah tersebut yaitu perguruan tinggi juga harus dicek izinnya. Menurut 7 persen dari masyarakat medan isu ijazah palsu sudah lama berlangsung dan apabila baru dipermasalahkan sekarang hanya menandakan bahwa pemerintah sudah sangat terlambat.

(sp/pp29)

Suhu Kota Medan Mencapai 36,2 derajat celcius

alt

(Illustrasi)

MEDAN,PELITA POS - Selama Ramadan, warga Kota Medan dan sekitarnya harus mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sebab, panas ekstrem dapat terjadi kapan saja hingga akhir Juli mendatang.Definisi panas ektrem untuk Kota Medan adalah suhu di atas 35,9 derajat celcius. Hal ini disampaikan staf Pelayanan Jasa BMKG Wilayah 1 Sumatera Utara, Cristin Matondang.

Read more:

Pengawas Pemeriksa (Wasrik) Polda Sumut Dir Sabhara, Kombes Pol Darto Juhartono Mendatangi Polresta Medan

 

alt

(Istimewa)

Medan,(Pelita Pos) - Pengawas Pemeriksa (Wasrik) Polda Sumut yang dipimpin Dir Sabhara, Kombes Pol Darto Juhartono menyambangi Polresta Medan, Selasa (26/5/2015). Melihat kedatangan Darto, personil Polresta Medan yang tadinya tampak berjaga langsung kalang kabut.

 

Mereka pun langsung menghaturkan hormat kepada Darto yang tiba bersama sejumlah staffnya. Setibanya di Polresta Medan, Darto langsung memeriksa penjagaan di depan pintu masuk.

Ia pun menanyai petugas jaga, baik dari buku tamu, dan prosedur penjagaan. Setelah dari sana, Darto langsung diarahkan ke ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Medan.

"Silahkan bang," kata Waka Polresta Medan, AKBP Yusuf Hondawantri Naibaho. Dari sana, Darto kemudian mengarah ke ruang Tahanan dan Barang Bukti (Tahti).

"Siap ndan," kata petugas jaga yang tampak bingung melihat kedatangan Darto. "Ini buku tamunya ya. Kok seperti ini," tanya Darto.

Ia mengatakan, setiap pergantian penjagaan harus didata. "Kamu punya borgol tidak. Bagaimana di sini," kata Darto.

Melihat kehadiran Darto, Kasat Tahti, AKP S Nainggolan langsung melaporkan semua kegiatan yang tengah dilakukan. Nainggolan mengatakan, semua penjagaan telah dilakukan sesuai prosedur.

(tbn)

 

alt

alt

alt