Sun02182018

Last update04:03:16 AM GMT

alt

WARTA KOTA

Polisi Amankan 59 Juru Parkir Liar

alt

(Istimewa)

Medan (Pelita Pos)- Tim Pemburu Preman (TPP) Sabhara Polresta Medan mengamankan 59 preman yang bermodus juru parkir (jukir) liar dari beberapa ruas jalan di Kota Medan, Minggu (17/5/2015).

Kepala Satuan Sabhara Polresta Medan Komisaris Polisi AA Rangkuti mengatakan para jukir liar yang diamankan tersebut kerap melakukan aksi di Jalan Asia, Jalan Merak Jingga, Thamrin Baru, Jalan Jawa, Jalan Bandung, MT Haryono, Sisingamangaraja dan Jalan Sutra.

"Seluruh baju parkir tersebut kemudian disita dan kepada pelakukanya dilakukan pembinaan. Masing-masing jukir liar difoto untuk kepentingan dokumentasi. Kedepan diharapkan mereka melengkapi identitas dan mengutip jasa parkir sesuai ketentuan berlaku," katanya.

Rangkuti menjelaskan lebih lanjut, operasi ini merupakan tindaklanjut program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk menggalakkan razia preman. Oleh karena itu, banyak keluhan masyarakat khususnya pemilik kendaraan roda dua dan roda empat yang terganggu.

"Para jukir liar ini termasuk preman, sebab mereka tidak memiliki identitas resmi serta tak terdaftar di instansi terkait.‎ Tarif parkir pun ditentukan sembarangan tanpa mengindahkan ketentuan, sehingga membingungkan masyarakat," ujarnya.

Rangkuti menuturkan, masyarakat yang menemukan jukir liar atau menentukan tarif sesuka hati, silakan hubungi call centre 081376670983. Saat melapor, sebutkan nama jalan atau lokasi pasti, maka akan disiarkan ke seluruh personel TPP.

"Kepolisian akan melakukan penindakan jukir liar secara berkelanjutan. Selain itu tak ketinggalan akan melakukan razia preman. Kami ingin memberikan rasa tenang dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah hukum Polresta Medan. Karena itulah TPP dihidupkan kembali. Saya tidak mau mendengar keluhan masyarakat terkait premanisme," katanya.

(tbn/pp29)

Diduga Korlap Unjuk Rasa Kantor Gubsu Dibayar Rp15 Juta

alt

(Istimewa)

Medan,(Pelita Pos)– Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Aldi Subartono mengaku masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi unjukrasa berakhir ricuh di Kantor Gubernur Sumut, Senin (11/5).

Bahkan dari hasil pemeriksaan sementara, salah seorang dari tersangka ternyata menerima bayaran. “Dari hasil pemeriksaan sementara, koordinator lapangan (korlap, red), Mangaraja Harahap dibayar Rp15 juta untuk melakukan aksi unjukrasa menolak penetapan tapal batas register 40 dan menolak eksekusi lahan,” kata  Kompol Aldi Subartono, Kamis (14/5).

Disebutkan, saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap orang yang membayar para mahasiswa untuk melakukan unjukrasa. “Masih terus kita kembangkan, agar ditangkap yang menyuruh mahasiswa itu demo,” tegas Kompol Aldi.

Diungkapkan, untuk 9 orang yang turut diamankan kemarin telah dipulangkan, karena mereka tidak terbukti bersalah. “Untuk 18 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, kita jerat dengan pasal 212, 213, 214 dan 160 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemuda Parsadaan Simangambat Ujung Batu (AMP PARSUB), berakhir ricuh.

Para pengunjuk rasa melempari petugas satpol PP dan anggota kepolisian yang berjaga di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Akibatnya, seorang polisi dan dua anggota Satpol PP mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Kericuhan terjadi saat mahasiswa yang menyampaikan orasi tidak ditemui oleh Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Mahasiswa yang berunjukrasa pun meminta kepada pihak kepolisian agar menegahinya. Setelah diremukkan, Staf Ahli bagian Hukum dan Pertanahan Pemprovsu, P Nainggolan pun menemui pendemo.

Tapi mereka tetap menolak dan semakin bringas dan berteriak ‘bakar’. Saat para pengunjukrasa mengguncang pagar dan melempar batu ke halaman kantor Gubsu.

Alhasil, petugas Polisi dan Satpol PP yang terkena lemparan batu, mengejara para mahasiswa.

Para mahasiswa melakukan unjukrasa menuntut agar pemerintah meninjau kembali terhadap penetapan tapal batas register 40, dan menolak eksekusi lahan karena masih adanya tumpang tindih dalam perkara tersebut.

Mereka juga meminta tanggung jawab kepada Gubsu, DPRDSU, Kapoldasu, Kejatisu selaku pemerintah yang berwenang agar tidak melaksanakan eksekusi manajemen Register 40.

Kemudian mengeksekusi perusahaan-perusahaan di Simangambat yang tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat, yang jumlahnya lebih dari 20 perusahaan nasional maupun internasional.

(wol/lihavez)

Pangdam I BB Bubarkan Pengunjukrasa

alt

Medan (Pelita Pos)- Panglima Kodam (Pangdam) I Bukit Barisan Mayjen Edy Rahmayadi memarahi pendemo di Medan, Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum.

Edy meminta para pendemo yang mengungsi di halaman kantor DPRD Sumut untuk bubar. Pasalnya, pendemo asal warga Ramunia, Deli Serdang ini telah menginap sekitar satu bulan yang lalu terkait sengketa lahan Puskopad di Desa Ramunia.

"Kumpul semua! Kalian bikin seperti tempat jualan ini, ibu matikan apinya. Saya yang matikan atau ibu yang matikan apinya?" kata Edy dengan nada tinggi di halaman kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Jumat (17/4).

Edy meminta pendemo menunjukkan dokumen tanah di Ramunia yang mereka tuntut. Jika dokumennya ada, sang jenderal bintang dua itu berjanji akan menandatangani dan menyerahkan lahan itu.

"Tunjukkan, saya tunggu, saya tandatangani. Saya bersumpah demi Tuhan, saya tandatangani, Tapi kalau tidak, hari ini juga harus bubar. Tak bubar, saya yang bubarkan," kata Edy.

Dalam menertibkan para pendemo itu, turut hadir pula Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

"TNI tidak pernah mengambil tanah rakyat," tegas Edy.

Penertiban itu berlangsung sekitar satu jam, para pendemo pun tak bisa berbuat banyak setelah petugas Sat Pol PP Medan meruntuhkan tenda pengungsian pendemo.

Penyidik Pidsus Kejari Medan Periksa Kadisdik Sumut

alt

MEDAN,(PELITA POS) – Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdik Sumut), Masri memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejari Medan, untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kegiatan proyek pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknis permesinan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Binaan Disdik Provsu, Jalan Kaya Dalam, Medan, Tahun Anggaran (TA) 2014 sebesar Rp11,57 miliar.

“Iya benar. Tadi dia (Masri) diperiksa,” kata Kasi Pidsus Kejari Medan, Haris Hasbullah kepada wartawan, saat dikonfirmasi, Kamis (7/5).

Disinggung, apakah dalam kasus ini penyidik sudah menememukan keterlibatan Masri, Haris menjawab kalau menunggu hasil penyidikan. “Kita tunggu hasil penyidikan,” jawabnya seraya menambahkan kalau pejabat Pemprovsu lainnya belum ada diperiksa.

Haris melanjutkan, hingga kini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi. “Sampai saat ini sudah 12 orang yang diperiksa. Masih ada tambahan pemeriksaan saksi lain,” lanjutnya.

Dalam kasus dugaan korupsi pada sekolah negeri ini, penyidik baru menetapkan satu orang tersangka yaitu Riswan SPd selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang sehari harinya menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha di sekolah tersebut. Mengenai total kerugian negara masih dalam proses perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut.

Diduga, di sekolah tersebut terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dengan cara mark-up serta barang yang tidak baru lagi (rekondisi) sehingga tidak sesuai kontrak kerja.

Anggaran untuk kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SMKN Binaan Disdik Provsu itu bersumber dari APBD Provsu TA 2014. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penyitaan belasan item dokumen untuk dijadikan barang bukti.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik terlebih dahulu melakukan gelar perkara atas hasil pemeriksaan terhadap sekitar 12 orang pihak terkait.

(wol/data2)

Tim Tipikor Poldasu Periksa Sekretaris DPRD Medan Azwarlin Nasution SH

alt

(Istimewa)

MEDAN,(PELITA POS) – Tim Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu yang dipimpin Kanit 1 Kompol Malto memeriksa Sekretaris DPRD Medan (Sekwan) Mhd. Azwarlin Nasution. Kompol Malto bersama empat orang anggotanya, Kamis (16/4), datang ke DPRD Medan sekira pukul 15.00 WIB, untuk memeriksa Sekwan atas dugaan korupsi dalam penerbitan bulletin Medan Mantap yang diterbitkan oleh DPRD Medan.

Pemeriksaan berlangsung sekitar 45 menit di ruang kerja Sekwan dan tertutup untuk kalangan media. Sedangkan pimpinan Tipikor tidak bersedia memberi keterangan kepada awak media dan meminta awak media bersabar dan menunggu jalannya pemeriksaan. Sejauh ini pemeriksaan terhadap Sekwan untuk mencari barang bukti dan alat bukti dalam kasus tersebut.

Sementara Azwarlin usai menjalani pemeriksaan saat dimintai keterangannya membenarkan dirinya diperiksa oleh Tipikor Poldasu, namun dia enggan merinci lebih detail tentang jalannya pemeriksaan tersebut. Namun mantan Camat Medan Johor ini menjelaskan pertanyaan yang diajukan Tipikor Poldasu bersifat umum yakni tentang penggunaan uang negara apakah digunakan secara baik atau tidak. “Sebagai ketua pengguna anggaran saya siap menjelaskannya,” katanya.

Terkait penerbitan bulletin ‘Medan Mantap’, lanjutnya, untuk edisi April 2015 telah diberhentikan dan tidak dilanjutkan lagi. “Sudah diberhentikan dan tidak dicetak lagi, karena banyak yang bilang itu mubazir lebih baik tidak usah dilanjutkan lagi. Sedangkan anggaran yang sudah sempat disetujui akan dikembalikan ke negara (silpa),” jelasnya.

Dia mengakui dana yang sudah sempat dicairkan untuk penerbitan bulletin ‘Medan Mantap’ tiga edisi Januari, Februari dan Maret sebesar Rp90 juta.

Diberitakan sebelumnya, pengadaan bulletin DPRD Medan yang dinamai ‘Medan Mantap’ dianggarkan dengan jumlah yang fantastis, yakni Rp360 juta per tahun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015.

Proyek itu pun disebut-sebut ditengarai bermasalah, juga sejumlah anggota dewan mengatakan buletin dimaksud dinilai tidak berguna dan terkesan mubazir karena isinya copy paste dari kliping-kliping media cetak yang sudah pernah diterbitkan. Sejumlah anggota DPRD Medan juga menyebut kalau bulletin yang telah diterbitkan sebanyak 20 edisi tersebut cenderung tak bermanfaat bagi para anggota dewan. Diketahui tiap bulannya bulletin ‘Medan Mantap’ diterbitkan sebanyak 100 eksemplar yang akan didistribusikan ke setiap komisi, fraksi, para pimpinan DPRD Medan dan di Bagian Kesekretariatan.

(wol/pp29)

“Terlau Mahal, Cabut Izin Parkir di RS Columbia dan BCA”

Medan (Pelita Pos)- Pengguna jasa parkir di Rumah Sakit Columbia Asia Jl Listrik Medan protes dan merasa kecewa. Tarif parkir yang mahal itu juga melanggar Perda No 10 Tahun 2011 Pemko Medan tentang pajak parkir.

Dari pantauan wartawan, Selasa (21/4), Pengelola parkir di RS Columbia Asia dari BUANA Parking benar menerapkan harga parkir diluar dari ketentuan. Dimana tarif parkir untuk kendaraan roda empat yakni Rp3.000 dan setiap 1 jam berikutnya tambah Rp3.000. Untuk roda dua Rp2.000 dan setiap 1 jam berikutnya tambah Rp2.000. Sedangkan untuk parkir pasien rawat inap Rp15.000/3 hari.

Sama halnya penerapan parkir di Bank BCA Bukit Barisan depan lapangan Merdeka Medan. Tarif parkir yang dikelola koperasi Bank swasta itu selalu dikeluhkan nasabah. Seperti pengakuan Manurung, untuk parkir 1 jam 29 menit harus membayar parkir Rp. 5000. Manurung mempertanyakan dasar penetapan parkir dan perlu ditinjau.

Penetapan tarif parkir diatas jelas melanggar ketentuan Perda Pemko Medan No 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir. Dalam Perda tersebut diatur untuk parkir progresif tarif dasar maksimal kendaraan roda empat yakni Rp 2000 untuk 5 jam pertama dan penambahan Rp1.000 per jam. Sedangkan untuk roda dua Rp 1000 dan penambahan Rp1.000 setiap 1 jam berikutnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, SE minta pihak manajemen RS Columbia dan BCA supaya memberlakukan tarif parkir sesuai Perda yang berlaku. Apalagi, RS Columbia Asia untuk melayani jasa kesehatan harus memprioritaskan pelayanan sosial.

Ihwan Ritonga juga mendesak Pemko Medan melalui Dinas Pendapatan Kota Medan agar melakukan pengawasan Perda dengan benar. “Perda harus ditegakkan, jika ada yang melanggar aturan harus ditindak tegas. Pengelola parkir yang terbukti melanggar Perda sama halnya mlecehkan Pemko Medan. Untuk itu Pemko harus mencabut izin Parkir di RS Columbia dan BCA. Tindakan itu dilakukan untuk memberikan efek jera,” tegas politisi Gerindra ini.

Dalam hal ini, Ihwan sangat menyesalkan Pemko Medan yang dinilai sangat lemah melakukan pengawasan dan tindakan kepada pelaku yang melanggar Perda di kota Medan.

“Kita prihatin, terkesan kota Medan ini tidak memiliki pemerintahan, banyak penyimpangan yang merajalela. Terkait pelanggaran Perda pajak parkir di RS Columbia dan BCA, kita minta Komisi C DPRD Medan untuk memanggil pihak manajemen dan Dinas pendapatan Kota Medan,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan Drs Husni melalui Kasi Penagihan dan Perhitungan pajak parkir Sutan Partahi mengatakan, untuk saat ini penetapan tarif parkir masih menggunakan Perda No 10 tahun 2011. Menyinggung pelaku usaha yang melanggar ketentuan perda parkir, pihaknya siap memberikan sanksi tegas, namun mengaku tetap memberikan pembinaan.

(HO)

1.974 Personel Poldasu di Turunkan Untuk Pengamanan Presiden di Medan

alt

(Illustrasi)

Medan,(Pelita Pos)- Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengerahkan sedikitnya 1.974 personel polisi untuk pengamanan kedatangan Presiden RI Jokowi ke Kota Medan, yang dijadwalkan Sabtu (18/4). Pengamanan terbuka dilakukan untuk mengantisipasi massa yang akan mengikuti Kongres PKPI di Hotel Santika Medan. Termasuk mengawasi jalur Jalan Iman Bonjol, Diponegoro dan Balai Kota. "Sedikitnya 1.974 personel berbagai kesatuan akan mengamankan kedatangan Presiden RI di Medan," ucap Kabid Humas Polda Sumut Kombes Helfi Assegaf kepada wartawan, Kamis (16/4).

Menurut Helfi, personel tersebut sudah terlatih dan cukup berpengalaman dalam pengamanan terbuka tersebut. Seperti baru-baru ini, Polda Sumut sukses pengamanan terbuka di Kabupaten Tanah Karo dan Kabupaten Batubara. "Kita pun sudah melakukan kordinasi dengan Kodam 1/BB yang melakukan pengamanan di ring satu dan penjemputan Presiden di Bandara Lanud Suwondo Medan," bebernya.

Karena itu, setiap tamu yang masuk ke acara di hotel itu akan diperiksa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. "Kita yakin kedatangan Presiden membawa berkah dalam kegiatan PKPI di Medan," paparnya.

Helfi pun bangga, pimpinan pusat memilih Kota Medan tempat acara Kongres PKPI. " Sebab Medan salah satu kota terbesar di Indonesia yang mendapatkan perhatian penuh dari pimpinan di pusat," jelasnya.

Sementara itu dikabarkan, Presiden RI Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi akan berkunjung ke Sumatera Utara, Sabtu (18/4). Antara lain menghadiri acara penyerahan Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Deli Serdang dan menghadiri Kongres PKPI di Kota Medan.

(PP29/HMB)

Serobot Tanah PT.KAI, Gedung Pencakar Langit Center Point,Terancam di Robohkan

altJ

(Istimewa/SP)

JAKARTA,(Pelita Pos)- Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan putusan tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang memenangkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang bersengketa dengan PT Agra Citra Kharisma (PT ACK) atas lahan yang di atasnya kini berdiri bangunan Center Point di Medan.

 

Keluarnya putusan PK atas perkara nomor register 125 PK/PDT/2014 itu sudah diumumkan di situs resmi MA.

"Kami harus menunggu salinan putusan PK, bagaimana bunyi amar putusannya. Kalau sudah tahu, barulah kita bisa menentukan langkah selanjutnya," ujar Vice President Corporate Communication PT KAI Agus Komarudin saat dihubungi JPNN dari Jakarta, Jumat (24/4).

Namun diakui, di internal KAI sudah melakukan pembicaraan awal. Intinya, langkah yang akan dilakukan KAI harus cermat, tidak gegabah. Pasalnya, faktanya saat ini di atas lahan dimaksud sudah berdiri bangunan megah.

Agus mengatakan, setelah adanya putusan PK, tentunya nanti pihak pengadilan akan melakukan penyitaan atas bangunan yang berdiri di atas lahan yang sudah dinyatakan MA merupakan milik KAI.

"Setelah ada penyitaan bangunan, barulah nanti dibicarakan dengan pihak terkait," kata Agus. Pihak terkait yang dimaksud, tentunya pihak ACK.

Apakah KAI akan merobohkan bangunan Center Point? Agus mengatakan, tidak serta merta demikian. Opsi yang paling moderat, dilakukan pola kerjasama KAI dengan ACK dalam pengelolaan Center Point. "Kita tentunya punya hitung-hitungan nantinya. Ada bangunan di atas tanah itu, nanti dibicarakan apakah akan dikerjasamakan atau bagaimana," terang Agus.

Sebelumnya, Dirut PT KAI Edi Sukmoro dalam beberapa kali kesempatan mengatakan, tidak akan mau bekerjasama dengan pihak yang menurutnya melakukan kejahatan, mencaplok lahan milik negara.

Di situs resmi MA diumumkan, sidang PK perkara ini diputus 21 April 2015. Hakim agung yang menyidangkan yakni DR. Yakup Ginting, SH., C.N, MKn, Nurul Elmiyah, DR., SH., MH, dan Djafni Djamal, SH., MH. Panitera Pengganti Nawangsari, SH., MH. Disebutkan juga, salinan putusan belum dikirim ke PN Medan.

(SP/jpnn)

Sabu 10 Kg di Tangkap Poldasu

alt

(Illustrasi)

(Medan,Pelita Pos)- Tim Ditpol Air Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap kapal beserta 3 tersangka pembawa 10 Kilogram  narkotika jenis sabu-sabu asal Malaysia di alur Sungai Pagurawan, Kabupaten Batubara bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan, ketiga tersangka yang diamankan itu yakni nakhoda Boy Adi (37) warga Kecamatan Airjoman, Kabupaten Asahan, kemudian Ardiansyah (25) sebagai Anak Buah Kapal (ABK) warga Tanjung Balai dan Heri Plantino (39) juga ABK, warga Tanjung Balai.

Penangkapan dan penggeledahan itu berlangsung Rabu (15/4) sekitar pukul 16.00 WIB. Petugas menghentikan kapal KM Rizky GT.6 No.1964/PHB/S7 yang sedang melintas di lokasi, lalu dilakukan penggeledahan.

“Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sepuluh bungkusan diduga narkoba jenis sabu yang ditaksir 10 Kg asal Malaysia. Narkoba itu disembunyikan di gearbox dalam kamar mesin kapal,” kata Helfi di Medan, Kamis (16/4).

Guna pengembangan kasus ini, pihak BNN sudah membawa ketiga tersangka ke Jakarta untuk melakukan pengembangan. Sementara barang bukti kapal tersebut diititip ke pos sandar Polsek Medang Deras, Kabupaten Batubara. “Kita akan terus memantau dan mengawasi peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia melalui jalur Sumut,” ungkapnya.

(pp/wol)

 

alt

alt

alt