Sat09222018

Last update12:13:07 AM GMT

alt

WARTA KOTA

Soal Dugaan Suap Pembatalan Interpelasi ; Nasib Anggota DPRD Sumut Ditangan Gatot

alt

JAKARTA (Pelita Pos) - Para anggota DPRD Sumut diminta blak-blakan saat dimintai keterangan penyidik KPK dalam kasus batalnya interpelasi yang ditujukan kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Jika memang ada aliran dana suap yang menyebabkan batalnya interpelasi, lebih baik disampaikan saja apa adanya.

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Ray Rangkuti mengatakan, bantahan-bantahan anggota dewan tidak ada gunanya bahkan bisa menjadi blunder karena kemungkinan besar KPK sudah memilik data awal berupa dokumen yang disita beberapa waktu lalu.

Terlebih jika ternyata Gatot sendiri, yang kini sudah berstatus tersangka kasus suap hakim PTUN Medan, sudah mengungkap adanya permainan uang di balik batalnya interpelasi dimaksud saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus ini. Jadi, sebenarnya kuncinya ada pada Gatot dan pemeriksaan kepada para anggota dewan hanya untuk melengkapi saja.

"Kalau kasus ini sudah dimulai dari ditemukannya dokumen, ditambah misalnya ada kesaksian dari Gatotm ya sudah cukup kuat bagi KPK untuk bergerak," ujar Ray kepada di Jakarta, Senin (14/9) hari ini.

Aktivis kelahiran Mandailing Natal, 20 Agustus 1969, itu berjanji akan secara khusus memberikan perhatian kasus ini. "Kita akan pantau terus soal kemungkinan ada suap di balik batalnya interpelasi ini," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu.

Dia juga mendorong elemen pegiat antikorupsi di Sumut untuk terus melakukan pengawasan pengusutan kasus ini. Menurutnya, diusutnya kasus ini, termasuk juga kasus suap hakim PTUN Medan dan bansos, harus dijadikan titik awal bersih-bersih agar Sumut ke depan lebih baik lagi.

"Seperti pernah saya katakan, saya malu sebagai warga Sumut, korupsi lagi korupsi lagi. Tapi sekarang saatnya. Kita tanggung malu di awal daripada terus menerus menjadi penyakit. Mari kita dorong semua aparat hukum, KPK, kejaksaan, membersihkan Sumut agar ke depan tidak ada lagi suap-suap, tidak ada lagi korupsi," kata dia.

Ray yakin, gerak pembangunan Sumut akan terus ngadat jika eksekutif dan legislatifnya banyak melakukan cincai-cincai, memakan secara berjamaah uang rakyat. Dari segi pembangunan, lanjutnya, Sumut sebagai provinsi besar saat ini saja sudah kalah dengan Riau.

"Kalau dengan Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, sudahlah, kita ketinggalan. Tapi ini sekarang kita sudah kalah dengan Riau. Meski gubernurnya juga korupsi, Riau itu sudah terasa geliat pembangunannya. Kalau Sumut apa? Gak ada kemajuan sama sekali," ujarnya dengan nada kesal. (sp)

 

Kapolresta Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto : Situasi Keamanan Kota Medan Masih Kondusif

 

MEDAN (Pelita Pos)– Banyaknya turis asing yang menjadi korban aksi kejahatan ketika berlibur ke Kota Medan membuat Kapolresta Medan, Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto gerah. Meskipun demikian Kapoltabes mengeaskan bahwa keamanan Kota Medan bagi warga negara asing masih kondusif.

 

“Keamanan Kota Medan bagi wisatawan asing belum terlalu mengkhawatirkan. Selain itu, angka kejahatan tidak terlalu tinggi,” ungkapnya saat ditanya Waspada Online di halaman Mapolresta Medan, Kamis (3/9/2015).

Mardiaz menyebutkan, setiap kota-kota besar yang ada di Indonesia pada umumnya angka kriminalitasnya cukup tinggi.

“Polresta Medan sudah berupaya untuk menurunkan angka kriminalitas di Kota Medan, akan tetapi belum semua aksi kejahatan yang dialami masyarakat dapat selesai selurunya,” sebut Kapolresta Medan.

“Saya berencana akan mengundang Kadisbudpar Kota Medan untuk berbincang masalah pengamanan pelancong,” pungkas mantan Kapolresta Madina ini.

Diberitakan sebelumnya, dua warga Perancis Marry (27) dan Nicolas (29), dirampok dua pemuda dengan mengendarai sepedamotor Satria FU, di Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan DPRD Kota Medan, Selasa, 1 September.

Dikabarkan, keduanya ketika itu hendak berkeliling-keliling Kota Medan untuk menikmati suasana keindahan kota terbesar di Indonesia tersebut. Naas, tiba-tiba dua pemuda dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berhasil merampas tas berisi uang tunai Rp500 ribu, satu unit kamera dan handphone.

Akibat kejadian perampokan tersebut kedua warga Negara Asing tersebut terpaksa mendatangi Polresta Medan untuk membuat laporan.

Hal yang sama juga dialami dua wisatawan asal Perancis Clement Lammy (23) dan rekan wanitanya Hanny (23). Kedua dijambret ketika melintasi kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan yang hanya berjarak 100 meter dari Markas Polresta Medan pada Senin, 17 Agustus lalu.

(OZ)

Peringatan HUT RI-70 Serahkan Penghargaan Kepada 1.988 Karyawan

 

alt

Medan,Pelita Pos-PT Perkebunan Nusantara III merayakan peringatan HUT RI-70 melakukan serangkaian kegiatan diantaranya jalan santai, seminar kesehatan dan donor darah diikuti oleh karyawan beserta keluarga yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2015 yang dipusatkan di Kantor Direksi Jalan Sei Batangharai No 2 Medan. Kemudian pada puncaknya dilaksanakan pengibaran bendera merah putih sekaligus penyerahan penghargaan masa pengabdian untuk 25, 30 dan 35 tahun kepada 1.988 karyawan secara serentak di masing-masing distrik wilayah kerja PTPN III. Sementara untuk kantor direksi penyerahan penghargaan diberikan kepada 122 orang

Read more:

Sertijab Pangdam I/BB dari Letjen TNI Edy Rahmayadi kepada Mayjen TNI Lodewyk Pusung

Medan,Pelita Pos- serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam I/BB dari Letjen TNI Edy Rahmayadi kepada Mayjen TNI Lodewyk Pusung, Senin, (31/8), diadakan apel dirangkai dengan gelar pasukan di Makodam Bukit Barisan Medan.  Usai menjadi Irup, Pangdam I/BB mengatakan pihaknya akan melanjutkan program yang sudah dirintis dan dijalankan pendahulunya. Menghadapi perbuatan miring, seperti penyelundupan BBM, penyelundupan sembako, mengoplos pupuk, dan hal lain, mantan Pandivif 1 Konstrad itu mengatakan pihaknya akan melibasnya. "Jangan heran bila saja keras, ya! Program TNI adalah memberantas pelaku-pelaku curang. Khusus utuk menjadikan NKRI berdaulat dalam hal pangan, semua yang berbuat tidak baik, libas," tandas jenderal bintang dua itu sambil mengatakan pihaknya sudah menerima masukan bahkan arahan dari pendahulunya tentang ragam penyakit sosial di Sumbagut. 

Read more:

BIRO KEUANGAN ; Berdasarkan Audit BPK Tak Ada Kerugian Negara Terhadap Hibah Bansos Sumut

 

Komikus_menggambarkan_Koruptor_Seperti_IniMEDAN Pelita Pos- Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Pemprov Sumut Haris Rangkuti mengatakan, pihaknya tidak memiliki data penerima bansos yang belum menyerahkan LPj. Data itu katanya ada di bagian lain.

Read more:

Tepung Tawari 56 Calon Jamaah Haji Tahun 2015

Medan,Pelita Pos- Keinginan yang besar untuk menunaikan ibadah haji sangatlah besar di hati kaum muslim Indonesia begitu juga halnya bagi karyawan dan keluarga besar PTPN III yang beragama Islam untuk mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah. Hal ini terlihat dari animo yang tiap tahun meningkat namun karena keterbatasan kuota yang sudah ditetapkan pemerintah membuat niatan itu harus disesuaikan dengan jadwal tunggu. 

Read more:

Ery Nuradi Otomatis Akan Menjadi Orang Nomor Satu Sumut

JAKARTA - Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi secara otomatis akan mengendalikan pemerintahan di Sumut, setelah Gubernur Gatot Pujo Nugroho ditahan KPK, sebagai tersangka kasus suap hakim PTUN Medan, Senin (3/8) malam.

Ketua DPD Nasdem Sumut itu naik posisi sebagai Pelaksana Tugas (plt) gubernur Sumut, tanpa harus menunggu Gatot diberhentikan sementara tatkala statusnya nanti menjadi terdakwa.

Dengan demikian, Erry akan memimpin Sumut hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap atas kasus yang dihadapi Gatot.

Aturan itu secara tegas tercantum di pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemda.

Pasal 65 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 itu menyatakan, "Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)."

Selanjutnya di pasal 65 ayat (4) dinyatakan, "Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah."

Kemarin malam, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, langsung merespon penahanan Gatot. Dia pastikan, pihaknya akan secepatnya menerbitkan SK penunjukan Tengku Erry sebagai Plt Gubernur, tanpa perlu menunggu pemberitahuan dari KPK.

"Nanti secepatnya langsung tunjuk wagub sebagai plt gubernur," kata Tjahjo menjawab pertanyaan (JP)

Read more:

Kepala Daerah Pada Ketakutan, Anggaran Baru Diserap 24,6 , Persen,Sejumlah Proyek Terlantar

 

Jakarta (Pelita Pos). Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat rata-rata realisasi belanja APBD di tingkat provinsi baru mencapai 25,9%. Sedangkan rata-rata realisasi belanja APBD di tingkat kabupaten/kota baru mencapai 24,6%. Bahkan DKI Jakarta saja baru 19,4%

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan mengatakan bahwa realisasi ini masih sangat minim.

Read more:

Diperiksa KPK Gatot Minta Dukungan Politisi PPP

 

alt

Medan (Pelitapos). Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho memastikan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Juli 2015 di Jakarta. Sebelumnya, dengan berbagai alasan Gubernur Gatot mangkir saat dipanggil KPK pada 13 dan 14 Juli.


Politisi PKS itu dipanggil KPK sebagai saksi untuk kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Read more:

 

alt

alt