Sun02182018

Last update04:03:16 AM GMT

alt

WARTA KOTA

PWI Sumut Kecam Kekerasan terhadap Wartawan di Tebingtinggi

alt

Foto:Rahmadsyah

Medan,PelitaPos-Ket Gambar: Manajemen Developer bernama Wijaya (kacamata kiri) dan Abdi Negara (pakai topi) saat negoisasi bersama aparat kepolisian setempat (kiri). Aksi solidaritas jurnalis di Tebingtinggi mengutuk kekerasan terhadap salah seorang wartawan di sana.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengecam tindakan kekerasan yang terus terjadi dan dialami sejumlah wartawan yang melakukan tugas peliputan di lapangan, terlebih hal itu dilakukan saat komunitas pers memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2015.

Kecaman tersebut disampaikan Ketua PWI Sumut Drs. Muhammad Syahrir, kemarin, menyusul dugaan tindak kekerasan yang dialami sejumlah wartawan yang diserang preman diduga suruhan pihak developer Villa Orchid di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lalang Lingkungan 1 Kota Tebingtinggi saat melakukan peliputan perusakan Mushola Taman Angrek di lokasi perumahan, Senin (9/2).

Menurut Syahrir, tindakan kekerasan terhadap wartawan dilakukan orang-orang yang tidak mengerti peran dan fungsi wartawan, sangat tidak dapat ditolerir. PWI Sumut sangat prihatin dan menyayangkan masih terjadinya tindak kekerasan tersebut, tegas Syahrir yang baru saja kembali ke Medan usai mengikuti rangkaian kegiatan HPN di Batam.

Padahal, kata Syahrir, wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik dilindungi Undang-Undang (UU). Pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dengan jelas dan terang menegaskan, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum, jelas Syahrir.

Dia berharap agar pihak kepolisian yang telah menerima laporan pengaduan atas penganiayaan itu dapat segera melakukan pengusutan dan penindakan tegas terhadap kelompok atau pelaku penganiayaan. Kita juga meminta Kapolda Sumut memberi perhatian serius atas kasus ini, kata Syahrir.

Jeratan pasal undang-undang (UU) yang dikenakan terhadap pelaku, katanya, harus berlapis. Tidak hanya menggunakan pasal yang terdapat dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, tapi juga pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. (rel/ans)

Satlantas Polresta Medan Tilang Kendaraan Gunakan Plat Modifikasi

alt

Medan-Pelita Pos-Satlantas Polresta Medan menggelar razia kendaraan yang menggunakan plat atau nomor kendaraan modifikasi, sehingga tidak sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Selasa (10/2).

"Dalam kegiatan kali ini, 22 kendaraan roda empat dan dua ditilang dan dikenakan Pasal 280 ayat (1) junto 68 ayat 1 KUHP Nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas angkutan jalan," terang Kasat Lantas Polresta Medan Kompol M.Budi Hendrawan di sela razia.

Budi menjabarkan, pasal tersebut berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak djpasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.

Mantan Kapolsek Medan Baru ini menambahkan, sepeda motor banyak memakai plat nomot kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dari Ditlantas polda Sumut.

"Spesifikasi teknis itu antara lain, plat nomor terbuat dari bahan aluminium ketebalan 1 mm dengan dua baris tulisan, baris pertama menunjukkan huruf kode wilayah, angka nomor polisi, dan huruf akhir seri wilayah. Sedangkan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku," urainya.

Kemudian, ukuran plat nomor kendaraan roda dua dan roda tiga adalah 250 x 105 mm. Sedangkan kendaraan roda empat atau lebih, 395 x 135 mm. Garis pembatas antara baris pertama dan kedua lebarnya 5 mm. Pada sudut kanan atas dan kiri bawah terdapat tanda cetakan lambang Polisi Lalu Lintas.     

"Masyarakat diimbau mematuhi aturan pengunaan TNKB sesuai spesifikasi teknis. Bila plat nomor asli patah atau rusak, maka dapat meminta ganti plat baru dengan membawa plat lama yang rusak, disertai kelengkapan persyaratan yang diperlukan ke Samsat," jelasnya.

Jadi, sambung Budi, guna kemudahan identifikasi dan kenyamanan, hendaknya plat nomor sesuai spesifikasi.

(ans/hen)

Kasus Dugaan Kredit Fiktif Kopkar Pertamina Dengan Bank BRI Agro

alt

MEDAN,PELITA POS -Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejatisu) terus mendalami kasus dugaan kredit fiktip koperasi karyawan (kopkar)  PT Pertamina. Sebelumnya, tim telah  melakukan penggeledahan Kantor Koperasi karyawan UPMS I Medan seminggu yang lalu.
 
Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi kredit fiktif koperasi karyawan PT Pertamina pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agro Jalan S Parman Medan.
 
Untuk memperjelas dan mensingkronkan dokumen dan data yang telah terkumpul dalam hasil penggeledahan di Kantor Koperasi Pertamina UPMS-I Medan kemarin, tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, akan memanggil saksi ahli.
 
Hal ini dikatakan oleh, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejatisu, Chandra Purnama, kepada wartawan. Dia mengatakan bahwa pemanggilan rencananya dijadwalkan pada pekan depan.
 
“Rencananya pekan depan kita akan memanggil saksi ahli, untuk mensingkronkan atau mencocokkan data yang telah kita kumpulkan itu,” jelasnya.
 
Dirinya juga menambahkan penggeledahan tersebut untuk melangkapi berkas dan menuntaskan perkara ini hingga ke Pengadilan Tipikor Medan. “Dokumen yang disita untuk data pendukung perhitungan kerugian negara di BPKP auditor BPKP,” terang Chandra.
 
Masih kata dia, bahwa para jaksa melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang ada terkait kasus korupsi tersebut di kantor Kopkar Pertamina sebagai barang bukti baru guna proses penyeledikan pihak Kejatisu.
 
Dari penggeledahan ini, jaksa mengklaim tim penyidik telah menemukan sejumlah item signifikan dan penting untuk pembuktian. Diantara yang bisa mereka dapati yaitu daftar keanggotaan dan AD/ART koperasi.
 
Diketahui, dalam kasus ini, para tersangka, yakni Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-1 Medan, Khaidar Aswan (51), Kepala Cabang Pembantu (KCP) BRI Agro S Parman, Sri Muliani (49), dan Account Officer (AO) BRI Agro S Parman, Bambang Wirawan (43) tidak dapat mempertanggung jawabkan kredit dari Bank BRI Agro sehingga merugikan negara sebesar Rp8,6 miliar.
 
Para tersangka diduga memproses kredit fiktif dengan memalsukan dokumen dan legalitas individu atas beberapa debitur, seperti KTP, slip gaji juga tidak disahkan pejabat yang berwenang di Pertamina dan hanya dibubuhkan stempel koperasi karyawan.
 
Dalam hal ini, pihak dari Bank BRI Agro diduga telah melakukan manipulasi dalam proses pembukaan tabungan, pembuatan slip penarikan, dan tidak ada verifikasi terhadap keabsahan data-data nasabah, dan persetujuan pengambilan dana secara tunai AO KCP BRI Agro.

(dat06/wol)

Kapolresta minta razia ditingkatkan

alt

(Istimewa)

MEDAN,PELITA POS - Dalam mengurangi maraknya aksi kejahatan jalanan, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian sepeda motor (curanmor) di Kota Medan, Polsek Percut Sei Tuan tercatat paling banyak menangkap tersangka kasus curas, curat, dan curanmor (3C). Periode satu bulan terakhir, Polsek Percut Sei Tuan menangkap 45 tersangka bandit jalanan.

“Informasi diperoleh, setelah Polsek Percut Sei Tuan, di urutan kedua ada Polresta Medan dengan menangkap 30 tersangka, diikuti Polsek Medan Baru 23 tersangka, Polsek Medan Kota 21 tersangka, Polsek Delitua 18 tersangka, Polsek Medan Area, Polsek Medan Sunggal 15 tersangka, Polsek Medan Timur 11 tersangka, Polsek Medan Barat 11 tersangka, Polsek Patumbak 9 tersangka, dan Polsek Pancur Batu 4 tersangka.” ujar Kaporesta Medan, Kombes Pol Nico Afinta Karo-Karo kepada wartawan, hari ini.

Kapolresta juga menjelaskan, selain melakukan pengungkapan pihaknya juga melakukan pencegahan dengan menggalakkan Patroli Siang Malam Subuh (PSMS). “Kita akan koordinasi dengan Pemda, Pemko, kepling, juga untuk pemasangan portal di titik rawan kejahata di Kota Medan,”jelasnya.

Selain itu, sambung Nico, Polresta Medan beserta jajaran Polsek-Polsek juga berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. “Untuk kasus curanmor, perharinya rata-rata 5 hingga 15 kendaraan hilang,”ungkapnya.

Diterangkan, para sindikat spesialis kendaraan bermotor dalam lakukan aksi menentukan hari-hari khusus. “Hari Minggu, Rabu dan Kamis tersebut rawan tindak pencurian kendaraan. Dengan modus para pelaku mencuri sepeda motor yang terparkir di pelataran parkir hotel dengan memiliki sistem parkir manual. Serta ada juga modus pencurian dengan membobol rumah, kemudian mobil dan motor diambil,” terang Kombes Pol Nico Afinta Karo-Karo.

Kapolresta juga mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor agar lebih berhati-hati menjaga barang miliknya. “Kita minta kepada para pemilik kendaraan khususnya roda dua untuk menambah kunci ganda untuk mencegah terjadinya tindak pencurian sehingga tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya. 

(wol)

Presiden Jokowi Resmikan 7 Proyek Strategis di Sumut

alt

(sib/Istimewa) RESMIKAN 7 PROYEK : Presiden RI, Ir Joko Widodo diapit Menteri BUMN Rini Sumarno dan Gubsu Gatot Pujonugroho, saat meresmikan 7 proyek strategis di Sumatera Utara, Senin (27/1), di Kuala Tanjung Batubara. Terlihat hadir Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain (paling kanan) dan Komisaris PT Inalum Fery Sinamo (paling kiri).

Batubara,Pelita Pos.Com-Presiden RI Ir Joko Widodo, Selasa (27/1) meresmikan pembangunan 7 proyek strategis di Sumatera Utara dipusatkan di Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara. Tujuh proyek itu antara lain ground breaking terminal multi purpose Kuala Tanjung, proyek diversifikasi  produk dan pengembangan pabrik alumunium PT Inalum, pencanangan kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei, pembangunan gardu induk PLN, pembangunan pabrik minyak goreng, pencanangan kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei dan ground breaking pembangunan jalan tol Medan-Binjai sepanjang 17 km.

Melalui teleconference, Presiden Jokowi menegur pihak pembangun jalan tol Medan-Binjai yang akan memakan waktu 2 tahun. Pelaksanaan kerja sampai dua tahun untuk tol sepanjang 17 km itu disebut terlalu lama. Pihak terkait pembangunan jalan tol itu diminta bekerja siang dan malam.

“Langsung saja, bisa selesai enggak? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan atau berapa tahun?,” tanya Jokowi yang dijawab pihak pembangun jalan tol, sepanjang 17 km dan akan beroperasi di awal 2017.

“Dua tahun, 17 km? Koq lama banget. Kerja siang malam dong. Selama dua tahun itu harus sudah selesai. Ini selalu ditanyakan bolak balik kepada saya kalau datang ke Sumatera Utara, tolong dipercepat ya,” kata Presiden.

Masih melalui teleconference, Presiden Jokowi juga menanyakan kesiapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei. Saat ini KEK Sei Mangkei berdiri di atas lahan seluas 1933.8 Ha di atas areal penggunaan lainnya (APL) yang sudah clear dan clean. Pihak PTPN III, kepada Presiden melaporkan masih PT Unilever Oleochemical Indonesia yang sudah berinvestasi di KEK Sei Mangkei seluas 18 Ha dan 9 Ha lagi dalam proses negosiasi. Selain itu, PT PLN juga sudah mengkompensasi lahan di KEK Sei Mangkei seluas 14.2 Ha untuk gardu induk. Beberapa calon investor lain juga sedang dalam proses negosiasi di KEK Sei Mangkei.

Pihak PT Inalum, kepada Presiden melaporkan produksi mereka saat ini sebanyak 260.000 ton/tahun. Untuk pembangunan pabrik diversifikasi produk, nantinya akan mampu memproduksi tambahan 120.000 ton/tahun. Pabrik diversifikasi produk alumunium PT Inalum itu akan beroperasi pada semester dua tahun 2006.
KAWASAN PELABUHAN TERBESAR

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, Gubsu Gatot Pujonugroho sudah tiga kali menyampaikan tentang kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei itu. Dengan kawasan industri seluas 2000 ha dan pelabuhan seluas 200 Ha, kawasan itu akan menjadi pelabuhan pertama terbesar di bagian Barat Indonesia.

“Ini proyek terpadu. Ada Pelindo, Inalum, PTPN, Jasa Marga, PLN dan swasta lainnya akan menyusul. Setelah kita cek, kita putuskan dan ada anggarannya.

Dua tahun lagi, kawasan ini akan menjadi kawasan pelabuhan terbesar pertama di bagian Barat Indonesia. Ini proyek pertama, tapi saya sangat ambisius karena proyek ini realistis. Kerjakan dengan keroyokan, gotong royong untuk masuk dalam kawasan industri Sei Mangkei dan Kuala Tanjung,” kata Presiden.

Pelabuhan Kuala Tanjung itu, lanjut Presiden akan dapat menampung 60 juta peti kemas/tahun. Sebagai perbandingan, pelabuhan Tanjung Priok baru mencapai angka 15 juta untuk jangka waktu dua tahun ke depan. Dengan adanya pelabuhan itu, nantinya semua produk di bagian Barat Indonesia sudah dapat diolah menjadi barang jadi atau setidaknya bahan setengah jadi.

“Dengan demikian, angka ekspor kita akan melambung naik. Neraca perdagangan menjadi surplus dan tentunya pertumbuhan ekonomi bangsa kita melompat lebih tinggi. Saya sangat optimis dengan kerja, kerja seperti ini. Sekarang di sini, ke Tanjung Priok, Makasar dan Sorong. Ekonomi kita akan bertambah,” kata Presiden.

GAGASAN BESAR PRESIDEN
Menteri BUMN Rini Sumarno dalam kesempatan itu menyampaikan, pembangunan kawasan Kuala Tanjung merupakan sebagian dari gagasan besar Presiden dalam membangun Indonesia secara terpadu, berkeadilan, berdaya saing kuat di kancah perekonomian dunia.  Tujuannya untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera berdaulat.

“Dari Kuala Tanjung ini kita langkahkan gerak awal kita, dari balik Indonesia menuju seluruh negeri. Selaras dengan ditetapkannya Kuala Tanjung sebagai hub pertama pelabuhan internasional melalui Kepres 26 Tahun 2012 untuk bagian Barat Indonesia. Kawasan ini menjadi bagian penting pembangunan industri dan jasa maritim Indonesia,” ujar Menteri.

Untuk menciptakan kawasan itu, kata Rini, koordinasi antar kementerian yang harmonis dan berinisiatif merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei, dikatakan sudah menjamah hulu dan hilir.

“Pembangunan multi purpose port Kuala Tanjung akan segera dilaksanakan PT Pelindo I, pengembangan industri alumunium oleh PT Inalum, Sei Mangkei berbasis agro oleh PTPN III yang ditunjang oleh jalur rel kereta api dari Kementerian Perhubungan serta jalan tol dari Jasa Marga,” ujar Rini.

Untuk pembangunan ruas tol Sumatera Utara yang terintegrasi dengan jalan Trans Sumatera, kata Menteri, sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan Trans Sumatera membutuhkan tenaga kerja 573.000 orang per tahun. Terbukanya ruas jalan itu juga akan mengakses pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.

Gubsu H Gatot Pujonugroho dalam laporannya mengatakan, berdasarkan perkiraan Bank Indonesia akan terjadi peningkatan ekonomi sebesar 0.7 % bagi Sumatera Utara dengan mulai beroperasinya kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei itu.

“KEK Sei Mangkei telah menjadi contoh modern bagi kawasan ekonomi khusus lainnya. Selama tiga tahun Sumut telah berjuang untuk bergerak ke level ekonomi berikutnya. Sekedar kita ketahui bersama, KEK Sei Mangkei ini digagasi oleh Ir Amri Siregar, yang masa itu menjabat sebagai Direktur Utama PTPN III,” kata Gatot.

Kawasan yang dirancang sebagai zona logistik dan pariwisata sesuai Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2012 itu, akan menjadi tonggak perubahan ekonomi Sumut. Terlebih Sumut tercatat sebagai produsen CPO dan karet terbesar kedua di Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang masih butuh perhatian pemerintah pusat, agar kawasan industri terpadu itu dapat memudahkan kalangan investor.

“Kami butuh dukungan pemerintah pusat seperti penerbitan insentif perpajakan, kepabeanan dan cukai bagi para investor. Tentang fasilitas fiskal itu tertuang dalam UU No 39 Tahun 2009, bertujuan untuk memberikan kepastian investasi di KEK Sei Mangkei,” kata Gatot.

Hadir dalam peresmian 7 proyek strategis itu Menko Bidang Kemaritiman, Kepala BKPM, Pangdam I/BB Mayjen Winston P Simanjuntak, Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo SH, Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain, Dewan Komisaris PT Inalum Fery Sinamo, jajaran Direksi PTPN III  dan undangan lainnya.
DISAMBUT MERIAH DI SEI MANGKEI

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo berkunjung melihat langsung perkembangan kawasan industri PT Unilever Oleochemical Indonesia seluas lebih kurang 18 hektar  di Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Simalungun, Selasa (27/5). Presiden Jokowi juga menyempatkan diri membagi-bagikan buku tulis dan kaos kepada para pelajar SD yang tengah berjejal di pinggir jalan mulai dari simpang Mayang sampai ke kompleks industri PT Unilever. Ribuan masyarakat menyambut Presiden dan rombongan.          

Didampingi Parlindungan Purba SH MM, Presiden Jokowi langsung meninjau kawasan industri PT Unilever Oleochemical Indonesia menaiki bus pariwisata dan sempat turun dari bus untuk menemui para pekerja yang berjejer berdiri menyambut kedatangan orang nomor satu di republik ini.
Momentum tersebut dimanfaatkan para pekerja berfoto bersama dengan Presiden Jokowi dan berdesak-desaakan untuk menyalami Presiden. Presiden Jokowi pun menunjukkan simpati sembari mengumbar senyum khasnya. Tampak juga dalam rombongan Bupati Simalungun DR JR Saragih, Danrem 022/PT Kol Arm Broto Guncahyo, Kapolres Simalungun AKBP Heri Sulesmono, Dandim 0207 Simalungun Letkol Inf Parluhutan Marpaung, Ketua DPRD Simalungun Drs Johalin Purba.

MENARIK INVESTOR
Presiden Jokowi ketika diwawancarai SIB, menyatakan dirinya yakin dengan promosi yang baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun akan menjadi kawasan yang menarik investasi lokal, nasional maupun internasional.

Menurut penilaiannya, KEK Sei Mangkei akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Sumatera akan tetapi secara nasional di Indonesia.
Paling vital buat Presiden sebaiknya infrastruktur menunjang menuju ke kawasan pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, harus segera direvitalisasi. Dengan kelengkapan fasilitas pelabuhan maupun ruas jalan, diyakini akan memperlancar arus ekspor dan impor barang.

Dikemukakan Presiden, pemerintah pusat siap memberikan fasilitas yang dibutuhkan KEK Sei Mangkei karena dari sudut kacamata ekonomi, kawasan KEK Sei Mangkei dinilai paling siap. KEK Sei Mangkei menurut informasi termasuk salah satu program MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia).

Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana sebaik turun dari mobil Mercy bertuliskan Indonesia oleh Bupati Simalungun DR JR Saragih SH,MM melilitkan ulos “hiou” sebagai simbol penghormatan kepada orang yang dihormati dalam kultur  adat suku Simalungun.

WARGA DIAMANKAN
Seorang warga berupaya membentangkan poster di saat mobil rombongan Presiden Joko Widodo melintas di dekat Mesjid Agung Simpang Mayang Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar, Simalungun. Sejumlah petugas berhasil mengamankan warga tersebut yang diketahui bernama Rudi Samosir.

Iring-iringan mobil rombongan presiden tidak sempat terganggu. Petugas sempat menginterogasi warga itu yang mengaku hanya ingin menyampaikan aspirasi.
Rudi Samosir yang tergabung dalam wadah Solidaritas Rakyat Bersatu Untuk Simalungun (SRBUS) meminta supaya putera-puteri daerah lebih diprioritaskan untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei terutama di PT Unilever.

“Beberapa minggu yang lalu kita melakukan aksi di PT Unilever, menuntut supaya pemuda desa bekerja, prioritaskan putera-puteri daerah sebagai tenaga kerja,” kata Rudi.

 “Kita harapkan, minimal 50 persen,” tutur Safruddin.

Mereka juga menuntut pemekaran Kabupaten Simalungun yang dinilai sudah hampir “dipeti-eskan. Presiden diminta membuka hati dan meninjau kembali aspirasi masyarakat tentang pemekaran Kabupaten Simalungun.

Sengketa tanah juga dipermasalahkan. Mereka berharap Presiden Joko Widodo agar membentuk Satgas agraria untuk menangani persoalan tanah khususnya di Bandar Betsy. Selain itu diminta perbaikan infrastruktur guna menunjang pengembangan KEK Sei Mangkei.

Peletakan batu pertama pembangunan pabrik minyak goreng PTPN III dan gardu induk 150 KV PT PLN di KEK Sei Mangkei dilakukan oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN III Ir Alexander Maha, General Manager Unit II PT PLN Robert Purba, Endri mewakili PT Unilever, Ahmad Kudus mewakili Pertagas (Pertamina Gas) dan Enoh Sekretaris Dewan Nasional Kawasan.

TOL MEDAN-BINJAI
Saat teleconference dengan Bupati Deli Serdang Ashari  Tambunan, Wali kota Binjai HM Idaham SH MSi, Direktur PTPN II, Wakil Bupati Langkat pada acara ground breaking jalan tol Trans  Sumatera, Deli Serdang, Selasa (27/1). Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan jalan tol Medan-Binjai harus selesai sebelum 2 tahun.

Sementara itu Walikota HM Idaham mengatakan dengan dibangunnya jalan tol Medan Binjai, membawa dampak positif terhadap masyarakat Binjai. Karena tol Medan Binjai akan langsung menghubungkan Kota Binjai menuju Medan dan Binjai menuju Kuala Namu International Airport (KNIA).

Dikatakan Idaham, Pemerintah Kota Binjai telah memperbaiki semua infrastruktur, melakukan revitalisasi pasar, pembangunan pasar serta  membangun daerah-daerah pemukiman.

Pembangunan jalan tol Medan Binjai akan menelan biaya sebesar Rp1,6 trilliun. “Dengan selesainya pembangunan tol Medan Binjai, kita sebagai masyarakat Binjai sangat berharap perekonomian Binjai bisa lebih maju dan berkembang, sebagaimana kita ketahui di daerah mulut tol ini adalah kawasan industri Binjai,” harap Idaham

“Pemko Binjai sudah siap untuk menghadapi lonjakan pertumbuhan penduduk dan utilitas kota yang dibangun,” tegas Idaham.

(SIB/E3/Tim/A21/d)

BKKBN Anggarkan Rp30 Miliar untuk Program Pendataan Warga Sumut

Medan,Pelita Pos- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumut memprioritaskan program pendataan keluarga lebih kurang 3.700.000 juta kepala keluarga (KK) dengan mengalokasikan dana Rp30 miliar.

“Tahun ini, seluruh keluarga se Sumut hampir 3.700.000 juta KK akan kita data. Pendataan ini dilakukan hingga ke pelosok dengan melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga kader-kader keluarga berencana atau kader kesehatan di desa-desa,” jelas Kepala BKKBN Sumut drg Widwiono di ruang kerjanya yang turut didampingi Kasubag Umum dan Humas BKKBN Sumut Janter Sitorus.

Tujuan pendataan ini,  untuk mencari formasi tentang keluarga serta ingin mengetahui indikator-indikator yang terdapat di dalam keluarga tersebut, seperti keluarga pra sejahtera I, pra sejahtera II. “Dan kita ingin lihat keluarga dimaksud menurut strata di Sumut khususnya. Kita ingin lihat juga berapa keluarga yang sudah ikut program KB. Memang laporan kasar dari kabupaten/kota tetap ada. Namun kita ingin memastikan. Sebab pendataan ini juga sudah termaktub dalam Peraturan Pemerintah  No.87 tahun 2014 yang mengamanatkan untuk melakukan pendataan keluarga per 5 tahun sekali,” jelasnya seraya menyebutkan pendataan dilakukan tahun 2015 dan  selanjutnya tahun 2020.

“Tujuannya kan untuk melihat ledakan penduduk per 5 tahunan, meski di sensus pendataan juga ada. Kita lebih spesifik kepada keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarganya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, data ini nantinya tidak hanya dibutuhkan oleh BKKBN saja. Namun data itu tetap bermanfaat sebagai informasi bagi sektor lainnya. “Nanti bisa diakses kalau datanya sudah ada. Kalau kita online, nanti  bisa dilihat kabupaten/kota mana sajakah di Sumut ini yang keluarganya masuk kategori pra sejahtera I atau sejahtera II,” tuturnya.

Data ini nantinya, akan dilaporkan ke BKKBN Pusat. Nanti mereka yang akan melapor ke Menko Kesra, dari Menko Kesra pasti ada intervensinya. Katakanlah penduduk Sumut kondisinya sudah seperti ini, lalu intervensinya seperti apa. Nanti bisa dilihat dari sana.

“Rencana pendataan ini dilaksanakan bulan Mei 2015, menunggu anggaran sembari melatih para tenaga lapangan dan pembekalan lain seperti persiapan formulir dan lainnya. Sapai saat ini kita masih menunggu perintah dari pusat untuk pengadaan barang dan lainnya itu,” paparnya.

Untuk pelaksanaan di lapangan nanti, lanjutnya, akan melibatkan masyarakat, khususnya para kader mulai tingkat kecamatan hingga RT. “Kita punya kader di semua kabupaten/kota sebanyak 26 ribu orang. Jadi nanti kita akan fasilitasi mereka dengan semacam simulasi. Dana cukup besar untuk operasional mereka,” katanya mengakhiri.

(rel/sib)

2.666 Personel TNI-Polri Amankan Kedatangan Presiden

alt

(Istimewa)

Batubara,PelitaPos.-PERIKSA KESIAPAN:Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri, Wakapoldasu dan Bupati Simalungun memeriksa kesiapan 2.666 personel TNI-Polri dalam Apel Gelar Pasukan Pengamanan Presiden ke Sumut di Lapangan PT Inalum Desa Kuala Tanjung Kabupaten Batubara, Senin (26/1).

Presiden Joko Widodo akan meresmikan sejumlah proyek besar di Sumatera Utara. Untuk kelancaran kunjungan kerja (kunker) Presiden, sebanyak 2.666 praju­rit TNI dan Polri dikerahkan untuk pengamanan.

“Tujuan apel gelar pasukan ini ada­lah untuk mengetahui dan meya­kin­kan sudah sejauh mana kesiapan prajurit TNI maupun Polri yang terlibat dalam Sat­gaspam maupun Subsat­gas­pam se­cara keselu­ruhan, baik itu untuk per­sonel pasukan pengamanan presi­den, ma­teril­nya, maupun sarana pen­dukung lainnya,” kata Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri mewakili Pang­dam I/BB Mayjen TNI Winston P Si­manjuntak ke­tika menjadi Irup Apel Gelar Pasukan Pengamanan Presiden dalam rangka kunker ke Provinsi Sumut di Lapangan PT Inalum Desa Kuala Tanjung, Ka­bupaten Batubara, Senin (26/1).

Selaku Pangkoops Pengamanan VVIP, tegas Kasdam I/BB, Pang­­dam I/BB meminta masing-masing satgas sudah memiliki ke­­siapan operasional yang mampu menangkal berbagai kera­wanan dan kontijensi yang dipredik­si dapat terjadi. Apel ini harus meng­gam­barkan totalitas kesiapan pengamanan Presiden dan rombongan mulai dari H-1 sampai H+3.

Setiap personel pengamanan yang tergabung dalam Satgaspam akan di­tempatkan di sekitar kota Kabupaten Batubara dan lokasi yang menjadi sa­saran peninjauan Presiden maupun di sepanjang  rute yang akan dilaluinya, ter­masuk rute cadangan dan rute peng­ganti.

Saat pelaksanaan pengamanan, koordinasi dan kerja sama yang teren­cana, terarah, terpadu, dan terkendali harus tetap ditingkat­kan dengan tetap berpedoman pada keputusan Panglima TNI No Kep/376/VI/2012 Tanggal 12 Juni 2012 dan Peraturan Pengamanan Fisik VVIP lainnya, baik secara lang­sung maupun tak langsung agar sasaran dan tujuan pengamanan dapat dicapai dengan optimal.

Selalu mengantisipasi setiap per­kem­bangan situasi di lapangan mau­pun upaya pihak tertentu yang ingin mengganggu kelancaran, ketertiban, dan keamanan selama pelaksanaan kun­ker Presiden di wilayah Sumut sehingga terwujud jaminan keamanan dan kese­lamatan pribadi Presiden dan rom­bongan setiap saat di mana pun berada selama pelaksanaan kunker.

Setiap Dansatgas dituntut mampu melaksanakan tugasnya dengan maksi­mal, mampu menghadapi berba­gai si­tuasi yang mungkin terjadi di la­pangan. Melalui apel gelar pasukan ini diha­rapkan da­pat memotivasi diri dalam melaksanakan tugas penga­manan de­ngan sukses.

Selain kepada TNI dan Polri, Pang­dam I/BB, kata Kasdam I/BB juga meng­ucapkan terima kasih kepada Pem­­­da, masyarakat Sumut, dan semua pihak terkait yang telah membantu se­luruh kesiapan dalam mendukung pe­laksanaan tugas pengamanan Presi­den dan rombongan.

Setiap personel Satgaspam yang ter­libat pengamanan harus me­laksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab serta selalu meningkat­kan ko­ordinasi dan kerja sama guna memak­simalkan pelaksanaan tugas. Setiap personel harus tahu siapa dan berbuat apa sesuai tanggung jawab masing-masing.

Tetap memedomani prosedur pena­nganan tindakan dan laporkan pada kesempatan pertama bila terjadi sesuatu di lapangan secara hirarki. Tetap melakukan check and re-check sebelum, selama, dan se­sudah Presiden maupun rombongan me­nuju ke objek dituju, dan terus meningkatkan faktor ke­aman­an personel, materil, dan ketelitian da­lam setiap kegiatan melak­sanakan pengamanan.

Polda Sumut

Terpisah diberitakan, guna menga­mankan kunker Presiden Jokowi ke Sumut, Kepo­lisian Daerah (Polda) Sumut mengerahkan sedikitnya 2.329 personel. Direncanakan Pre­siden Jo­kowi akan mengunjungi Pelabuhan Kua­­la Tanjung dan PT Inalum di Kabu­paten Batubara.

Kasubbid Penerangan Masyarakat (Pen­mas) Polda Sumut, AKBP MP Na­inggolan yang ditemui wartawan di ru­ang kerjanya, Senin (26/1) menga­takan, dalam kunjung­annya ke Sumut, Presi­den akan tiba di Bandara Lanud Soe­wondo, Polonia Me­dan, kemudian be­rangkat ke Kuala Tanjung. "Sesuai ren­cana, Presiden akan berkunjung ke Kuala Tanjung dan ke Inalum sehingga dilakukan pengamanan di dua lokasi tersebut,"terangnya.

Para personel yang disiapkan berasal dari Satuan Polda Sumut sebanyak 554 personel dan satuan Kewilayahan (Polres) 1.775 per­sonel.

"Untuk ini pengamanan utama dari Pasu­kan Peng­amanan Presiden (Paspampres), kemu­dian untuk ring II tim gabungan TNI-Polisi, tetapi penanggung jawab ke­aman­an berasal dari Kodam," ujarnya.

Namun, katanya, pihaknya belum dapat memberitahukan waktu kebe­rang­katannya. "Kalau jadwalnya sudah diatur. Tetapi untuk lebih rinci dari situ saya belum dapat infor­masi.

Karena dari pengalaman sebelumnya Pre­siden bisa saja mengubah jadwalnya se­wak­tu-waktu," tukasnya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan me­ningkatkan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini. "Fungsi in­telijen dalam hal ini dimaksimalkan," tuturnya.

Personel TNI Siaga

Sehari menjelang kunjungan Presi­den ke Sumut, sejumlah personel TNI disiagakan di sejumlah persimpangan yang akan di lintasi. Masing-masing simpang, terpantau dua TNI tak ber­senjata, Senin (26/1).

Kawasan persimpangan Jalinsum, khu­susnya dari jalur gerbang Medan menuju luar kota, di perbatasan Medan-Tanjung Mo­ra­wa dan setiap persim­pangan yang ada di lintasan Jalinsum, Tanjung Morawa men­jadi prioritas pengamanan.

Layaknya in­formasi yang dihimpun, kekuatan penga­manan TNI berada di ring dua untuk meng­amankan kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu.

Pada ring satu, pengamanan dilaku­kan Paspampres. Kemudian Polri ber­ada pada ring tiga untuk mengamankan lalu lintas yang akan dilewati presiden.

Meski tidak bersenjata dan hanya du­duk santai, keberadaan personel TNI yang di­sia­gakan di tiap simpang ini menjadi peman­dangan tak lazim.

Sumber Analisa menyebutkan, bebe­rapa lokasi yang akan dikunjungi Jo­kowi, Selasa (27/1) hari ini, di anta­ranya Belawan, untuk selanjutnya me­lalui jalur laut, Presiden akan menuju ke PT Inalum, ke Pelindo, dan ke Sei Mangke.

Dalam kunjungan sehari di Sumut itu, Presiden akan melaksanakan kegiatan yang terjadwal sangat padat.

(analisa/wan/al/ap/yy/rio)

Satlantas Polresta MedanTangkap Pembawa Sabu

alt

(an/hendra Irawan)

Medan,Pelita Pos-Selama satu minggu terakhir, Sat Lantas Polresta Medan menangkap empat pelaku kejahatan di lokasi terpisah.

"Kita berhasil menangkap tiga pengendara yang membawa sabu-sabu, dan seorang pelaku jambret," ujar Kasat Lantas Polresta Medan, Kompol M.Budi Hendrawan, Senin (2/2).

Menurutnya pengendara yang ditangkap membawa sabu yakni AH di Jalan Letda Sujono. Ketika itu, pelaku melintas tanpa helm dan saat dihentikan terlihat membuang sesuatu dari sakunya.

"Petugas yang curiga hendak mengambilnya, tetapi AH mendahului dan coba memasukkan ke mulut. Tapi upaya itu diketahui dan ditemukan satu paket sabu-sabu," terang Budi.

Selanjutnya, petugas Satlantas menangkap MR di Jalan Gagak Hitam/Ringroad, ketika menggelar razia. Saat diperiksa, ditemukan sabu paket besar berbungkus uang Rp50 ribu.

Bawa Sabu

Pengendara lain yang ditangkap membawa sabu, RP yang melintas tanpa menggunakan plat kendaraan. Saat diperiksa, ditemukan tiga paket sabu-sabu dari sakunya.

Kemudian, pelaku jambret diamankan di Jalan Thamrin. Peristiwa itu terjadi saat AH dan ETY melintas dan melihat seseorang memegang telepon seluler. Keduanya kemudian mengambil paksa dan melarikan diri.

"Korban kemudian berteriak dan terdengar petugas Sat Lantas, yang melakukan pengejaran hingga akhirnya AH berhasil ditangkap. Sedangkan ETY melarikan diri," beber Budi.

Dikatakan, selama Januari saja, sudah delapan pelaku kejahatan jalanan yang diamankan. "Secara pribadi, saya menyampaikan apresiasi dan hendaknya ke depan lebih meningkatkan penindakan terhadap kejahatan jalanan," pungkasnya.

(analisa/hen)

Restoran Nelayan Disoalkan Masalah Label Halal Nya

alt

(istimewa)

Medan,Pelita Pos-Puluhan masyarakat  berorasi di Kantor Walikota Medan, Kamis (22/1) sekira jam 12. 00 WIB. Mereka meragukan kehalalan restoran seafood Nelayan, karena tidak memiliki sertifikat halal dari lembaga terkait, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut kelompok masyarakat yang berorasi ini, sejak tahun 80 an, Restoran Nelayan beroperasi hingga sekarang, tak juga memiliki sertifikat halal. “Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, khususnya umat muslim,” bilang massa. Lanjut mereka lagi, sangat disayangkan pihak eksekutif (Pemko Medan) maupun legislatif (DPRD Medan) mendiamkan saja persoalan ini. Restoran Nelayan hanya salah satu contoh. Namun masih banyak lagi restoran seafood sejenis ini yang tidak melabelkan kehalalannya, tapi bebas menjual makanan dan minumannya.

Dalam orasinya, massa meminta Walikota Medan segera membuat Perda dan memberi sanksi tegas kepada pengusaha/pemilik restoran yang tidak mempunyai label halal. Selain itu juga meminta agar ijin Restoran Nelayan tidak diperpanjang, karena meresahkan dan berbahaya bagi umat muslim di Kota Medan.

“Apabila Walikota Medan tidak segera menerbitkan Perda/Perwal terkait produk makanan jamin halal, maka kami massa dari Gerakan Pemuda Al Washliyah Kota Medan mengimbau agar seluruh umat islam Kota Medan tidak simpatik atas kepemimpinan Dzulmi Eldin sebagai Walikota Medan, karena tidak memihak umat islam,” teriak massa. Usai menyampaikan orasinya, massa yang dalam kawalan petugas kepolisian lalu membubarkan diri.

(mtro24jm/mar)

 

alt

alt

alt