Thu05242018

Last update12:53:22 PM GMT

alt

WARTA KOTA

Sekolah SMK Telkom Medan Diresmikan Menjadi Pusat Pembelajaran Mikrotik

alt

MEDAN,PELITA POS.Com - Sekolah SMK Telkom Medan diresmikan menjadi pusat pembelajaran mikrotik. Penetapan ini diberikan oleh Mikrotikls Latvia Internasional, sehingga menjadikan SMK Telkom Medan menjadi SMK yang pertama di Wilayah Sumut dan Aceh, menjadi tempat penyelenggaraan pembelajaran mikrotik yang berlisensi international.

Mikrotikls Latvia Internasional menyerahkan sertifikat Trainer Mikrotik kepada 5 orang guru SMK Telkom Medan di aula gedung SMK Telkom Medan, jalan Djamin Ginting KM 11,1 Medan. Kelima guru ini telah lulus training dan berhak untuk memberikan pembelajaran mikrotik kepada siswa-siswi. Diserahkan juga perangkat router dan penandatanganan MoU antara Mikrotiks Latvia Internasional dengan SMK Telkom Medan. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan seminar tentang Future of Networking.

Kamis (26/2/2015), Kepala Sekolah SMK Telkom Medan, Januar, menuturkan selama ini SMK Telkom Medan memang telah berkonsentrasi dalam meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang ICT yang bertaraf internasional. Dengan penetapan ini, Ia menuturkan SMK Telkom sudah memiliki tiga bidang kompetensi keahlian yang bersertifikat nasional maupun internasional.

Kompetensi keahlian ini antara lain Instalasi Fiber Optic, Cisco dan MikroTIK. Sehingga, nantinya para alumni SMK Telkom akan siap untuk bersaing dalam kancah MEA dewasa ini.

Direktur General Affair Telkom Foundation, Dedi Supriadi dalam menuturkan kegiatan sejalan dengna visi dna misi Telkom Foundation (TF) yakni menjadi yayasan bermutu dalam bidang pendidikan dengan standar internasional untuk pembentukan insan yang berkarakter unggul dalam peradaban bangsa.

“Kedepannya, sekolah dibawah naungan TF harus mempunyai nilai pembeda dengan sekolah lainnya yaitu Sehat dan Selamat. Sehat dimaknai tidak hanya secara fisik saja, namun sehat dimaknai dengan sehat mental, sehat spiritual, sehat sosial dan financial. Sedangkan selamat yang dimaknai dengan kehidupan yang lebih baik karena memiliki kompetensi yang di butuhkan dunia industri saat ini dan dapat melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi,” katanya.

(rel/tbn/pp)

Dinas Pendidikan Medan belum siap laksanakan UN sistem online

alt

Medan,Pelita Pos.Co- Pelaksanaa Ujian Nasional (UN) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring) online di berbagai sekolah khususnya Kota Medan dinilai belum bisa diterapkan. Pasalnya, kurangnya fasilitas untuk pelaksanaannya.‬

‪Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar belum ada kajian secara kolektif dan pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksana.‬ "Apabila petunjuk sudah diterima maka kita akan lakukan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Marasutan, hari ini.

‪Dijelaskan, saat ini Medan masih menunggu fasilitas pelaksanaan UN sistem daring, apabila sudah ada dasar maka pihaknya akan mengembangkannya.‬ "Kita akan terlebih dahulu melakukan pendataan yang terbagi dua yakni sistem online dan print out, maka kita harus mempersiapkan," jelasnya. Diketahui waktu pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tinggal beberapa bulan lagi.

(wol)

Gubsu : 11 Maret Sudah Ada Direksi PDAM Tirtanadi Baru

alt

(istimewa)

Medan,Pelita Pos- Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan tidak ada pelanggaran proses seleksi direksi PDAM Tirtanadi yang sedang dilakukan tim ahli dari USU sebagaimana adanya tudingan proses seleksi itu telah melanggar Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perda Provinsi Sumatera Utara No. 10 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Sumatera Utara.

"Soal adanya tudingan pelanggaran Permendagri dan Perda itu tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Tapi menurut saya, hal itu bukanlah suatu pelanggaran," jelas Gubsu kepada wartawan di lantai 8, usai bertemu dengan anggota RI Komisi X DPR, Senin (23/2).

Gubsu juga mengaku hingga saat ini belum ada menerima 8 nama calon direksi PDAM Tirtanadi yang sedang digodok tim ahli.

"Belum, belum. Delapan nama calon direksi PDAM Tirtanadi belum sampai ke kita. Tapi yang jelas, komitmennya tanggal 11 Maret sudah ada direksi yang baru," ujar Gubsu.

Tidak Dilibatkan
Sementara  Wagubsu T Erry Nuradi mengaku tidak dilibatkan Gubsu dalam proses seleksi calon direksi PDAM Tirtanadi karena sudah ada timnya sendiri. Namun tetap berharap proses seleksi yang sedang dilaksanakan itu tetap lebih baik dari yang sebelumnya.

"Menurut aturan yang berlaku, tugas pokok dan fungsi wakil kepala daerah itu, baik itu wakil gubernur dan wakil bupati/wali kota adalah di bidang pengawasan. Jadi, mestinya, kita dilibatkan di bidang pengawasan atau pemantauan, apakah itu melanggar aturan atau tidak. Ini kan saya tidak dilibatkan tentunya saya tidak tahu bagaimana proses seleksinya," ujar Wagubsu.

Ditanya ada tudingan pelanggaran Permendagri dan Perda dalam proses seleksi itu, Wagubsu menyarankan untuk menempuh jalur hukum sebagaiman aturan yang berlaku. "Kalau memang ada pelanggaran atau tidak setuju proses seleksi itu masih ada jalur hukum, seperti PTUN atau lainnya. Namun ke depan tetap kita harapkan proses seleksi itu lebih baik dari sebelumnya," ujar Wagubsu.

(sib/A16/f)

Parkir Tanpa Izin Bakal Dipidana Enam Bulan atau Denda Rp 50 Juta

Medan,PelitaPos.Co -Buruknya penataan parkir salah satu penyumbang angka kemacatan lalulintas di Kota Medan. Karenanya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur dan memberikan sanksi secara tegas kepada pengguna kenderaan yang melanggar peraturan.
Hal ini dikatakan anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura Hendra DS kepada wartawan, Kamis (26/2). Menurut anggota dewan yang juga duduk di Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ini berharap Ranperda saat ini dibahas Pansus mampu mengatasi buruknya lalu lintas termasuk persoalan parkir liar pinggir jalan dan buruknya penataan parkir. Pasca disahkannya Perda nanti, penataan parkir pinggir jalan dan penertiban parkir liar harus maksimal.

"Agar penataan parkir mampu mengurangi kemacetan lalu lintas Pemko Medan dapat mencari investor. Seperti pengadaan gedung khusus fasilitas parkir di inti kota. Sehingga radius 1-2 km dari tempat kerja dapat memarkirkan kendaraannya di gedung parkir tadi. Ini salah satu solusi, Pemko Medan diharapkan cepat mencari solusi lain,"ujarnya. Dikatakan Hendra, dalam draf Ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Kota Medan pada pasal 116 disebutkan setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin. Bagi yang melanggar pasal tersebut akan dikenakan ketentuan pidana 6 bulan penjara atau denda Rp 50 juta.

Selain itu tidak kalah pentingnya, lanjut Hendra, harus ada kajian mendalam terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan dengan volume jalan di Kota Medan. Pemko Medan juga dapat memikirkan membuat jalan baru diantaranya penambahan ruas jalan di pinggiran sungai karena Kota Medan banyak dilewati sungai. Selain untuk mengurangi kemacatan, pembuatan ruas jalan di pinggiran sungai sekaligus untuk menata aliran sungai lebih baik dan bersih.

Seiring dengan pembahasan Ranperda tersebut, menurut Hendra, pada rapat lanjutan pansus nanti akan mengundang pihak Organda, Kesper, Akademisi, Dishub, Bagian Hukum Pemko Medan dan elemen lainnya. Diharapkan semua pihak dapat memberikan kontribusi upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Medan.

(mb/irvan sugito)

Gubsu Harapkan Perbankan Salurkan CSR untuk Entaskan Kemiskinan

alt

(Istimewa,sibdok)

Medan,Pelita Pos- Gubsu Gatot Pujo Nugroho, menerima rombongan audiensi PT Bank  Negara Indonesia (Persero) Tbk Sumatera Utara dalam rangka silaturahmi, di Ruang Kerja Kantor Gubsu Lantai 10 Jalan Diponegoro No.30 Medan, Senin (23/2).

Gubsu didampingi  Plh Sekdaprovsu Ir Hj R Sabrina MSi dan Kabiro Keuangan Provsu Ahmad Fuad Lubis.

Kedatangan rombongan  PT BNI, dijelaskan Vice President Ceo Region BNI Ahmad Fikri  selain bersilaturahmi juga menyampaikan kemajuan- kemajuan yang dialami BNI juga konsentrasi bisnis  di tahun 2015.

"Sebagai pejabat baru saya silaturahim ke Pak Gubernur sekaligus memperkenalkan diri," ujarnya.

Sementara itu, Gubsu menyambut baik kunjungan dan silaturahmi ini sekaligus menyampaikan kepada BNI agar meningkatkan CSR-nya untuk masyarakat sekitar.

Bukan hanya itu, Gubsu juga berharap kepada BNI dapat berkontribusi dalam membangun daerah, terutama dalam hal program-program pengentasan kemiskinan melalui CSR-nya.

"Kita siap pak, dan memang BNI ada menyediakan dana CSR untuk masyarakat sekitar," ujar Ahmad Fikri.

(sib.A14/ pp)

Tim Gabungan Polisi Militer dan Polda Sumut Gerebek Gudang diduga Pupuk Oplosan

alt

(istimewa)

MEDAN,PELITA POS-Petugas gabungan dari Poldasu dan Polisi Militer (PM) AD menggerebek gudang pupuk oplosan yang disebut-sebut milik AO di Jalan Sukarno-Hatta Km 18 Binjai, Rabu (25/2) sekira pukul 15.30 WIB. Meski tak berhasil karena diduga bocor, petugas membawa barang bukti butiran sisa pupuk yang diperoleh di sudut dinding gudang yang ditinggal penjaga dan pekerjanya.

Diwawancara di lokasi, Wadir Ditreskrimum Poldasu AKBP Wawan Munawar mengatakan, penggerebekan yang dilakukan pihaknya akan dilakukan secara rutin di Binjai dan sekitarnya. Diakui, penggerebekan gudang pupuk oplosan dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat, petani menjerit membeli pupuk di pasaran.

"Gudang ini digerebek karena mengoplos pupuk subsidi untuk dijual di pasaran. Hal itu membuat petani mengeluh saat membeli pupuk di pasaran," ujarnya.

 Dijelaskan, diduga kuat pupuk oplosan milik AO tidak hanya berada di Kota Binjai, melainkan di kota lain. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan terus menyelidiki sejumlah lokasi lainnya. "Kami tidak akan menyerah sampai di sini. Kami akan memburu pemilik gudang pupuk oplosan itu," tegasnya.

Penggerebekan melibatkan 57 petugas, terdiri dari personil Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Poldasu, Brimobdasu, serta personil Polisi Militer (PM) TNI AD.

Ditemui di lokasi saat melihat proses penggerebekan, seorang warga mengaku, peredaran pupuk oplosan sudah berlangsung lama di Binjai. Namun, ujarnya, meskipun akibat pengoplosan itu harga pupuk sangat mahal di pasaran, petani tidak dapat berbuat banyak karena membutuhkan pupuk untuk pertanian mereka.

"Saat ini sangat susah mendapatkan pupuk murah. Kami memohon Kapoldasu dan pihak terkait lain tegas menghentikan usaha pengoplosan pupuk itu," ujarnya.

Disebutkan, sudah merupakan rahasia umum ada tiga lokasi yang dijadikan gudang kegiatan pengoplosan pupuk milik AO, seperti di Jalan Soekano Hatta Km 18, Jalan Gajah Mada Km 19 dan Tanah Seribu Binjai. Ketiga gudang yang kerap dijaga oknum aparat itu, tuturnya, setiap hari mengemas sekira 50 ton pupuk oplosan.

Wawan mengakui, lokasi gudang  yang digerebek ini sudah adanya kegiatan dalam melakukan oplosan pupuk untuk dijual kepada petani yang sangat menjerit dengan harga yang ada di pasaran.

Karena itu, tim Polda Sumut akan melakukan penyelidikan lagi lokasi gudang lainnya milik AO yang banyak tersebar di Kota Binjai. "Kita tidak akan menyerah sampai di sini. Kita akan memburu pemilik gudang pupuk oplosan itu," tuturnya.

Disinggung adanya pemindahan pupuk oplosan ke tempat lain, Wawan mengakui akan melakukan penelusuran ke tempat lainnya. "Yang jelas hari ini tidak ada aktivitas berlangsung dalam gudang pupuk oplosan," bebernya.

Kata dia, tim yang diturunkan untuk menangkap pemilik gudang pupuk oplosan sejumlah 57 terdiri dari petugas Dit Krimsus, Dit Krimum Polda Sumut, Brimobda, petugas Polisi Militer (PM) AD.

Peredaran pupuk oplosan di Binjai sudah berlangsung lama. Namun, para petani tidak dapat berbuat banyak karena mereka membutuhkan pupuk, meski harganya mahal.

"Saat ini sangat susah mendapatkan pupuk murah. Kami meminta tolong kepada Kapoldasu dan pihak terkait lainnya menghentikan usaha pengoplosan pupuk itu," beber seorang petani yang turut melihat penggerebekan di Binjai.

Dia mengatakan ada tiga gudang di Binjai yang melakukan pengoplosan pupuk. Ketiga gudang itu, berada di Jalan Soekano Hatta Km 18, Jalan Gajah Mada Km 19 dan Tanah Seribu Binjai.

Ketiga gudang yang dijaga oknum penegak hukum lainnya  itu setiap harinya mengemas sekira 50 ton pupuk oplosan.
 

(pp/sib/wol)

Poldasu Jemput Paksa Bupati Toba Samosir dari Jakarta

alt

(istimewa)

Medan,Pelita Pos- Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjemput paksa Bupati Toba Samosir Kasmin Simanjuntak karena mangkir dalam dua panggilan sebelumnya terkait kasus korupsi. Kasmin dijemput dari Jakarta dan setibanya di Medan, langsung diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.

Tim penjemput Polda Sumut dan Kasmin tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, sekitar pukul 08.00 WIB, Selasa (17/2). Seterusnya dia dibawa ke Mapolda Sumut, Jalan Medan-Tanjung Morawa Km 10,5, Medan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

Setelah dipastikan kondisinya cukup sehat, Kasmin kemudian dibawa ke Kejati Sumut sekitar pukul 10.00 WIB, Jalan AH Nasution untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dalam kasus korupsi pembebasan lahan PLTA Asahan III yang disangkakan kepadanya.

Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengatakan tim Polda Sumut berangkat ke Jakarta, Senin (16/2) untuk mengecek kesehatan tersangka.

"Sebelumnya kita sudah panggil beliau, tapi beliau mengaku sakit. Saat panggilan kedua, beliau mengaku sakit, jadi kita persiapkan tim untuk mengecek kondisi kesehatannya," kata Nainggolan.

Ia menerangkan, dalam kasus dugaan korupsi yang disangkakakan terhadap Kasmin, pemberkasannya sudah lengkap. Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, maka tersangka diserahkan ke Kejati Sumut. Hingga Selasa siang, Kasmin didampingi kuasa hukumnya masih berada di Kejati.

Tak Ditahan
Kasmin Simanjuntak masih bisa bebas, penyidik Kejati Sumut tidak menahan politisi Partai Demokrat tersebut.

Kasmin memberikan uang tunai Rp200juta sebagai jaminan agar dia tidak ditahan. Selain itu, Netty Pardosi, istri Kasmin, juga sebagai penjamin agar tidak dilakukan penahanan kepada orang nomor satu di Pemkab Tobasa tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Candra Purnama mengatakan, selain uang jaminan Rp200 juta, pihaknya juga menerima uang titipan sebesar Rp2,5 miliar dari Kasmin Simanjuntak.

"Ini atas permintaan keluarga tersangka (agar tidak ditahan) dimana istrinya langsung yang menjamin dan ditambah uang jaminan Rp200 juta," kata Chandra, di Kejati Sumut, Besar AH Nasution, Selasa (17/2).

Dijelaskan Chandra, uang sebesar Rp2,5 miliar yang dititip tersebut merupakan uang ganti rugi lahan yang dibayarkan pihak PT PLN Pikitring Suar kepada Kasmin. Uang tersebut pun sudah dititipkan ke kas Kejati Sumut. "Jadi, hari ini (kemarin-red) kita tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak," katanya.

Dikatakannya, setelah pemeriksaan tahap II ini, tinggal menunggu hasil pemeriksaan selanjutnya untuk persiapan dakwaan dan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Medan. "Kita tunggu untuk pelimpahan ke pengadilan," katanya.

Dalam kasus ini, kata Chandra, pihaknya akan menjerat Kasmin dengan pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 3, pasal 4 UU No 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan penerapan pasal ini, politisi Partai Demokrat tersebut terancam 20 tahun penjara.

Pantauan wartawan, Kasmin Simanjuntak tiba di Kejati Sumut sekitar pukul 10.30 WIB, Selasa (17/2). Kasmin tiba di Kejati Sumut didampingi istrinya, Netty Pardosi, ajudan dan pengacaranya M Raja Simanjuntak. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam, Kasmin pun meninggalkan gedung korps Adhiyaksa tersebut.

Kepada wartawan, Kasmin mengatakan, siap menghadapi kasus yang menimpanya itu. Kasmin yang mengaku sehat wal afiat ini ketika ditanya soal uang jaminan tersebut, menolak berkomentar. "Sama pengacara saya saja ya. Saya tidak bisa jelaskan," katanya.

Raja Simanjuntak, kuasa hukum Kasmin, mengatakan, mereka memohon untuk tidak ditahan dan meminta agar Kejaksaan Agung menggelar ekspose kasus dan menghentikan perkara.

"Kita sudah ajukan permohonan pada 6 Februari lalu, namun belum dibalas sampai sekarang. Intinya, permintaan kita ke Kejagung ini agar kasus yang menimpa klien kami dihentikan, karena kasus ini sebenarnya perdata," kata Raja.

Sebagaimana diketahui, Kasmin Simanjuntak diduga terlibat kasus korupsi pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III yang merugikan negara Rp4,9 miliar. Kasmin juga mengakui telah menerima uang sebesar Rp3,8 miliar dari hasil ganti rugi lahan pembangunan base camp dan access road pembangunan PLTA Asahan III tersebut.

(dtc/sib.c)

Kinerja Kejatisu Kurang Memuaskan

alt

(Istimewa)

Medan,Pelita Pos-Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sangat tidak memuaskan,karena banyak kasus korupsi yang mengendap di korps adhiyaksa itu. Sedikitnya, ada sekitar 30 kasus korupsi dari kabupaten/kota yang ditangani Kejatisu terhenti.

Kasus-kasus tersebut pun kini tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan. Bahkan, para tersangka tak dilakukan penahanan. Namun, wartawan kru koran ini hanya bisa mendapat 15 kasus korupsi saja yang terdata. Kepala Kejatisu, M Yusni membantah jika pihaknya tidak memproses kasus-kasus korupsi yang ditangani.

Menurutnya, pihak kejaksaan sudah berupaya maksimal. “Semua kita prioritaskan. Kita selesaikan segera satu per satu. Target maksimal semua kita tuntaskan,” katanya saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selular, Jumat (20/2) sore.
Disinggung, apa kendala terhadap kasus-kasus korupsi sehingga tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan, Yusni menjawab kalau menghitung kerugian uang negara menjadi salah satu kendalanya.

“Kalau penghitungan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan) Sumut sudah keluar, kita langsung limpahkan ke pengadilan. Mereka (BPKP) juga punya problem, tenaganya kurang. Semua kejari di Sumut ini menghitung kerugian negara di BPKP Sumut,” jelas orang nomor satu di Kejatisu ini.

Menanggapi persoalan itu, anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Situmpol meminta kepada Kejatisu agar secepatnya menuntaskan kasus korupsi tersebut. “Semestinya kalau sudah ada yang dijadikan tersangka, jangan terlalu lama diproses dan segera dilimpahkan ke pengadilan,” pinta pria yang dijuluki ‘Si Poltak’ raja minyak dari Medan itu.

Politisi dari Partai Demokrat ini menduga, Kejatisu belum mempunyai bukti yang cukup kuat untuk memproses kasus korupsi itu maupun melakukan penahan terhadap para tersangka. “Karena alat bukti kurang lengkap, takutnya tidak P-21 dan tersangka bisa bebas demi hukum. Kalau bisa bebas demi hukum, kan bahaya itu. Bisa kena Kejatisu,” tutur Ruhut.

Anggota dewan dari Dapil Sumut I ini menyarankan, jika sudah mempunyai bukti yang kuat, Kejatisu harus menahan para tersangka. “Kalau punya alat bukti yang kuat harus ditahan. Kenapa tersangka belum ditahan ? Mungkin karena alat bukti belum lengkap,” ucapnya mengakhiri.

Seperti kasus korupsi dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) di Sekretariat DPRD Sumut tahun 2012 dengan tersangka Ridwan Bustan selaku mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut saat itu. Kasus ini sudah dimulai penyidikannya sejak 2012 lalu. Hingga kini, masih mandek di Kejatisu dan tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan dikarenakan terganjal audit BPK yang belum turun. Apalagi, tersangkanya sudah meninggal dunia sehinggga kuat dugaan kasus ini akan di SP-3.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengalihan aset  Pemprov Sumut seluas 20 hektar, berupa arena olahraga balap road race, di Jalan Pancing, Medan, kepada developer perumahaan. Dalam kasus ini, yang menjadi tersangka diantaranya Supriady selaku mantan Kepala Cabang PT Pembangunan Perumahan (PP) dan Daryatmo  Direktur PT PP. Kasus ini sudah berjalan selama 2 tahun lebih dan sudah puluhan saksi diperiksa. Namun, karena hasil audit BPK belum turun, kasus ini juga mandek. (rez)

Kasus korupsi yang mandek diantaranya:
1.Kasus dugaan korupsi perubahan  peruntukan tanah di Medan Sunggal dan Medan Selayang dengan tersangka M Torikh selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, Gunawan selaku pihak swasta, Syahrul Harahap selaku mantan Kadispenda Medan, Edison selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Medan.

2.Korupsi Dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) di Sekretariat DPRD Sumut dengan tersangka Ridwan Bustam selaku Sekwan DPRD Sumut

3. Korupsi Pengalihan Asset  Pemprovsu di Jalan Pancing Medan dengan tersangka Supriady selaku mantan Kepala Cabang PT Pembangunan Perumahan (PP) dan Daryatmo selaku Direktur PT Pembangunan Perumahan

4. Korupsi Pengadaan Lahan Pembangunan RSUD Nisel dengan tersangka Asa’aro Laia selaku Sekda Nias Selatan (Nisel), Tongoni Tapunao selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Lahumezaro Zebua, Nurudodo Sarumaha, Warisan Ndruru, Monasduk Duha, Meniati Dachi, Fohalowo Laia selaku anggota panitia pengadaan tanah, Ahlan Waw selaku PPAT Kecamatan Fanayama, Siado Zai selaku Ketua Tim Penaksir Harga, Sugianto selaku Sekretaris Penaksir Harga, Ikhtiar Dhuha, Yockie AK Dhuha, Abdril Samosir selaku anggota Tim Penaksir Harga, Firman Adi selaku pihak swasta, Aminuddin Siregar selaku Kepala Badan Pertanahan Negera (BPN) Nisel yang menjadi Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Sushi Marlina Dhuha

5. Korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai Rp 45 miliar tahun 2010 di RSUP Adam Malik dengan tersangka Akmal Hakmil Lubis selaku mantan Direktur Utama RSUP Adam Malik, Hasan Basri selaku Kabag Hukum dan Organisasi, Marwanto Lingga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan KRR Sirait selaku Direktur PT NBP yang merupakan rekanan.

6. Korupsi Pengadaan Lahan Rusunawa Kota Sibolga dengan tersangka Januar Effendi Siregar selaku Kadis PPKAD Sibolga dan Adely Lis selaku pihak penjual tanah.

7. Korupsi Pengadaan Alkes di Kabupaten Mandailing Natal (Madina)

8. Korupsi Pengadaan Alkes di Kabupaten Samosir

9. Korupsi Pengadaan Alkes di Kota Tanjung Balai

10. Korupsi Pengadaan Alkes di Kabupaten Serdang Bedagai

11. Korupsi Pengadaan Alkes di Kabupaten Simalungun

12. Korupsi Pengadaan Alkes di Kabupaten Labuhan Batu Selatan

13. Korupsi Pembangunan Museum Barus Raya Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng)

14. Korupsi Proyek Aliran Pembangunan Infrastruktur Air Bersih PDAM Tirta Nchio Kabupaten Dairi

15. Korupsi Kredit Fiktif Koperasi Karyawan Pertamina Medan

(mtr24/pp)

Batu Akik Langkat

alt

(wol/istimewa)

MEDAN,PELITA POS - Batu akik janggus bergambar naga asal Kabupaten Langkat yang dijual dengan banderol Rp 18 miliar, bikin heboh.
Pihak Museum Rekor-Dunia Indonesia atau MURI pun kaget saat mendengar kabar itu. "Hah, 18 miliar, dimana itu?" ujar anggota Dewan Pertimbangan MURI, Wida, saat dihubungi awak media dari Jakarta, kemarin

MURI, yang berkantor pusat di Semarang, Jateng itu, siap mencatat harga batu akik termahal itu. Tapi tentunya, jika batu akik dengan dasar moccha itu nantinya benar-benar terjual.

Tidak harus terjual Rp 18 miliar. Namun jika berhasil terjual di angka miliaran saja, itu sudah memecahkan rekor. "Kalau terjual, usulkan saja, nanti bisa masuk MURI," kata Wida.

Syaratnya sederhana. "Lampirkan saja bukti transaksi pembayaran," imbuh perempuan berlogat Jawa itu.

Penelusuran awak media, harga termahal batu akik hingga saat ini belum ada yang tembus di angka miliaran. Tertinggi ditempati blue safir, yang dalam kisaran Rp 900 jutaan. Pigeon Blood Ruby dihargai Rp 37 juta, Star Ruby Tanzania Rp 32 jutaan, dan Super Giant Green Fluorite sekitar Rp 30 jutaan.

Dalam batu akik yang bikin heboh ini, memang tampak jelas guratan berbentuk naga, warga kuning. Juga ada guratan berbentuk kaki naga.

Pemiliknya adalah Muhammad Imam Hanafi, yang juga pimpinan Majelis Ta’lim Fardhu A’in (MATFA) Indonesia berlokasi di Dusun III Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lepan-Langkat, Sumut. Dia memasang harga Rp 18 miliar.

Dia menyebut barang yang akan dijualnya itu istimewa, yakni corak dasar moccha, yang di tengah-tengahnya ada gambar naga.

“Bukannya muluk-muluk, siapa saja boleh mengecek batu ini. Mohon maaf, kalau pecinta akik  biasanya memiliki kemampuan sendiri melihat keunggulannya apa, makanya silahkan saja lihat," ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/2) lalu.
(dat06/jpnn/wol)

 

alt

alt