Sun02182018

Last update04:03:16 AM GMT

alt

WARTA KOTA

Penyebab Infrastruktur Kopak Kapik.. Sebesar Rp.252 Milyar Tak Diserap..Dalam APBD 2015 Pemko Medan

alt

Medan (Pelitapos). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Medan tahun 2015 defisit sekitar Rp120 miliar. Realisasi pendapatan Rp 4,25 triliun, lebih kecil dari realisasi belanja yang mencapai Rp4,37 triliun. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 252 miliar.
Walikota Medan Dzulmi Eldin menyebutkan, realisasi pendapatan tahun 2015 sekira Rp 4,25 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,48 triliun dan pendapatan transfer Rp 2,76 triliun. Sedangkan total belanja merupakan akumulasi dari belanja operasional Rp 3,45 triliun, belanja modal Rp 916,88 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp 278,96 juta. "Realisasi belanja ini mencapai 80,01% dari target anggaran yang sudah ditetapkan," kata Eldin dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertnggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Medan tahun 2015 di gedung DPRD Medan, Senin (22/8).

Eldin mengakui masih banyak kekurangan yang bersifat administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pihaknya terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap pendapatan."Sedangkan dari sisi belanja, kita berharap terus meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan," tukasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Setdako Medan Irwan Ritonga saat dikonfirmasi mengenai selisih pendapatan dengan belanja, mengakui adanya defisit anggaran dalam APBD 2015. Dijelaskannya, dalam struktur APBD ada item di antaranya pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan. "Guna menutupi anggaran belanja itu, maka kita ambil dari SiLPA tahun anggaran 2014," katanya usai paripurna.

Irwan menyebut ada sekitar Rp200 miliar lebih SiLPA pada APBD 2014. Jumlah tersebut disesuaikan dengan defisit pada alokasi pendapatan dan belanja di APBD 2015. Menurutnya, SiLPA tidak bisa masuk dalam pos pendapatan. SiLPA digunakan dengan mekanisme defisit belanja. "Kalau nggak dibuat begitu (defisit) bagaimana kita mau menutupi alokasi belanjanya," katanya.

Sertifikasi Guru 2015 jadi SiLPA
Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Walikota Dzulmi Eldin juga memaparkan SiLPA tahun anggaran 2015 sebesar Rp 252,57 miliar. SiLPA pada umumnya ada di pos anggaran kesejahteraan masyarakat.

Dirincikannya, saldo dana fasilitas kesehatan dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp 24,74 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,84 miliar, dana tunjangan profesi guru sebesar Rp 159,96 miliar, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dr Pirngadi Medan sebesar Rp 23,76 miliar dan saldo anggaran lebih (SAL) yang akan dikelola untuk mendukung kebutuhan pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp 40,27 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan Irsal Fikri mengatakan akan mempelajari LPj Walikota Medan secara terperinci. Namun, secara umum Lpj yang disampaikan Walikota Medan belum memenuhi harapan pembangunan Medan, terutama dana kesehataan dan dana pendidikan. "Patutlah selama ini selalu kita mendengar uang sertifikasi belum cair, rupanya uangnya mengendap. Kenapa dana tunjangan profesi guru ini tidak tersalurkan," kata Sekretaris Fraksi PPP ini.

Anggota Komisi B ini mengatakan, Walikota Medan perlu menjelaskan alasan tidak tersalurkannya dana sertifikasi. Sebab, selama ini keluhan dari para guru kerap terdengar karena tunjangan sertifikasi guru yang belum disalurkan. "Apakah karena kurang lengkap administrasi? atau ada masalah lain sehingga ini tidak terealisasi," katanya.

Pihaknya, dia mengatakan, juga akan mempertanyakan dana-dana untuk pelayanan kesehatan yang tidak tersalurkan dan menjadi SiLPA. "Ini tidak terealisasi. Sayang kan. Sudah disiapkan tapi tak digunakan. Kemampuan kepala SKPD-nya pun harus dipertanyakan kalau begini," katanya. 

 

HUT RI – 71 Serahkan Penghargaan Masa Pengabdian kepada 1168 Karyawan

Medan,Pelita Pos- Memperingati HUT RI-71, PT Perkebunan Nusantara III Rabu, 17 Agustus 2016 yang dipusatkan di Kantor Direksi Jalan Sei Batangharai No 2 Medan dilaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh karyawan dan undangan penerima penghargaan masa pengabdian. Pengibaran bendera merah putih dimulai pada pukul 07.30 WIB secara serentak pada seluruh wilayah distrik/kebun dan unit kerja PTPN III

Pemberian penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja selama 25 sebanyak 358 orang, 30 tahun sebanyak 508 orang, 35 tahun sebanyak 302 orang dan purnakaryawan sebanyak 53 orang. Elia Massa Manik, Direktur Utama PTPN III Holding dalam sambutannya pada rangkaian kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih atas darma bakti seluruh karyawan kepada perusahaan selama bekerja dan berharap dengan sisa masa kerja yang masih ada dapat dipergunakan dengan bekerja lebih maksimal yang memiliki efek meningkatnya kualitas kerja di masa menjelang pensiun kelak.

Chastro Simanjuntak, dalam sambutannya mewakili para purnakarya yang hadir sebagai undangan penerima penghargaan sangat antusias dengan perubahan-perubahan yang terjadi di PTPN III. Diharapkan dapat memberi dampak signifikan bagi meningkatnya laba dan perubahan kultur kerja perusahaan lebih baik lagi ke depan.

Selain upacara bendera dan penyerahan penghargaan, kemudian dilakukan acara pisah sambut anggota dewan komisaris yang lama yaitu Heri Sebayang digantikan oleh Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Kemudian acara dilanjutkan dengan perpisahan SEVP SDM & Umum yang lama, Hariyanto kepada yang baru yakni Ahmad Gusmar Harahap.

Dalam sambutannya, Heri Sebayang yang telah mengabdi selama sepuluh tahun sebagai komisaris mengucapkan terima kasih atas kerja sama selama ia bekerja dan berharap PTPN III akan maju menjadi perusahaan BUMN pesaing swasta yang mumpuni. Demikian halnya Deddy YH Sitorus begitu optimis dengan susunan direksi dan SEVP yang ada di PTPN III sekarang sehingga kerja sama dan saling bahu membahu untuk kemajuan perusahaan dapat berjalan sesuai harapan. (m-22/rel)

Dinas Pendidikan Medan Sarang Pungli

alt

Medan (Pelita Pos)- Kalangan guru di Kota Medan mengeluhkan adanya pengutipan liar (Pungli) yang dilakukan oknum pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan saat pencairan dana  insentif guru. Hal itu dianggap sangat memberatkan sehingga perlu perhatian Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Keluhan itu disampaikan sejumlah guru SD, SMP dan SMK kepada Awak media di Medan yang minta namanya dirahasiakan Selasa (16/2).

 

Menurut mereka, setiap pencairan dana  insentif tersebut para guru terkesan dipaksa memberikan  uang Rp 100 ribu-200 ribu per orang. Jika tidak diberikan proses pemberkasan insentif  guru pada bulan berikutnya dipersulit.    

Dikatakan,  sebagian guru yang tidak mau dikutip juga ditakut-takuti dan akhirnya terpaksa memberikan  imbalan demi kelancaran pencairan dana insentif yang disalurkan per triwulan tiap tahun.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Medan Drs H Ramlan Tarigan MPd ketika dikonfirmasi menegaskan, Disdik Kota Medan tidak membenarkan adanya pengutipan di Dinas Pendidikan Kota Medan. Bila terbukti akan ditindak tegas .

Diharapkan kepada segenap guru atau pendidik yang merupakan korban pengutipan agar melaporkan oknum pegawainya kepada Kadisdik Kota Medan maupun Sekdisdik Kota Medan dengan melampirkan bukti jelas guna ditindak lanjuti. (sIB

 

altMEDAN, (Pelita Pos) - Terkait pengamanan pelantikan pagi ini, selain mengerahkan 1510 personel serta kelengkapan seperti barracuda, water canon, dan mobil penjinak bom (jibom), Polresta Medan juga dibantu 2 SSK Prajurit TNI dari Zipur dan Armed.Kapolresta Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto, usai apel pasukan pengamanan pelantikan di Lapangan Merdeka Medan, Selasa (16/2) , mengatakan, pengamanan akan dilakukan pada tiga ring yaitu VVIP, VIP dan Umum.

Read more:

Gubsu Tidak Berhak Membagi2kan Tanah Eks HGU PTPN-II

altMedan (Pelitapos) Asisten Pemerintahan Umum Pemprovsu Hasiholan Silaen menegaskan,  sesuai SK BPN Pusat No. 42,43,44 tidak ada hak Gubsu mendistribusikan lahan eks HGU PTPN II itu kepada masyarakat  Sumut, sebelum Meneg BUMN  menghapus atau melepas aset tersebut dalam daftar kekayaan BUMN. "Jadi harus ada pelepasan dulu, baru ada proses berikutnya, dan itu sesuai dengan sesuai SK BPN Pusat No. 42,43,44," katanya kepada wartawan di  Kantor Gubsu, Selasa (9/8).


Menurut dia, sampai sejauh ini belum ada surat pelepasan yang diterima Pemprovsu dari Menteri terkait tentang lahan itu. " Jika lahan itu dilepaskan dari daftar BUMN, maka saat penyerahan lahan tersebut dilakukan kepada masyarakat, harus  melalui sebuah tim panitia juga. Tim Panitia itu  terdiri dari PTPN II dan  kabupaten/kota. Sedangkan Pemprovsu  dan instansi terkait lainnya hanya tim penyeleksi pembina saja. Jadi bagaimana bisa dibuat daftar nominatifnya, kalau lahan itu belum dilepaskan dari dalam daftar kekayaan BUMN," katanya.

Dia mengatakan, jika lahan itu sudah dilepas, lalu nama-nama warga  yang akan menerimanya  dicocokan kembali dengan  daftar nominatif penerima yang ada di Pemprovsu dan di PTPN II, serta kabupaten/kota.

Menurut dia, khusus  daftar normatif itu paling lengkap ada di pihak PTPN II. "Sebab daftar itu ada di Pemprovsu berdasarkan pemberian dari PTPN II saja, mereka yang tahu siapa yang menerima lahan itu nanti. Sedangkan Pemprovsu hanya menerima salinan dari PTPN II saja," katanya.

Makanya, lanjut dia, jika sudah fiks pelepasan lahan itu, Pemprovsu dan PTPN II serta instansi terkait lainnya akan mencocokan data-data warga yang diberikan PTPN II sebelumnya, bersama dengan kabupaten/kota. "Siapa saja yang berhak menerima lahan itu. Jadi itu saja dulu ya kawan," katanya.

Dia menjelaskan Pemprovsu sudah berjuang maksimal terkait areal eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873,06 hektare, yang terletak di Kabupaten Deliserdang, Langkat dan Binjai. Bahkan untuk memenuhi izin pelepasan aset tersebut, Gubsu atau Pemprovsu telah menyurati Meneg BUMN sebanyak 7 (tujuh) kali.  Yakni ; No. 593/0763/2003 tanggal 30 Januari 2003, No.593/2582/2003 tanggal 16 April 2003, No.593/6163/2003 tanggal 25 Juli 2003, No.593/6969/2004 tanggal 29 November 2004, No.593/11900/2010 tanggal 24 November 2010, No.593/968/2013/tanggal 11 Februar 2013, dan No.593/13598 tanggal 26 November 2014. Namun sayang, tanggapan atas surat-surat Gubsu itu belum ada sampai hari ini.

Selain sudah berupaya maksimal, katanya, dalam hal ini kewenangan Pemprovsu juga terbatas. Di mana tertuang berdasarkan UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 38/2010 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, di mana bidang pertanahan termasuk dalam rangka penanganan penyelesaian konflik pertanahan merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Dia kembali menegaskan kalau  pihaknya telah menyampaikan persoalan ini kepada Meneg BUMN, namun saat ini belum juga digubris. "Hal itu sesuai UU No. 19/2003 tanggal 19 Juli 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo Permen BUMN No. 02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Perpindahan Aktiva Tetap. Jadi sampai hari penghapusan itu yang belum ada," sebutnya.

Pihaknya juga menyadari, akibat dari tidak adanya perpindahan aktiva tetap tersebut, membuat masyarakat dan beberapa oknum dewan dalam hal ini terus-menerus menyalahkan Pemprovsu. "Artinya sampai hari ini kami masih mendesak Meneg BUMN mengeluarkan izin pelepasan itu," tegasnya.

Ditanya kenapa Pemprovsu tidak melakukan kajian secara akademik guna sebagai pegangan terkait persoalan itu, dia menyebutkan bahwa sesuai SK BPN Pusat No. 42,43,44/HGU/BPN 2002 dan No.10/HGU/BPN/2004, harus mendapat izin pelepasan dari menteri bersangkutan dalam hal ini Meneg BUMN.

Selain  menyurati Meneg BUMN, katanya, Gubsu juga telah menyurati Kepala BPN RI agar merevisi SK BPN Pusat No. 42,43,44/HGU/BPN 2002 dan No.10/HGU/BPN/2004, dengan menghilangkan kata-kata "setelah memperoleh izin pelepasan aset dari menteri yang berwenang", sesuai surat No.593/1977 tanggal 16 April 2007 dan No.593/1122 tanggal 22 Januari 2008.

Dia menambahkan, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan bila izin pelepasan aset diterbitkan Meneg BUMN antara lain ; Membentuk tim pendistribusian tanah eks HGU PTPN II; Mengkaji bila hal mana Meneg BUMN meminta pelepasan aset untuk penambahan modal perusahaan; Meminta data-data siapa yang berhak di atas tanah eks HGU tersebut melalui pemerintah kabupaten/kota (kepada desa/camat/bupati/wali kota); Menerbitkan SK Gubsu pendistribusian tanah eks HGU PTPN tersebut; Membuat rician peta pendistribusian per orang.
 

DPRD Sesalkan : PJ.Walikota Medan Tak Punya Nyali Mencopot Kadis Pendidikan Medan

 

Medan (Pelita Pos) Munculnya desakan dari Komisi B DPRD Medan untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar, membuat Penjabat Wali Kota Medan Randiman Tarigan dilema.Pasalnya orang nomor satu di jajaran Pemko Medan ini terbelenggu oleh peraturan-peraturan terkait posisinya yang hanya sifatnya penjabat sementara.altUsai pembatalan sidang paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi sekaligus pengesahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2016 di DPRD Medan, Randiman yang ditemui sejumlah awak media mengaku akan mengevaluasi kinerja Marasutan. “Ada aturan yang harus kita ikuti. Tidak boleh langsung mencopot. Tapi sesegera mungkin akan kita evaluasi,” ungkapnya, Selasa (15/12).

 

Randiman juga mengakui bahwa Marasutan sudah melanggar etika. Begitupun, dirinya belum dapat memutuskan apa sanksi yang tepat buat pimpinan SKPD yang sering mangkir saat rapat di Komisi B tersebut. “Kalau pencopotan tidaklah. Mungkin sanksinya berupa mutasi,” sambungnya.

Lebih lanjut Sekretaris DPRD Sumut ini berjanji akan mempelajari bentuk kesalahan apa saja yang sudah dilakukan Marasutan, melalui catatan yang di miliki anggota dewan. “Sekarang tidak seperti zaman dulu main copot. Ada mekanismenya. Percayakan sama saya, dalam waktu dekat ini akan ada hasilnya,” jelasnya lagi.

“Hari ini juga saya jamin Marusatan datang. Karena pak Sekda sudah saya instruksikan untuk menghadirkan beliau, biar tuntas semuanya hari ini,” pungkasnya.

Pada berita sebelumnya, desakan untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Medan, Marasutan Siregar mencuat dari seluruh anggota Komisi B lintas fraksi. Pasalnya setiap rapat yang di gelar Komisi B, mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Medan ini selalu beralasan hadir. Bahkan, utusan yang ia kirimkan untuk menghadiri rapat tidak dapat mengambil kebijakan atas permasalahan yang sering mencuat mengenai dunia pendidikan.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Aparat Menyerah : Pencarian Korban Hilang Air Terjun Libatkan Paranormal

altJakarta (Pelita Pos) Segala cara dilakukan untuk mencari lima korban banjir bandang di kawasan wisata air terjun Dua Warna, Desa Durin Sirugun, Sibolangit, Deli Serdang, Sumut, yang hingga kemarin siang belum ditemukan. Selain dua anjing pelacak milik polisi, pencarian juga melibatkan paranormal. 

 

“Pencarian selain dilakukan dengan penyisiran sungai dan rute yang telah ditentukan juga dengan melibatkan paranormal sebagai kearifan lokal daerah setempat,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/5).

Dia menjelaskan, ide pelibatan paranormal ini datang dari lurah dan camat yang punya wilayah lokasi kejadian.

“Pada saat rapat kemarin (Rabu, 18/5), lurah dan camatnya kan ikut rapat. Nah, di situ mereka usul agar dilibatkan juga paranormal. Usul itu diakomodir, sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam upaya pencarian. Ini kan merupakan kearifan lokal,” ujar birokrat bergelar doktor itu.

Sutopo tidak menyebutkan berapa paranormal yang dilibatkan. Hanya dia katakan bahwa pelibatan paranormal sudah biasa dilakukan dalam mencari korban bencana alam.

Dia memberi contoh saat kejadian robohnya jembatan Kutai Kartanegara, Kaltim, November 2011 silam. Saat itu, banyak mobil berpenumpang yang jatuh. “Saat itu juga banyak yang hilang, juga dicari dengan bantuan paranormal, masyarakat Dayak di situ aktif ikut melakukan pencarian,” terang Sutopo.

Sutopo menjelaskan, dalam tragedy Sibolangit itu jumlah korban 78 orang dengan rincian; selamat 57 orang, meninggal dunia 16 orang sudah diidentifikasi, dan yang belum ditemukan atau hilang lima orang masih dalam pencarian.

Enam belas orang meninggal terdiri tujuh pria dan sembilan perempuan sudah ditemukan. Yakni Agam Al Hakim, Ayu, Dara Safitri, Deskan Sihombing, Diah, Dwi, Gusti, Ira, Iqbal, Iki, Zulham Sakti, Melinda, Mirza, Ningsih, dan Rafli.

“Untuk yang belum ditemukan masih dicari dibantu dari Polri unit anjing pelacak dua ekor,” ujarnya. 

Operasi dibatasi dengan lima jam pencarian mengingat jarak tempuh lokasi kurang lebih enam jam pulang pergi dengan rute pencarian dari jembatan, Derek dan Sembahe. Pencarian dilakukan dengan penyisiran sungai dan rute yang telah ditentukan.

Sutopo mengatakan, untuk memenuhi dukungan operasi ini BNPB telah mengarahkan Kalak BPBD Provinsi Sumut dan BPBD Kabupaten Deli Serdang untuk aktivasi posko, menetapkan status darurat bencana dan mengusulkan kebutuhan operasional posko.

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, telah memerintahkan Direktur Penanganan Pengungsi dan Tim Reaksi Cepat BNPB yang ada di lokasi bencana untuk terus mendampingi BPBD, baik dalam pendampingan manajerial, logistik, pendanaan, akuntabilitas dan tertib administrasi.

“Semua perkembangan selalu dilaporkan ke Posko BNPB,” pungkas Sutopo. (sP)

KPK Kemungkinan Bidik Pj.Wallikota Medan Randiman

 

altJAKARTA (Pelita Pos) - Jumlah tersangka kasus penyuapan yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo Nugroho terhadap sejumlah anggota DPRD Sumut berpotensi terus bertambah. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pengembangan.Informasi yang diperoleh para wartawan dari internal lembaga antirasuah ini, saat ini penyidik KPK mulai menelisik orang yang berperan membagi-bagikan uang ke para anggota dewan. Mantan Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan termasuk yang sedang ditelusuri perannya.

Read more:

Waow..! Kadis Perhubungan Sumut Setor 1 Milyar,Supaya Tidak Dicopot..Suap Interpelasi Gatot Bebankan kepada SKPD

alt  Jakarta (Pelita Pos)Kasus dana ketok tolak interpelasi DPRD Sumut yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah masuk ke persidangan.Dalam kasus tersebut Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho dan lima pimpinan DPRD Sumut dijebloskan ke penjara karena menyandang status tersangka.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Kamaluddin Harahap salah seorang pimpinan DPRD Sumut Rabu (16/3), terkuak kalau dana ketok tolak interpelasi DPRDSumut dikumpulkan dari beberapa SKPD di lingkungan Pemprovsu dengan jumlah yang berbeda. Dan angkanya dari Rp200 juta sampai lebih Rp1 miliar.

Para SKPD Pemprovsu yang menjadi saksi di persidangan tersebut menyebutkan jika tidak memberikan dana ketok tolak interpelasi akan dicopot jabatannya dari SKPD yang dipimpinnya.

Salah seorang SKPD Pemprovsu yang menjadi saksi dalam sidang, Kamaluddin Harahap tersebut adalah Kadis Perhubungan Sumut Antoni Siahaan. Kadishub Sumut tersebut dalam persidangan mengaku telah memberikan dana sebesar Rp1 miliar kepada Sekwan DPRD Sumut Randiman Tarigan.

Sayangnya, Antoni Siahaan tidak mau memberikan penjelasan ketika dikonfimasikan wartawan.(wO)

 

Medan Termasuk Kota Paling Banyak Hakimnya Dilaporkan Ke KY

alt

Medan (Pelita Pos) - Medan. Komisi Yudisial (KY) RI dalam setahun menerima sebanyak 4.000-5.000 lebih laporan mengenai hakim di seluruh Indonesia, mulai dari kode etik dan perilaku. Medan, merupakan salah satu di antara enam kota yang hakimnya paling banyak dilaporkan ke KY.
"Dalam laporan tersebut, ada sekitar 1000 laporan soal hakim yang melanggar kode etik. Misalnya, mabuk, judi, karaoke, berenang di pantai, main golf, selingkuh, pakai narkoba. Namun hanya ada 10 persen yang bisa ditindak lanjuti, dan bisa jadi 10 yang terbukti dan itu karena buktinya yang tidak kuat," ungkapnya.

Dalam workshop mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim untuk masyarakat, aparat penegak hukum dan media massa, di Koki Sunda Jalan S Parman, Senin (19/10) yang digelar Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Medan, dia menjelaskan, Medan termasuk dalam enam kota di Indonesia yang banyak hakimnya dilaporkan. "Kenapa Medan dijadikan sasaran, karena masuk 6 besar kota yang hakimnya banyak dilaporkan ke KY. Adanya pelanggaran perilaku dan kode etik," ujarnya.

Dirinya juga mengaku lemahnya KY sendiri bersifat menunggu laporan untuk melakukan suatu pengawasan. "Kita sifatnya menunggu, adanya laporan masyarakat, siapa pun, jika adanya peradilan yang tidak sehat akan dilakukan pemantauan. Bisa juga kita ketahui dari pemberitaan di media," terangnya.

Dalam workshop tersebut, hakim Pengadilan Negeri Medan juga dihadirkan sebagai narasumber yakni, Berlian Napitupulu. Dalam keterangannya kalau hakim yang mendapat cemooh atau caci maki jika dalam memutus suatu peradilan, membuat hakim tersebut tidak memiliki martabat dan kehormatan.

"Kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan, dan bukan enak menjadi hakim ini.
Beban dan tanggung jawab yang besar, maka jika kami memutus suatu perkara tetapi kemudian putusan tersebut membuat kami sebagai hakim dicaci maki, itu membuat kami kehilangan ruh dan martabat," ujarnya.

Dalam kesempatan ini dirinya pun mengaku kalau banyak mendapat intimidasi selama menjadi hakim. "Saat kami dihujat, kami merasa terpojok dan terpinggir.
Namun kami sebagai hakim harus menegakkan keadilan, walaupun hal tersebut membuat kami menerima hujatan," jelasnya. (mB)

 

 

alt

alt

alt