Fri05142021

Last update03:59:51 PM GMT

alt

Survei Terbaru: Ekonomi Rakyat Makin Susah,Pak Jokowi !

altRadar Medan— Joko Widodo (Jokowi) boleh unggul dalam hal popularitas juga kepuasan rakyat terhadap hasil kerjanya. Tetapi, masih banyak rakyat yang merasa kehidupan ekonomi semakin susah.

 

Kesimpulan itu tergambar dari hasil surveri terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia pimpinan pengamat politik muda, Burhanuddin Muhtadi.

Merilis hasil survei lembaganya, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin (11/10/2017), Burhan menyatakan, 43 persen responden merasa berat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara hanya ada 18 persen responden yang merasa kebutuhan pokoknya semakin ringan dibanding tahun lalu.

“Di isu-isu ini masih lebih banyak yang menilai tidak ada perubahan atau bahkan semakin negatif,” kata Burhan.

Survei ini dilakukan medio 17-24 September 2014, menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Margin of error sekitar 2,9 persen.

Dari hasil survei ini menunjukkan ada deretan rapor merah di antara rapor biru pemerintahan Jokowi-JK yang hampir 3 tahun ini.

Selain hidup yang semakin sulit, hal lain yang mengecewakan, 50 persen responden menilai pengangguran saat ini semakin meningkat. Hanya 20 persen yang menjawab pengangguran semakin berkurang.

Soal pekerjaan begitu juga; mengecewakan. 54 responden merasa mencari pekerjaan semakin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah. Kemudian, 42 persen responden menilai orang miskin semakin banyak. Hanya 24 persen yang menjawab semakin berkurang.

Burhan menyarakan, pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih keras lagi, terutama di sektor ekonomi. “Masalah paling mendesak berkaitan dengan ekonomi,” kata Burhan.

Terlepas dari sisi jeleknya, secara keseluruhan 68,3 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK. Yang menyatakan kurang puas 27,23 persen, yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.

Meski tingkat kepuasan rakyat cukup tinggi, namun tingkat kepuasan ini stagnan jika dibandingkan dengan survei yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, pemerintah Jokowi-JK bukan tanpa puji. Jokowi mendapat respon positif terkait urusan biaya kesehatan. 41 persen responden merasakan semakin ringan. Hanya 26 responden yang merasa kebutuhan berobat semakin berat.

Di sektor pendidikan, pemerintah unggul tipis. 38 persen responden merasa semakin ringan untuk bisa menempuh pendidikan. Namun, ada 29 persen yang menyatakan semakin berat.

Sementara, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK sebesar 27,23 persen. Adapun responden yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Jika dijumlahkan, totalnya 29,5 persen responden.

Kepuasan masyarakat ini sejalan dengan keyakinan bahwa Jokowi-JK bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik pada tahun mendatang. 72,6 persen responden yakin Jokowi-JK akan memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Hanya 22,6 persen yang menjawab tidak yakin.

Burhan merinci, kepuasan dan keyakinan masyarakat ini didasari oleh sejumlah hal. Misalnya, membangun jalan umum (72 persen), membuat layanan kesehatan terjangkau (65 persen), membangun sarana transportasi umum (60 persen) dan membangun jalan tol luar Jawa (56 persen).

Namun, kepuasan masyarakat minim di sejumlah bidang, seperti membuat harga kebutuhan pokok terjangkau (34 persen), mengurangi jumlah orang miskin (32 persen), menyediakan lapangan kerja (30 persen), dan mengurangi pengangguran (27 persen).

Di tempat terpisah, Jokowi seperti tak khawatir dengan data-data survei di atas. Berpidato di pembukaan pameran dagang skala internasional, Trade Expo Indonesia (TEI) 2017, BSD Tangerang, kemarin, Jokowi menggambar bahwa ekonomi sedang baik-baiknya. Berdasarkan data BPS, total ekspor Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2017 mencapai 108 miliar dolar AS atau tumbuh 17,58 persen di banding periode yang sama tahun lalu.

Menurut Jokowi, peningkatan ekspor yang cukup tinggi akan berdampak terhadap penambahan devisa negara dan meningkatnya daya saing. “Jika ekspor dan investasi dijaga, maka pertumbuhan ekonomi akan berkualitas,” tegas Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sedang berada di Belgia juga meyakinkan ke public bahwa ekonomi di dalam negeri tak perlu dikhawatirkan.

JK menyatakan, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan stabil. Hal ini didorong oleh permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, dan perdagangan internasional yang cenderung membaik.

Dia mengungkapkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen. Selain itu, tingkat inflasi juga cukup terjaga di bawah 4 persen.

“Indonesia mencatat inflasi 3,02 persen pada 2016, atau lebih rendah 3,35 persen pada 2015,” ujar dia dalam sambutan pada Indonesia-Belgium High Level Roundtable Discussion di Federation of Enterprises in Belgium (FEB) seperti dikutip dari keterangan tertulis, kemarin.

Menurut JK, Indonesia berhasil membukukan surplus perdagangan Rp 7,7 triliun pada 2015 dan ini pertama kalinya setelah tiga tahun mengalami defisit.

“Sebagian besar berasal dari pemulihan harga komoditas. Nilai tukar rupiah terus berlanjut di 2016. Indeks Harga Saham Gabungan menjadi indeks saham berkinerja terbaik kedua setelahnya Thailand di Asia Tenggara pada 2016,” jelas dia.

JK mengungkapkan, investor global juga merespon positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Hal ini terlihat dari total arus masuk investasi ke Indonesia pada 2016 mencapai Rp 612,8 triliun, meningkat sebesar 12,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2015.

“Foreign Direct Investment (FDI) mencapai hampir Rp 400 triliun atau meningkat 8,4 persen. Total realisasi investasi pada 2016 yaitu Rp 612,8 triliun, melampaui target nasional di 2016 sebesar 3 persen,” tandas dia.

Politisi PDIP Puti Guntur Soekarno yang hadir sebagai penanggap survey lembaganya Burhan itu, menyambut baik. Ia menilai, hasil ini merupakan kebanggaan bagi PDIP atau pun partai pendukung pemerintahan lainnya. “Kita bisa melihat ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis saja. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat,” ucap Puti.

Namun, politisi Partai Gerindra Nizar Zahro menyebut kepuasan masyarakat dalam survei ini hanya persepsi semata. Kenyataannya, masih banyak janji Jokowi-JK yang belum terwujud. “Misalnya dulu Pak Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Namun itu belum terwujud,” kata dia.

Peneliti di Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menanggap wajar Jokowi mendapatkan stigma membuat ekonomi rakyat menjadi semakin sulit. Menurutnya, pola masyarakat saat ini sedang beralih dari penikmat subsidi menjadi tidak menikmati subsidi. Ketegasan Jokowi memangkas subsidi seperti listrik, gas, air minum, BBM, dan kebutuhan dasar lainnya, membuat pengeluaran rakyat semakin tingi.

“Akibatnya, spending masyarakat untuk alokasi belanja kebutuhan barang sekunder dikurangi. Pemerintah harus cepat mengatasi, tinggal bagaimana mengurangi dampak-dampak tersebut, sekarang sudah merembet kemana-mana sektor riil terganggu high cost terjadi,” ujar Heri kepada Rakyat Merdeka.

Heri menilai, penurunan daya beli masyarakat ini merupakan dampak dari pencabutan subsidi pemerintah terhadap barang yang harganya bisa di atur pemerintah. Misalnya, listrik, gas, air minum, dan lainnya. Nah, ketika subsidi dicabut, masyarakat terkaget-kaget. Yang biasanya masyarakat dimanjakan oleh subsidi ratusan triliun itu tiba-tiba berkurang drastis.

Heri mengatakan, indikator penurunan daya beli masyarakat tidak hanya dilihat dari melambatnya pertumbuhan retail. Indikasi lainnya adalah melambatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) mencapai 2,5 persen.

“Daya beli melambat ini kan ternyata terbukti, bukan cuma di retailnya aja bisa dibilang turun, terus ada yang bilang pindah ke online. Tapi kan kalau kita kroscek ke hulunya ternyata juga turun,” terangnya. (rmol

MUI Secara Resmi Mengemukakan Pernyataan Ahok Dikatagorikan Telah Menodai/Menghina Al-Quran Dan Penghinaan Terhadap Umat Islam

altBismillahirrahmanirrahim



Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, _”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”_ yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

Read more:

Berkas Perkara Sudah Rampung ; OC Kaligis Tetap Menolak Teken BAP

Jakarta (Pelita Pos). Terdakwa penyuapan Otto Cornelis Kaligis menolak menandatangani berkas perkaranya yang sudah rampung alias P21. "Gak tanda tangan," terang Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, lewat pesan singkat ke pada media Selasa (11/8).

Sebelumnya diberitakan, Wakil Pelaksana Tugas Indrianto Seno Adji berharap tersangka korupsi dugaan suap hakim dan panitera Pengadilan Negeri Tata Usaha Negra (PTUN) Medan itu kooperatif untuk menadatangani berkas perkaranya agar segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Kami harap ada kesediaan pihak OCK untuk menandatangani," ujar guru besar Universitas Krisnadwipayana itu.

Indriyanto menambahkan, tidak menjadi masalah bila OC Kaligis enggan untuk menandatanagninya. Sebab, poilitisi partai Nasional Demokrat itu memiliki hak untuk menolak.

"Tapi kalau yang bersangkutan menolak maka kami serahkan hak penolakannya pada yang bersangkutan," tukas Indrianto.

Oleh sebab itu, KPK sesuai dengan peraturan udang-undang tetap akan melanjutkan proses tersebut ke meja hukum.

"Dan kami sesuai aturan perundangan tetap melanjutkan proses hukum ini," tegasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum OC Kaligis, Humphrey Djemat membenarkan berkas perkara OC Kaligis P21.

"Kami dikontak salah satu penyidik dibilang hari ini ada pelimpahan untuk P21 adalah berkas diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum," terangnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/8).(rm)

SKPD Tak Punya Nyali..Rp200 Miliar Anggaran Pembangunan Sergai Parkir di Bank

altSumut (Pelitapos)Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wakajatisu)  Baginda Polin Lumban Gaol SH MH mengimbau pemerintah daerah tidak ragu-ragu dan tidak perlu takut untuk menggunakan anggaran pembangunan yang ada.



"Kejaksaan lewat Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan (TP4) akan mendampingi setiap kepala daerah yang akan melaksanakan program pembangunan di setiap tingkatan baik pusat, daerah tingkat I dan daerah tingkat II," ungkapnya pada sosialisasi pendidikan hukum bagi SKPD, pegawai inspektorat, pendidikan, tenaga pendidikan di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai), Senin (8/8) di Aula Sultan Serdang komplek Kantor Bupati Sergai.

TP4 ini, lanjutnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No 152 tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015  dilatarbelakangi adanya kekhawatiran pejabat daerah karena banyak yang tersandung masalah hukum terutama dalam melaksanakan proyek pemerintah sehingga berakibat rendahnya penyerapan anggaran. "Jadikan TP4 ini sebagai wadah untuk berkonsultasi dalam melaksanakan kegiatan proyek sebelum hingga selesai dikerjakan," ujarnya.  

Sementara, Aspidsus Kejatisu Dr Asep M Mulaya dalam paparannya berjudul 'Diskresi dalam perspektif hukum administrasi dan tindak pidana korupsi' mengungkapkan, ada fenomena rendahnya penyerapan anggaran, padahal dana yang 'parkir' di daerah cukup banyak. Dari data yang ada, jelasnya, di tingkat nasional terdapat Rp 240 triliun dana yang terparkir di bank pemerintah dan swasta yang belum dimanfaatkan. Di Pemprovsu terdapat Rp 10,45 triliun dan di Sergai ada sekitar Rp 200 miliar. "Inilah akibat rasa ketakutannya pejabat menggunakan anggaran pembangunan," ujarnya.

Sosialisasi yang turut dihadiri Wabup Darma Wijaya, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Kadis Pendidikan Sergai Drs Joni Walker Manik, Sekretaris Diknas Drs Janter Siregar MM, Kajari Sergai Erwin Panjaitan SH, Kasi Intel III Kejatisu Marcos Simaremare, Kasi Penyidikan Pidsus Ikwan Ginting dibuka secara resmi oleh Bupati Sergai Ir H Soekirman ditandai dengan penyerahan cendera mata dan buku oleh Bupati Sergai kepada Wakajatisu dan Aspidsus.  
Pada kesempatan itu, Bupati Soekirman menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakajatisu guna memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi seluruh ASN di daerah ini. TP4D diharapkan dapat menjadi mitra dan bersinergi yang baik dengan pemerintah daerah dalam memperlancar realisasi dan serapan anggaran pemerintah. Sebab, ujarnya, serapan anggaran sangat menentukan perkembangan pembangunan di satu daerah. (r)

Ribuan Nelayan Demo Penambangan Pasir untuk Reklamasi

alt

SERANG (Pelitapos) -- Praktik penambangan pasir laut untuk proyek reklamasi Jakarta di Teluk Banten masih berjalan hingga hari ini. Padahal, pada April lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah mengeluarkan moratorium penambangan pasir.

Read more:

MUI: Pemerintah harus gulirkan BPJS Syari'ah

Jakrta (pelitapos) Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Ma’ruf Amin meminta pemerintah untuk segera menggulirkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Syariah. “Harus segera ada revisi untuk itu (BPJS Syariah),” kata Ma’ruf. Ma’ruf lantas mengkritisi pemerintah yang justru tidak memberikan solusi syariah terutama ketika tren syariah tengah berkembang. “Ini aneh. Saat syariah berkembang, BPJS justru tidak ada syariahnya. kata Ma’ruf kepada Republika, Rabu (29/07/15). BPJS saat ini masih berbentuk konvensional. Pernyataan tersebut menegaskan fatwa hasil Ijtima’ Ulama MUI ke-5 di Tegal, Jawa Tengah pada Juni lalu yang menyatakan BPJS Kesehatan belum sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim, maka pemerintah berkewajiban mendirikan BPJS dengan sistem syariah sehingga dapat menampung keinginan masyarakat. (A)

Menkopolhukam: Paspampres yang Bawa Narkoba Jangan Cuma Dipecat, Diproses juga

altJakarta (Pelita Pos)- Seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kedapatan membawa narkoba di Bandara Kualanamu, Medan, Sumut. Tindakan tegas pun diminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan"Kalau bilang mau dipecat, saya kira betul. Tapi jangan hanya pecat saja, hukum penjara juga," kata Luhut di kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).


Luhut mengatakan, satuan Paspampres sudah memiliki hukum tersendiri. Namun, ia mengingatkan, jika oknum tersebut hanya sebagai pemakai dan bukan pengedar, maka harus direhabilitasi.

"Kalau dia hanya pemakai, harus direhabilitasi. Jadi dibedakan pengedar dengan pemakai," sambungnya.

Seperti diketahui, prajurit satu (Pratu) Frestian Ardha Pranata (FAP) Tamtama Pengawal Bermotor di Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan, Paspampres, tertangkap di Bandara Kualanamu, Sumut, Senin pagi (11/1/2). Dia kedapatan membawa 0,35 gram sabu dan 1/2 butir pil ekstasi saat melewati security door bandara menuju ruang tunggu keberangkatan penerbangan GA 181 tujuan Medan-Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, Komandan Paspampres Mayjen TNI Andika Perkasa mendorong agar oknum Paspampres itu segera diproses secara hukum.(detikcom/c)

 

Pakar Hukum: Pernyataan Ahok Semprot BPK Bisa Dipidanakan

Jakarta (Pelitapos). Pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah penistaan terhadap lembaga negara. 

"Pernyataan-pernyataan gubernur DKI di media terhadap BPK RI merupakan penistaan terhadap lembaga negara karena mereka bertugas atas mandat Undang Undang Dasar dab Undang-Undang,"  ujar Romli dalam akun twitternya, @romliatma, baru-baru ini. 

Atas penistaan yang dilakukan itu, sebut Romli, Ahok dapat dipidanakan.

"Penistaan terhadap lembaga negara dapat diancam pidana sesuai KUHP," imbuhnya.

Romli menambahkan BPK RI merupakan satu-satunya lembaga yang berdasarkan konstitusi dan undang-undang berwenang melakukan audit keuangan lembaga negara. Oleh karenanya, BPK RI tidak bisa dipandang tidak kredibel. 

"Yang ganjil BPK RI lembaga tinggi negara sejajar dengan Presiden, MPR dan DPR. Bisa-bisanya disemprot seorang gubernur," tukasnya.

Di media masa Ahok antar lain menyebut BPK gila karena telah meminta laporan uang makannya dirinci secara detail dalam laporan keuangan pemerintah daerah DKI. 

Tak hanya itu, Ahok pun menantang semua anggota BPK untuk membuktikan pajak yang dibayar serta melaporkan harta kekayaan ke KPK. Ahok ingin tahu apakah semua anggota BPK benar-benar bersih dan bebas dari korupsi.

Serangan-serangan Ahok itu bermula dari rapor merah yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI. BPK memberi nilai Opini Wajar Dengan Pengecualian dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah daerah DKI 2014 lantaran BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 Triliun.[rm]

 
 

RUU Contempt Of Court : Bila Tak Akurat Dalam Penulisan, Pers Dibui 10 Tahun

 
 
altJakarta (Pelita Pos)- Rencana Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) memenjarakan para pengkritik pengadilan menuai tekanan. Tidak hanya pengkritik, media yang mempublikasikannya juga bisa didenda dan wartawannya dikirim ke penjara.Ancaman ini tertuang dalam RUU Contempt of Court (CoC)/Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan.

Read more:

KPK: TNI di KPK Bukan Untuk Posisi Penyidik

alt

JAKARTA,(PELITA POS)– Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan bahwa aparat TNI yang rencananya akan direkrut menjadi anggota KPK bukanlah untuk menempati posisi penyidik.

“Bukan penyidik, tapi untuk posisi pendukung,” ujar Johan Budi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (7/5).

Ia tidak menyebutkan dengan jelas apa posisi pendukung yang dimaksud. KPK pun belum membicarakan lebih jauh dengan Panglima TNI tentang mekanisme perekrutan dan detail realisasi kebijakan tersebut.

“Masih harus dilihat dulu dari sisi aturan dan undang-undangnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku telah dimintai secara langsung oleh KPK agar prajuritnya mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) di lembaga antirasuah tersebut.

“Tidak ada permintaan dari KPK agar anggota saya menjadi penyidik dalam KPK, namun yang saya tahu hanya untuk mengisi jabatan sekjen,” katanya kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada sejumlah prajurit TNI-Polri di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

(inilah/data2)

Ketua DPR Tolak Pansus Asap

alt

Pelitapos - Jakarta. Ketua DPR Setya Novanto tidak setuju wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR terkait masalah kebakaran hutan dan kabut asap. Politisi Partai Golkar ini menilai pemerintah pusat maupun daerah sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah kebakaran dan kabut asap.
"Saya lihat pemerintah ini sudah bekerja secara baik, jadi (Pansus) tidak terlalu diperlukan," kata Novanto di sela-sela kunjungannya bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ke Jambi, Selasa (27/10).

Read more:

Hari Ini Komjen Badrodin Haiti dilantik Jadi Kapolri

alt

(Illustrasi)

Jakarta (Pelita Pos)- Setelah mendapat persetujuan dalam fit and proper test di Komisi III DPR siang tadi, pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri akhirnya dibawa ke dalam rapat paripurna DPR.? Dengan suara bulat paripurna akhirnya menyetujui Komjen Badrodin sebagai Kapolri.

"Apakah laporan pimpinan komisi III dalam rangka pergantian kapolri dapat disetujui?" tanya pimpinan rapat Fadli Zon di r?uang rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

"Setuju..!!!" jawab forum rapat paripurna kompak.

Tok! Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin paripurna akhirnya mengetok palu pengesahan Komjen Badrodin sebagai Kapolri terpilih.

Selanjutnya Fadli memperken?alkaan Badrodin Haiti di hadapan forum paripurna sekaligus kepada publik melalui wartawan sebagai Kapolri baru.

Usai pengesahan DPR, Badrodin rencananya akan langsung dilantik sebagai Kapolri definitif oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (17/4) ini.

(dtc/sib)

MA-RI : Menghukum Dua Pendeta Terkait Pemalsuan Surat

 

 

altMedan (Pelita Pos))- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) memutuskan, menyatakan terdakwa I Pdt Ev Drs Kuaso Siburian STh (72) dan terdakwa II Pdt F Diane Evapora Siburian STh (67), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah   melakukan tindak pidana “pemalsuan  surat  yang  dilakukan secara bersama-sama,” menghukum para terdakwa  pidana penjara masing-masing selama 2 bulan.

Read more:

F-16 Terbakar di Halim

alt

(Istimewa)

Jakarta,(Pelita Pos) - Satu pesawat F-16 dengan nomor ekor 1643 pada pukul 08.15 pagi tadi gagal terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pesawat gagal take off karena muncul api di bagian ekor.

"Pesawat kemudian berhenti, pilot turun dan api dipadamkan," kata Kepala Dinas Penerangan Umum TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto ketika dikonfirmasi detikcom, Kamis (16/4/2015). Jet buatan AS tersebut dipiloti oleh Letnan Kolonel Pnb Firman Dwi Cahyono.

Berdasarkan foto-foto yang beredar di Twitter, kebakaran yang menimpa pesawat itu cukup hebat. Api berkobar, asap hitam membumbung. Terdapat juga foto pesawat yang telah berhasil dipadamkan dengan busa warna putih yang tampak bertebaran.

Saat ini, menurut Hadi, pesawat tempur F-16 itu sudah ditarik ke hanggar.

Menurut informasi yang dikumpulkan detikcom, pesawat tersebut sedianya akan atraksi fly pass di depan Presiden Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, bertepatan dengan pemberian gelar 'warga kehormatan' kepadanya. Atraksi tetap dilakukan, namun hanya oleh 1 pesawat F-16 saja.

Sementara, pilot Firman Dwi Cahyono menderita luka-luka setelah menyelamatkan diri dari pesawat.

(PP/dtc)

Rasa Haru dan Sujud Syukur Akhiri Demo Ribuan Guru

alt

JAKARTA (Pelitapos)-- Demonstrasi ribuan guru dan karyawanan honorer yang berlangsung sejak Selasa pagi di depan Gedung DPR/MPR berakhir dengan haru ketika pemerintah memutuskan semua tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS secara bertahap dari 2016-2019.

Read more:

Sengketa Merek: Antara Tiam dan Kopi Tiam

alt

(Illustrasi)

Jakarta,(Pelita Pos)- Pesona kenikmatan kopi belakangan ini membuat muncul kafe atau kedai yang khusus menyajikan kopi sebagai menu utama. Namun siapa nyana, banyaknya kafe kopi itu menyajikan sengketa merek, KOPITIAM salah satunya. Sebagaimana dikutip dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang dikutip detikc, Kamis (16/4/29015), tiam sendiri merupakan bahasa Tinghoa-Hokkien yang berarti 'kedai'. Kata 'tiam' ini menyebar sejak berabad-abad lalu, tidak hanya di Tiongkok, tetapi memasuki Asia Tenggara. Dan menjadi kelaziman, orang suka berlama-lama meminum kopi di 'tiam' di setiap titik keramaian kota sehingga muncullah istilah 'kopi tiam' atau kedai kopi.

Dalam bahasa Indonesia lainnya, bisa juga disebut 'warung kopi' dan kata 'warung kopi' semakin tenar sejak tahun 70-an dengan munculnya komedian Warung Kopi Dono-Kasino-Indro atau lazim disebut Warkop DKI.

Kembali ke kedai kopi atau kopi tiam. Di era Orde Baru yang tabu menonjolkan identitas Tiongkok, memaksa penggunaan istilah 'kopi tiam' disamarkan. Seiring tumbangnya Soeharto, muncullah Inpres Nomor 6 Tahun 2000 yang membatalkan Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina tentang pembatasan penyelenggaraan adat kegiatan Tionghoa. Setelah larangan ini dicabut, perlahan, identitas Tionghoa mulai tampil di area publik.

Salah satunya adalah muncul kembali kedai kopi alias kopi tiam, sebuah bahasa percampuran melayu dan bahasa etnis Tionghoa dan menjadi bagian dari bahasa yang hidup di Indonesia. 'Kopi tiam' ditulis dengan beragam varian, dari mulai 'kopi tiam', 'kopitiam' atau langsung merujuk dengan menggunakan huruf Tiongkok.

Kasus mulai menyeruak ke publik usai Abdul Alek Soelystio mendaftarkan kedai kopinya dengan nama 'KOPITIAM'. Merek ini dituliskan dengan huruf besar semua dengan warna huruf orange dan khas. Suasana dunia perkopitiaman makin memanas ketika Abdul Alex mengumumkan di sebuah media cetak nasional pada 28 Februari 2012 bahwa pihaknyalah yang memiliki hak merek 'KOPITIAM'.

Pemilik kopitiam-kopitiam pun kaget sebab kok bisa pemerintah mengabulkan hak merek atas kata yang merupakan milik umum atau public domain. Alhasil, banyak pihak yang menggugat Menkum HAM sebagai pihak yang mengeluarkan izin merek itu, termasuk menggugat Abdul Alex.

Salah satunya Pamin Halim, pemilik Kok Tong Kopitiam. Menurutnya, penulisan 'Kok Ting Kopitiam' sangat jauh berbeda dengan penulisan merek 'KOPITIAM' ala Abdul Alex. Meski berbeda jauh, tetapi MA di tingkat kasasi tetap menyatakan kedai kopi 'Kok Tong Kopitiam' memiliki persamaan pada pokoknya dengan kedai kopi 'KOPITIAM'.

Putusan ini diadili oleh 5 hakim agung yaitu Prof Dr Vallerina JL Kriekhoff Syamsul sebagai ketua majelis dan Syamsul Ma'arif PhD, I Made Tara dan Mahdi Soroinda Nasution dengan Dr Nurul Elmiyah selaku hakim anggota. Dalam putusan yang diketok pada 20 Maret 2013, majelis PK terbelah. Ketiganya tidak satu suara soal hak merek KOPITIAM yang dimiliki oleh Alex. Syamsul menilai Kopitiam tidak bisa diberikan hak ekslusif.

"Kata 'KOPITIAM' adalah kata yang secara umum digunakan oleh masyarakat Melayu untuk sebuah kedai yang menjual kopi sehingga semua kedai kopi pada dasarnya berhak menggunakan kata tersebut untuk melengkapi merek dagangnya," kata Syamsul dalam pertimbangannya di halaman 64.

Nah, setelah Pamin Halim, kini giliran Phiko Leo Putra sebagai pemilik Lau's Kopitiam. Dalam argumennya, Phiko salah satunya merujuk kepada keputusan Intelectual Poperty Office of Singapore (Kantor HAKI Singapura) dalam perkara Pasific Rim Industries Inc melawan Valentinin Globe BV. Dalam pertimbangannya, Dewan Pariwisata Singapura mengakui bahwa bahasa adalah hidup dan secara konstan berkembang dalam negara yang memiliki ras sangat banyak seperti Singapura yang kaya akan dengan berbagai bahasa dan budaya.

"Kopitiam diakui sebagai kata lokal baru yang terbentuk dari habungan dan kombinasi tempat makan yang memiliki kios minum yang menyediakan minuman serta kedai yang menyediakan makanan," ujar Dewan Pariwisata Singapura.

Tapi apa daya, gugatan Phiko lagi-lagi kandas, menyusul nasib Pamin Halim. Majelis PK yang diketuai Syamsul Ma'arif PdD dengan anggota Prof Dr Takdir Rahmadi dan Hamdi menyatakan Lau's Kopitiam memiliki persamaan dengan KOPITIAM dan mengadili Phiko harus mengganti merek kedainya. Menariknya, Syamsul dalam putusan Pamin Halim adalah hakim agung yang tidak setuju KOPITIAM sebagai kata yang bisa diberikan hak ekslusif.

(dtc/hmb)

Komjen Anang Iskandar : Penegakan Hukum Ibarat Menangkap Ikan Dikolam Dengan Membiarkan Air Tetap Bening"

Penegakan Hukum Tertib Hanya Melalui PencegahanJakarta (Pelita Pos) Komjen Anang Iskandar akan mengedepankan pemahaman hukum kepada masyarakat dalam penanganan kasus. Hal itu dilakukan guna mengurangi kegaduhan dalam prosesnya kelak

Read more:

Pegawai Swasta Juga Bakal Dapat Uang Pensiun Bulanan

alt

Jakarta,(Pelita Pos)-Pemerintah sedang melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Jaminan Pensiun untuk tenaga kerja di Indonesia, di luar pegawai negara. Jadi, pegawai swasta juga bisa mendapatkan uang pensiun bulanan layaknya pegawai negeri sipil (PNS). Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, dalam RPP yang tengah difinalisasi, iuran Jaminan Pensiun untuk tenaga kerja ditetapkan 8% dari upah. Dari jumlah tersebut, 5% ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya oleh pekerja.

Program Jaminan Sosial pekerja ini akan dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan mulai berlaku Juli 2015. Aturan ini wajib diikuti semua pekerja di Indonesia, layaknya kewajiban menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi tentang RPP Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (8/5/2015).

"Hasil rapat koordinasi tadi menetapkan besaran iuran jaminan pensiun sebesar 8%. RPP Itu sudah tahap finalisasi akhir, tinggal proses harmonisasi dari Kemenkum HAM dan menunggu pengesahannya saja," kata Hanif.

Hadir dalam rakor ini, hadir Sekjen Kemenaker Abdul Wahab Bangkona, Dirjen PHI (Pembinaan Hubungan Industrial) dan Jamsos Kemenaker R. Irianto Simbolon, Plt Dirjen PPK Kemenaker Muji Handaya, Direktur Harmonisasi Dtijen Peraturan Perundang-undangan Kemkumham Nasrudin, Ketua DJSN Chazali H. Situmorang, dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya.

Pembahasan RPP Program Jaminan Pensiun sudah cukup lama dilakukan. Pembahasannya melibatkan pembahasan di Lembaga Tripartit Nasonal dan antar Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kemenaker, Kemenkumhan, Kemenkeu, DJSN, OJK, dan BPJS Ketenagakerjaan.

(dtf/hb)

Jokowi Lantik 5 Menteri dan Seskab. Rano Karno Gubernur Banten

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Kerja, Rabu (12/8/2015). Mereka dilantik setelah pelantikan Rano Karno sebagai Gubernur Banten di Istana Negara, Jakarta.

Keenam menteri yang dilantik itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang ia jabat sebelumnya.

Ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo.

Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Sementara Sofjan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.

Adapun mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian. Kemudian, Pramono Anung, politisi PDI-P, dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto.

 

Proses pelantikan diawali pembacaan surat keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan menteri.

Penetapan keenam menteri baru itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang pergantian beberapa menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Keppres Nomor 80/P Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kabinet.

Dua aturan ini berisi pemberhentian atas Tedjo Edhi Purdijatno sebagai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan; Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian; Andrinof Chaniago sebagai Kepala Bappenas; Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman; Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan; dan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Aturan itu juga berisi pengangkatan terhadap enam menteri baru yang dilantik hari ini.(K)

 

Panglima TNI Sinyalir Mantan GAM Yang Membunuh Prajurit TNI

alt

(Illustrasi)

Jakarta (Pelita Pos)- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mensinyalir pelaku pembunuhan dua anggota TNI di Aceh adalah mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin merasa eksis.

"Ada sempalan lama yang ingin merasa eksis," kata Panglima TNI usai membuka pertemuan dengan 100 ahli pangan atau "100 Expert Meeting" dengan tema "Memastikan Terwujudnya Kedaulatan Pangan" di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/3).

Saat ini, kata dia, TNI dan aparat kepolisian tengah mengidentifikasi pelaku pembunuhan dua anggota anggota intel Komando Distrik Militer (Kodim) 0103/ Aceh Utara, Serda Idra Irawan dan Sertu Hendrianto itu.

"Kami bekerja sama dengan kepolisian. Perintah saya jelas, cari sampai ketemu," tegas Panglima TNI.

Ia menilai peristiwa pembunuhan itu dilakukan secara sporadis dan tidak secara sistematis.

"Semuanya itu dalam konteks pidana. Karena prajurit saya ini tiga kali menemukan ladang ganja di tiga tempat, yakni 15 hektare, 8 hektare dan 1,5 hektare. Kemudian waktu 'sweeping' juga menemukan sabu-sabu. Mungkin mereka sangat terganggu dengan itu," jelas Moeldoko.

Dari cara pelaku memperlakukan prajurit TNI sangat jelas pesannya, ditembak diberondong dan ditelanjangi. "Itu sebuah pesan yang jelas kepada kita. Untuk itu saya juga akan berikan pesan yang jelas pada mereka," tegasnya.

Dua anggota TNI AD dari satuan Kodim 0103 Aceh Utara meninggal dunia yaitu Sertu Hendrianto dan Serda Indra Irawan.

Mereka diculik belasan orang bersenjata. Keduanya kemudian ditemukan tewas dalam kondisi luka tembak pada Senin (23/3).

Terkait pelaku penembakan, TNI kini bekerja sama dengan polisi dan terus melakukan pengejaran.

Namun hingga kini, aparat keamanan belum berhasil mengindentifikasi pelaku penembakan terhadap dua personel TNI dari Kodim 0103 tersebut.

(Ant/f/sib)

More Articles...

 

alt

alt