Fri10222021

Last update03:59:51 PM GMT

alt

Divonis 10 Tahun,Sutan Bhateogana,Kena Batunya

Sutan Batugana Kena BatunyaJAKARTA (Pelita Pos)- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Pria berjuluk si ngeri-ngeri sedap ini juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsidair 1 tahun penjara.

Putusan ini dibacakan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/8). Majelis menyatakan Sutan terbukti bersalah menerima suap senilai USD 140 ribu dari Waryono Karno selaku sekretaris jenderal Kementerian ESDM. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan kesatu primer," ujar Hakim Artha Theresia membaca isi putusan.

Read more:

Teror Tolikara, Ulama: Pemerintahteror-tolikara-ulama-pemerintah-abai-lindungi-warganya.

 

BANDUNG (Pelitapos) – “Penyerangan dan Pembakaran Masjid di Tolikara menjadi bukti bahwa Pemerintah abai dalam melindungi warganya, khususnya umat Islam”. Demikian ditegaskan dalam Mudzakarah Ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah (ASWAJA) Jabar di Kantor HTI Jabar, Kamis (23/7/2015), lapor MI Jabar.

KH Ali Bayanullah Al-Hafizh selaku koordinator Ulama ASWAJA Jabar menagaskan bahwa aksi brutal dan keji ini merupakan bukti “sikap abai”, serta kurang seriusnya pemerintah negeri kita, negeri mayoritas muslim ini, untuk melindungi kepentingan umat Islam.

Menurutnya, seharusnya tragedi memilukan ini bisa dihindari karena jauh sebelum tragedi tersebut terjadi telah beredar surat terbuka dari Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) tertanggal 11 Juli 2015 yang ditujukan kepada Umat Islam se Kabupaten Tolikara, ditandatangani oleh Pdt. Nayus Wenda sebagai Ketua dan Pdt. Marhen Jingga sebagai Sekretaris, dan ditembuskan kepada Bupati, Ketua DPRD, Kapolres dan Dandim Kabupaten Tolikara, yang berisi larangan umat Islam di sana merayakan lebaran. Bahkan dalam surat itu juga tertulis larangan bagi muslimah memakai jilbab, ungkapnya.

KH Ali Bayanullah melanjutkan, bahwa peristiwa ini semakin menegaskan, hanya di dalam sistem Islam saja, Khilafah Islam, umat Islam terjaga agama, kehormatan, harta serta jiwanya. Bukan hanya umat Islam, dalam sistem Islam kaum non Muslimpun sebagai warga negara diperlakukan sama sebagaimana umat Islam.

Dia juga mengajak seluruh komponen umat khususnya Ulama, untuk berada di garda terdepan dalam perjuangan menegakkan syariah dan khilafah serta memberikan ta’yid (dukungan) nyata pada para pengemban dakwah yang berjuang untuk menegakkan syariah dan khilafah; dan mencampakkan Sekularisme-Kapitalisme. sungguh hanya di bawah naungan khilafah, negeri ini dapat hidup sejahtera. (Armh)

 

10 tahun berkuasa, SBY meminta maaf

foto internet

JAKARTA,Pelitapos - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, hari ini. Ia juga menyampaikan permohonan maafnya kepada bangsa Indonesia.

Read more:

Jokowi bubarkan 10 lembaga

alt

JAKARTA(Pelitapos) - Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 (sepuluh) Lembaga Non Struktural.

Read more:

Prabowo Bacakan Pidato Pembuka, Jokowi Pilih Absen

alt

Jakarta,(Pelitapos) - Kandidat presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, bakal menghadiri sidang perdana gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi besok, Rabu, 6 Agustus 2014.

Read more:

DPR akhirnya sahkan UU MD3

alt

JAKARTA (Pelitapos)- Revisi Undang-Undang nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akhirnya disahkan DPR menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna,  malam ini.

Read more:

Tim Prabowo-Hatta Akan Laporkan JK ke Bawaslu



Jakarta, (Pelitapos). Anggota Tim advokasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman akan melaporkan calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pernyataannya yang dinilai menyindir Prabowo Subianto sebagai "Capres dor".

Read more:

Mulai Banyak 'Hantu' di DPR Jelang Pergantian Pemerintahan

alt

Pelitapos,-Jakarta - Menjelang pergantian pemerintahan ternyata banyak 'hantu' di DPR. Banyak anggota DPR yang menulis nama di daftar hadir rapat, tapi tidak ikut rapat di ruangan.

Read more:

57 Anggota DPD Sepakat Dukung Pasangan Prabowo Hatta

alt

Jakarta, (pelitapos). Sebanyak 57 dari 132 Anggota DPD mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.

Read more:

Pelantikan 2.000 pejabat DKI pecahkan rekor MURI

alt

JAKARTA(Pelitapos) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan rencana perombakan massal pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang akan tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI).

Read more:

Pemilu 9 April Hari Libur Nasional

alt

Jakarta,(PELITAPOS). Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pileg 2014.

Read more:

KPU: 2.433 Anggota KPU Terbukti Lakukan Pelanggaran

alt

Jakarta, (Pelitapos). Dalam rapat bersama DPR, KPU turut melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh jajarannya di bawah dalam menyelenggarakan Pemilu 2014. Total ada 2.433 anggota KPU yang terbukti melanggar. 13 Kasus di antaranya pidana.

Read more:

FITRA:APBN 2014 Rawan Untuk Kepentingan Politik

alt

JAKARTA - Setiap memasuki tahun politik dan peralihan kekuasaan, potensi penyimpangan anggaran negara terbuka lebar. Hal itu pula yang diyakini bakal terjadi tahun depan.

Read more:

Rencana Jokowi naikkan BBM, PDIP terbelah?

alt

JAKARTA(Pelitapos) - Beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terbelah dalam menanggapi rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagai contoh Ketua DPP PDIP Maruar Sirait menolak wacana kenaikan yang direncanakan oleh Jokowi.

Read more:

POLITISI PKS KRITIK KINERJA KPK TIDAK NORMAL

PELITAPOS,(JAKARTA) - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai, sistem pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi normal. Sebab, KPK bekerja sesuai dengan desakan publik.

Read more:

Tiga Opsi Susunan Kementerian Pimpinan Jokowi

alt

Pelitapos, JAKARTA - Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto menjelaskan tiga opsi susunan kementerian dipertimbangkan oleh presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo.

Read more:

 

alt

alt